Wacana Sekolah Daring demi Hemat BBM: Antara Efisiensi Energi dan Kualitas Pendidikan

1TULAH.COM-Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah mengkaji berbagai strategi untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di sektor publik. Salah satu opsi yang mencuat dan memicu diskusi publik adalah kembalinya metode pembelajaran daring (online) atau kombinasi daring-luring bagi siswa sekolah.

Meskipun bertujuan untuk efisiensi energi, rencana ini mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk legislatif, yang mengingatkan agar kebijakan ini tidak mengulang kegagalan masa lalu.

Peringatan MPR RI: Jangan Korbankan Hak Belajar Anak

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan bahwa transisi kembali ke model pembelajaran jarak jauh (PJJ) harus dipersiapkan dengan sangat matang. Belajar dari pengalaman pahit selama pandemi Covid-19, ia mengingatkan agar tidak ada anak yang kehilangan hak belajarnya (learning loss) hanya demi mengejar target penghematan anggaran.

“Sejumlah langkah teknis yang komprehensif, menyinkronkan kebijakan antarkementerian dan pemerintah daerah harus dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga,” ujar Lestari dalam keterangannya, Selasa (24/3/2026).

Evaluasi PJJ Masa Pandemi

Lestari menyoroti beberapa poin krusial yang harus dievaluasi dari pengalaman PJJ terdahulu:

1. Kesiapan Tenaga Pengajar: Banyak guru yang masih memiliki keterbatasan dalam mengoperasikan teknologi pendidikan.

2. Beban Orang Tua: PJJ sering kali memberikan beban ganda bagi orang tua, baik dari sisi pendampingan belajar maupun biaya kuota internet.

3. Infrastruktur Digital: Meskipun distribusi laptop dan papan interaktif telah dilakukan ke ratusan ribu sekolah, efektivitas penggunaannya di lapangan masih perlu diawasi.

Strategi Penghematan Energi Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menjelaskan bahwa wacana ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mencari solusi penghematan energi nasional.

Beberapa skema yang sedang dibahas meliputi:

• Kombinasi Daring-Luring: Penyesuaian metode belajar di berbagai jenjang pendidikan.

• Prioritas Tatap Muka: Untuk kegiatan yang tidak bisa digantikan secara digital, seperti praktikum atau kegiatan laboratorium, tetap diupayakan berlangsung di sekolah.

• Sinkronisasi WFH: Skema ini kemungkinan akan berjalan beriringan dengan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara untuk menekan mobilitas kendaraan secara signifikan.

Tantangan Infrastruktur vs Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan terbesar dalam menghidupkan kembali sekolah daring adalah kesenjangan antara ketersediaan alat dan kemampuan manusia. Pemerintah memang telah menyalurkan perangkat keras (hardware) seperti diska keras eksternal dan perangkat digital lainnya.

Namun, Lestari Moerdijat menekankan bahwa “distribusi perangkat saja tidak cukup.” Tanpa pelatihan intensif bagi guru dan sinkronisasi data yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, perangkat tersebut hanya akan menjadi pajangan tanpa memberikan dampak pada kualitas belajar siswa.

Kesiapan Sektor Pendidikan Menuju Sekolah Daring 2026

Pendidikan Tetap Prioritas Utama

Wacana sekolah daring untuk penghematan BBM saat ini masih dalam tahap pembahasan mendalam dan belum menjadi kebijakan final. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menghindari learning loss yang dapat mengancam daya saing generasi mendatang.

Kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci utama. Jika memang kebijakan ini diterapkan, efisiensi energi tidak boleh dibayar dengan menurunnya kecerdasan anak bangsa. (Sumber:Suara.com)