Pemprov–DPRD Kalteng Sinkronkan Regulasi Kearsipan dan Layanan Perpustakaan

1TULAH.COM, Palangkaraya – Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama DPRD Kalteng terus mengintensifkan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dinilai strategis, yakni Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda Penyelenggaraan Kearsipan. Pembahasan tersebut dilaksanakan melalui rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalteng bersama jajaran Pemprov Kalteng di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalteng, Kamis (15/1/2026).

Rapat Pansus ini dihadiri Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah, Darliansjah, Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Sugiyono, serta perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan langsung dengan urusan kearsipan dan perpustakaan daerah.

Pembahasan difokuskan pada penyelarasan substansi Raperda agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan terbaru di tingkat nasional, sekaligus menyesuaikan kebutuhan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin dinamis.

Staf Ahli Gubernur Darliansjah mengungkapkan bahwa sejumlah pasal dalam draf Raperda memang memerlukan penyesuaian agar tidak bertentangan dengan regulasi terkini. Ia optimistis pembahasan dapat dirampungkan sesuai target.

“Kita sepakat pembahasan dua Raperda ini diselesaikan sebelum Hari Raya Idulfitri. Progres hari ini cukup baik dan berjalan lancar,” ujarnya.

Menurut Darliansjah, Raperda tersebut telah dirancang sejak beberapa tahun lalu, sehingga pembaruan menjadi hal yang tidak terelakkan. Oleh karena itu, pihak eksekutif sebagai pengusul diharapkan segera melakukan penyempurnaan substansi sesuai masukan Pansus.

“Perda ini sudah kita garap kurang lebih lima tahun, tentu perlu disesuaikan dengan regulasi-regulasi terbaru agar implementasinya tidak bermasalah di kemudian hari,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan Perda Penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan diharapkan menjadi payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan urusan tersebut di daerah, sekaligus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Selain itu, regulasi ini juga diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program-program strategis di sektor perpustakaan dan kearsipan agar dapat berjalan optimal dan tidak mengalami kemunduran dalam pelaksanaannya. (*)

Penulis : Yehezkiel

Editor : Apri