Anggota DPR RI Bias Layar Sentil Pemerintah Pusat: Bartim Beri Banyak, Tapi Terima Sedikit

- Jurnalis

Rabu, 4 Maret 2026 - 02:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPR RI Bias layar bersama insan pers di Bartim. Foto : 1tulah.com/zakirin

Anggota DPR RI Bias layar bersama insan pers di Bartim. Foto : 1tulah.com/zakirin

1tulah.com, TAMIANG LAYANG-Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, Bias Layar, menyoroti rendahnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kabupaten Barito Timur (Bartim) meski menjadi salah satu penyumbang besar pendapatan negara dari sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.

Hal tersebut disampaikannya dalam agenda tatap muka dan dialog bersama insan pers di Ampah, Senin (02/03/2026), sebagai bagian dari upaya menyerap aspirasi dan memperkuat komunikasi publik di daerah pemilihannya.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh dialog itu, Bias Layar menegaskan bahwa kontribusi Bartim terhadap penerimaan negara maupun provinsi sangat signifikan. Namun, menurutnya, besaran DBH yang kembali ke daerah belum mencerminkan rasa keadilan fiskal.

“Bartim ini penyumbang besar dari sektor tambang dan perkebunan sawit. Tapi yang kembali ke daerah masih sangat terbatas. Ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” tegasnya.

Baca Juga :  Minta Kader Rapat Barisan, Megawati Kenang Militansi Banteng Jatim Lawan Orde Baru

Ia menilai daerah penghasil semestinya memperoleh porsi yang lebih proporsional agar pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pemulihan lingkungan dapat berjalan optimal.

Selain itu, ia mendorong pemerintah pusat memberikan bentuk “reward” atau insentif khusus bagi daerah penyumbang besar, baik berupa tambahan anggaran, percepatan proyek strategis nasional, maupun program pembangunan berbasis kebutuhan daerah.

“Kalau daerah sudah memberikan kontribusi besar, maka pusat juga harus memberikan perhatian yang setimpal. Jangan sampai daerah penghasil justru tertinggal pembangunannya,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis daerah turut dibahas, mulai dari infrastruktur, lingkungan, investasi pertambangan, hingga pelayanan publik.

Bias Layar menegaskan bahwa pers memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang berimbang sekaligus menjadi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah dan aktivitas dunia usaha.

“Pers adalah pilar demokrasi. Saya ingin mendengar langsung pandangan dan masukan dari rekan-rekan media terkait kondisi riil di Bartim. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pers tentu menjadi perhatian saya,” katanya.

Baca Juga :  Aturan Masa Jabatan Kapolri Digugat ke MK: Celah Intervensi Politik dan Ancaman Independensi

Sejumlah wartawan dalam sesi dialog menyampaikan harapan agar anggota DPR RI lebih aktif memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat, khususnya dalam pengawasan sektor pertambangan, perbaikan jalan nasional, serta perlindungan lingkungan.

Menanggapi hal itu, Bias Layar memastikan setiap masukan akan menjadi bahan evaluasi dan pembahasan dalam forum resmi di Senayan, termasuk melalui koordinasi lintas kementerian terkait kebijakan fiskal dan perimbangan keuangan pusat-daerah.

Menurutnya, distribusi anggaran yang adil sangat penting agar masyarakat di daerah penghasil benar-benar merasakan manfaat dari sumber daya alam yang ada di wilayahnya sendiri.

Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga sinergi antara wakil rakyat dan media dalam mendorong pembangunan yang transparan serta berpihak pada kepentingan masyarakat Barito Timur.(zak)

Berita Terkait

Jaga Kelembapan Gambut dan Habitat Orangutan, Mitigasi Karhutla di Kalbar Libatkan Warga Tapak
Kalteng Terancam Kesulitan Dana Pembangunan, DPRD Minta Pusat Segera Lunasi Transfer Rp1 Triliun Sebelum 2027
Gedung DPR Diserbu Massa 27 Agustus: Simak Tuntutan RUU Perampasan Aset Hingga Evaluasi MBG
Kemendikdasmen: TKA SMA 2026 Tidak Wajib, Tapi Berdampak ke Rapor Sekolah
Presiden Prabowo Minta Perda Karhutla Dicabut, Organisasi Sabang Merah Borneo Minta Solusi Konkret
Pembangunan Jembatan Tumpung Laung Ditargetkan Selesai 2028
Ratusan Hektare Lahan di Palangka Raya Terbakar, Status Tanggap Darurat Karhutla Diperpanjang
Infrastruktur Pemukiman Jadi Keluhan Utama Warga Kalibata saat Reses Anggota DPRD Kalteng
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 27 Agustus 2026 - 09:34 WIB

Jaga Kelembapan Gambut dan Habitat Orangutan, Mitigasi Karhutla di Kalbar Libatkan Warga Tapak

Kamis, 27 Agustus 2026 - 09:22 WIB

Kalteng Terancam Kesulitan Dana Pembangunan, DPRD Minta Pusat Segera Lunasi Transfer Rp1 Triliun Sebelum 2027

Kamis, 27 Agustus 2026 - 08:43 WIB

Gedung DPR Diserbu Massa 27 Agustus: Simak Tuntutan RUU Perampasan Aset Hingga Evaluasi MBG

Rabu, 26 Agustus 2026 - 10:57 WIB

Kemendikdasmen: TKA SMA 2026 Tidak Wajib, Tapi Berdampak ke Rapor Sekolah

Rabu, 26 Agustus 2026 - 10:48 WIB

Presiden Prabowo Minta Perda Karhutla Dicabut, Organisasi Sabang Merah Borneo Minta Solusi Konkret

Selasa, 25 Agustus 2026 - 20:45 WIB

Pembangunan Jembatan Tumpung Laung Ditargetkan Selesai 2028

Selasa, 25 Agustus 2026 - 17:00 WIB

Ratusan Hektare Lahan di Palangka Raya Terbakar, Status Tanggap Darurat Karhutla Diperpanjang

Selasa, 25 Agustus 2026 - 07:20 WIB

Infrastruktur Pemukiman Jadi Keluhan Utama Warga Kalibata saat Reses Anggota DPRD Kalteng

Berita Terbaru