KPK Ingatkan Batas Akhir Lapor Harta Kekayaan 2025 pada Akhir Maret 2026

1TULAH.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan seluruh penyelenggara negara atau wajib lapor untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2025. Batas akhir pelaporan ditetapkan pada 31 Maret 2026 melalui laman resmi elhkpn.kpk.go.id.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa mekanisme pelaporan LHKPN mengacu pada prinsip self assessment, sehingga sangat bergantung pada kesadaran masing-masing individu.

Ia menekankan pentingnya kejujuran, ketepatan, dan kelengkapan dalam melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimiliki.

KPK juga mendorong para pimpinan di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta badan usaha milik negara dan daerah untuk aktif melakukan pengawasan.

Menurutnya, peran pimpinan sangat krusial dalam memastikan kepatuhan sekaligus membangun budaya integritas di lingkungan kerja masing-masing.

Selain itu, KPK menyediakan layanan pendampingan bagi wajib lapor yang mengalami kendala teknis dalam proses pengisian dan pelaporan.

Fasilitas ini dapat diakses melalui laman resmi, surat elektronik, maupun pusat panggilan yang telah disediakan oleh lembaga antirasuah tersebut.

Berdasarkan data per 26 Maret 2026, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN telah mencapai 87,83 persen atau sekitar 337.340 dari total 431.882 wajib lapor.

Sektor yudikatif mencatatkan tingkat kepatuhan tertinggi dengan 99,66 persen, disusul sektor eksekutif sebesar 89,06 persen, serta BUMN dan BUMD sebesar 83,96 persen.

Meski demikian, tingkat kepatuhan di sektor legislatif masih relatif rendah, yakni baru mencapai 55,14 persen.

KPK menilai hal ini perlu menjadi perhatian serius mengingat peran strategis lembaga legislatif dalam fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi.

Setelah seluruh laporan disampaikan, KPK akan melakukan proses verifikasi administratif sebelum mempublikasikan LHKPN tersebut melalui laman resmi elhkpn.kpk.go.id.

Penulis : Laili R