Fenomena Gelar Budaya Elite Politik, Sosiolog: Alat Dongkrak Karisma dan Citra

1TULAH.COM-Pemberian gelar adat atau budaya kepada tokoh politik di Indonesia kembali menjadi sorotan hangat. Fenomena ini memicu diskusi mendalam mengenai pergeseran fungsi gelar tradisi—dari yang dulunya merupakan simbol kehormatan dan jasa nyata, kini disinyalir kuat beralih fungsi menjadi instrumen politik praktis.

Menanggapi fenomena ini, Sosiolog Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Zuly Qodir, memberikan analisis tajamnya terkait dampak psikologis dan sosiologis dari maraknya pemberian gelar budaya kepada para elite politik.

Pergeseran Makna: Dari Legitimasi Sejarah ke Daya Tawar Politik

Menurut Zuly Qodir, gelar-gelar budaya secara historis memang memiliki nilai simbolik yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Namun, di era modern ini, fungsi tersebut mengalami pergeseran orientasi yang cukup signifikan. Gelar adat kini kerap dijadikan alat untuk mendongkrak daya tarik serta komoditas citra politik seseorang.

“Itu salah satu cara untuk meningkatkan daya tawar atau meningkatkan karisma seseorang. Karisma seseorang kan bisa dari gelar-gelar budaya. Kanjeng Ratu, Kanjeng apa, Kanjeng Tumenggung, Kanjeng apa, tokoh ini, tokoh itu segala macam, itu warisan budaya yang ada di Indonesia dan oleh sebagian masyarakat kita masih diakui,” ungkap Zuly.

Pernyataan ini mencuat sebagai respons atas pemberian gelar “Baginda Pemuka Bangsa” kepada Presiden ke-7 RI dalam prosesi adat yang digelar oleh gabungan kerajaan adat di Lampung pada Sabtu (27/6/2026) lalu.

Kontras Gelar Era Kerajaan vs Era Modern

Zuly memaparkan perbedaan mendasar mengenai esensi pemberian gelar kehormatan pada masa lalu dibandingkan dengan realitas yang terjadi hari ini:

Budaya Paternalistik dan Jebakan Mitologi Masyarakat

Mengapa strategi pemberian gelar ini masih laku dan efektif digunakan oleh para politisi? Zuly menilai hal ini tidak lepas dari kondisi sosiologis sebagian masyarakat Indonesia yang masih terjebak dalam budaya paternalistik dan kepercayaan terhadap mitologi kekuasaan.

Masyarakat paternalistik cenderung figuratif—mereka selalu mencari sosok “bapak” atau pemimpin yang dianggap memiliki tuah, karisma, dan kasta sosial yang lebih tinggi. Kondisi psikologi massa inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk membangun legitimasi politik secara instan.

“Masyarakat kita sebagian masih dalam kehidupan mitologi yang selalu mengagung-agungkan mitologi dan karisma menjadi mempercayainya. Artinya memang ada orang-orang yang mempercayai begitu, walaupun sebetulnya itu adalah gelar tipu-tipu,” tuturnya secara blak-blakan.

Secara sosiologis, pengakuan terhadap gelar budaya sebenarnya hanya relevan jika keluar langsung dari institusi adat atau kerajaan yang memiliki legitimasi sejarah yang sah (berdasarkan garis keturunan). Di luar konteks tersebut, pemberian gelar dianggap kehilangan esensi kesakralannya.

Dampak Terhadap Pilihan Politik Masyarakat

Tidak bisa dimungkiri, simbol-simbol kekuasaan tradisional ini tetap berpotensi memengaruhi preferensi politik masyarakat, terutama bagi kalangan pemilih akar rumput (grassroots) yang tingkat literasi politiknya masih rentan.

Gelar budaya menciptakan ilusi kedekatan tradisi dan kewibawaan spiritual. Bagi masyarakat yang masih memiliki rasa “takut” atau segan yang tinggi terhadap simbol kekuasaan, hal ini tentu akan mengarahkan pilihan politik mereka secara emosional, bukan rasional.

“Ya masyarakat kita sebagian masih paternalistik dan masih takut dengan begitu-begitu. Ya, akan berpengaruhlah kalau masih ketakutannya tingkat tinggi,” tegas Zuly.

Tantangan Kedepan: Pentingnya Pendidikan Politik

Melihat realitas sosiopolitik ini, Zuly Qodir menegaskan bahwa tantangan terbesar bangsa Indonesia saat ini adalah melakukan reformasi pada kualitas pendidikan politik masyarakat.

Masyarakat harus mulai diajak berpikir kritis agar:

• Tidak mudah terkesima oleh simbol-simbol adat yang dipolitisasi.

• Mampu membedakan antara pelestarian budaya murni dan pencitraan politik.

• Tidak mudah goyah oleh ancaman, intimidasi gaya lama, maupun kosmetik politik visual.

Hanya melalui pendidikan politik yang merata dan mendalam, pemilih Indonesia dapat bertransformasi menjadi pemilih rasional yang menilai pemimpin berdasarkan rekam jejak (track record) dan program kerja nyata, bukan dari rentetan gelar adat yang melekat di depan namanya. (Sumber:Suara.com)