Legislator Kalteng Ingatkan Program Koperasi Merah Putih Jangan Korbankan Pembangunan Fisik Desa

1TULAH.COM-Pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai menuai kritik tajam. Proyek yang digadang-gadang mampu mendongkrak ekonomi arus bawah ini dilaporkan menghadapi berbagai kendala serius di lapangan, mulai dari masalah pembayaran proyek hingga sewa peralatan yang mandek alias belum dibayarkan kepada pihak ketiga.

Ironisnya, di tengah tumpukan masalah tersebut, lembaga legislatif daerah mengaku tidak memiliki taring untuk melakukan pengawasan secara langsung. Mekanisme program yang memotong jalur birokrasi—berjalan langsung dari pemerintah pusat ke pemerintah desa—membuat fungsi kontrol di tingkat provinsi menjadi mandul.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Sudarsono, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak memiliki ruang pengawasan langsung karena arsitektur program KDMP tersebut.

“Kita mungkin tidak punya peran secara langsung ya, karena ini lahir dari pemerintah bahkan melibatkan pemerintah desa. Yang saya sendiri bingung, kita perannya di mana. Kita hanya memberikan saran-saran saja sebenarnya,” ujar Sudarsono kepada awak media, Selasa (30/6/2026).

Fungsi Kontrol Terbatas, Anggaran Rawan Macet

Menurut Sudarsono, keterbatasan kewenangan ini membuat DPRD Kalteng hanya bisa memberikan masukan dan rekomendasi normatif, tanpa bisa menyentuh aspek eksekusi maupun penindakan di lapangan. Kondisi tersebut dinilai sangat berisiko, mengingat fungsi kontrol terhadap penggunaan anggaran publik menjadi sangat terbatas dan memicu timbulnya kendala operasional seperti yang terjadi saat ini.

Persoalan belum dibayarnya biaya pengerjaan proyek serta sewa peralatan menjadi bukti nyata bahwa implementasi program ini membutuhkan evaluasi menyeluruh agar tidak merugikan masyarakat dan mitra kerja di daerah.

DPRD Kalteng Dorong Penerapan Bertahap: Jangan Samaratakan Pelosok

Menyikapi sengkarut KDMP, Komisi I DPRD Kalteng mengingatkan pemerintah pusat dan daerah agar tidak memaksakan implementasi program ini secara serentak di seluruh desa. Sudarsono menyarankan agar pemerintah menetapkan skala prioritas.

Ada dua poin penting yang ditekankan terkait strategi pelaksanaan KDMP:

• Peta Potensi Ekonomi: Program harus dimulai dari desa-desa yang sudah memiliki potensi ekonomi riil dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) agar koperasi bisa berkembang optimal.

• Evaluasi Berkala: Pendekatan bertahap dinilai jauh lebih efektif untuk menekan risiko kegagalan sistemik sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan manajemen.

“Makanya kalau saran saya adalah, laksanakan Koperasi Merah Putih ini di tempat yang memang punya potensi maju, di desa-desa yang lebih maju dulu. Jangan sampai disamaratakan dengan pelosok yang enggak punya potensi sama sekali,” tegas Sudarsono.

Khawatir Anggaran Habis, Pembangunan Fisik Desa Terancam Mandek

Lebih lanjut, politisi senior ini mengingatkan agar keberadaan Koperasi Desa Merah Putih tidak justru mengorbankan prioritas pembangunan desa yang lebih mendasar. Ia mengkhawatirkan alokasi dana desa yang seharusnya disalurkan untuk infrastruktur vital—seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik—habis tersedot untuk modal pembentukan dan operasional koperasi yang belum tentu produktif.

Jika tidak dikelola dengan perencanaan yang matang, program ini dikhawatirkan akan menjadi beban baru bagi keuangan desa alih-alih menjadi motor penggerak ekonomi.

“Saran saya bertahap. Kalau tidak, bisa mengganggu pembangunan desa, karena uangnya habis untuk koperasi, untuk pembangunan fisik koperasi segala macam, akhirnya tidak ada pembangunan fisik desa,” pungkasnya menutup wawancara. (Ingkit)