Sosok Kezia Syifa: Warga Banten Gabung Army National Guard AS, Bagaimana Status WNI-nya?

- Jurnalis

Selasa, 27 Januari 2026 - 11:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi WNI gabung militer asing. (Suara.com)

Ilustrasi WNI gabung militer asing. (Suara.com)

1TULAH.COM-Media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh sebuah video viral yang memperlihatkan Kezia Syifa, seorang warga asal Banten, yang mengenakan seragam militer Amerika Serikat.

Dalam rekaman tersebut, Kezia tampak berpamitan dengan keluarganya di Indonesia sebelum bertolak kembali ke Amerika Serikat untuk berdinas di Army National Guard.

Fenomena ini memicu diskusi hangat di kalangan netizen. Banyak yang kagum dengan pencapaiannya, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan status kewarganegaraannya.

Lantas, bagaimana aturan hukum Indonesia mengatur warga negaranya yang bergabung dengan militer asing?

Siapa Kezia Syifa dan Apa Itu Army National Guard?

Kezia Syifa diketahui menetap di Amerika Serikat dengan status pemegang Green Card (penduduk tetap). Secara administratif, pemegang Green Card memang diizinkan untuk mendaftar sebagai prajurit militer Amerika Serikat.

Kezia bergabung dengan Army National Guard, sebuah komponen militer resmi Amerika Serikat. Meskipun sering dianggap sebagai pasukan cadangan, Army National Guard dapat dimobilisasi kapan saja oleh pemerintah negara bagian maupun federal untuk misi keamanan maupun tempur. Status mereka adalah militer resmi, bukan sipil.

Risiko Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia (WNI)

Berdasarkan hukum yang berlaku di tanah air, langkah yang diambil Kezia memiliki implikasi hukum yang sangat serius. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, seorang WNI terancam kehilangan status kewarganegaraannya jika:

Baca Juga :  Sejarah Baru! Veda Ega Pratama Rebut Pole Position Moto3 Australia 2026 di Phillip Island

Pasal 23 huruf (d): “Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.”

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa aturan ini dibuat untuk menjaga loyalitas tunggal warga negara. “Keterlibatan WNI di militer negara lain menyangkut aspek hukum, kedaulatan, dan komitmen kebangsaan,” ujar Dave.

Tanpa izin resmi dari Presiden RI, bergabungnya seseorang ke dalam struktur militer asing dapat memicu pencabutan status WNI secara otomatis.

Perbandingan Gaji: Mengapa Militer Asing Begitu Memikat?

Selain faktor pengalaman, aspek finansial sering kali menjadi daya tarik utama bagi WNI yang memilih berkarir di luar negeri. Berikut adalah perbandingan estimasi pendapatan prajurit di beberapa negara:

Catatan: Angka di atas merupakan estimasi gaji pokok dan dapat berubah sesuai kebijakan negara masing-masing serta nilai tukar mata uang.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Terlanjur Bergabung?

Pemerintah menekankan pentingnya transparansi bagi WNI yang sudah terlanjur bergabung dengan militer asing. Menyembunyikan status kewarganegaraan ganda atau keterlibatan militer justru akan mempersulit posisi hukum yang bersangkutan saat kembali ke Indonesia atau saat mengurus dokumen negara.

Pemerintah melalui kementerian terkait dan perwakilan RI di luar negeri (KBRI/KJRI) terus berupaya melakukan:

  1. Sosialisasi masif mengenai UU Kewarganegaraan kepada diaspora.

  2. Pengawasan administratif yang lebih ketat terhadap mobilitas warga di luar negeri.

  3. Himbauan keterbukaan agar setiap WNI memahami konsekuensi politik dan hukum dari pilihan karir mereka.

Kisah Kezia Syifa menjadi pengingat bagi seluruh warga negara Indonesia bahwa pilihan hidup di kancah internasional tetap terikat pada konstitusi negara asal.

Prestasi individu di luar negeri memang membanggakan, namun kepatuhan terhadap hukum kewarganegaraan adalah kewajiban yang tidak bisa diabaikan. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Desakan Sanksi Terberat untuk Korporasi Penyebab Karhutla
DPRD Kalteng Gelar Paripurna Reses: Soroti Aspirasi Dapil dan Penanganan Karhutla Gambut
LBH Yogyakarta Terima 48 Aduan Pengangkapan Sewenang-wenang dan Massa Hilang Pasca-Ricuh Demo Malioboro
Viral Wartawan Wanita Dihalau Polisi di Bundaran HI, Polda Metro Akui Petugas Kurang Paham
Pemprov Kalteng Matangkan Ranperda RPPLH untuk Perkuat Perlindungan Lingkungan Berkelanjutan
SE Mendagri Nomor 400.5/8545/SJ: Pemda Wajib Awasi Dapur Gizi di Daerah!
Momen Hangat Hari Sumpah Pemuda: Presiden Prabowo Pimpin Pembacaan Ikrar Bersama Siswa SD Didampingi Titiek Soeharto
Ancaman Pemotongan Internet Singapura Dijawab Santai Menkomdigi Meutya Hafid: Siapa yang Sebenarnya Rugi?
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 06:07 WIB

Desakan Sanksi Terberat untuk Korporasi Penyebab Karhutla

Jumat, 30 Oktober 2026 - 07:05 WIB

LBH Yogyakarta Terima 48 Aduan Pengangkapan Sewenang-wenang dan Massa Hilang Pasca-Ricuh Demo Malioboro

Kamis, 29 Oktober 2026 - 14:36 WIB

Viral Wartawan Wanita Dihalau Polisi di Bundaran HI, Polda Metro Akui Petugas Kurang Paham

Kamis, 29 Oktober 2026 - 13:46 WIB

Pemprov Kalteng Matangkan Ranperda RPPLH untuk Perkuat Perlindungan Lingkungan Berkelanjutan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 10:47 WIB

SE Mendagri Nomor 400.5/8545/SJ: Pemda Wajib Awasi Dapur Gizi di Daerah!

Kamis, 29 Oktober 2026 - 09:11 WIB

Momen Hangat Hari Sumpah Pemuda: Presiden Prabowo Pimpin Pembacaan Ikrar Bersama Siswa SD Didampingi Titiek Soeharto

Kamis, 29 Oktober 2026 - 07:48 WIB

Ancaman Pemotongan Internet Singapura Dijawab Santai Menkomdigi Meutya Hafid: Siapa yang Sebenarnya Rugi?

Rabu, 28 Oktober 2026 - 20:15 WIB

Kantor Bea Cukai Kudus Digeledah KPK, Puluhan Petugas Turun Langsung

Berita Terbaru

Ilustrasi Karhutla Kalimantan (unsplash.com/Matt Howard)

Berita

Desakan Sanksi Terberat untuk Korporasi Penyebab Karhutla

Sabtu, 31 Okt 2026 - 06:07 WIB