Jurang Harga DMO vs Global Lebar, Ini Alasan Pengusaha Malah Pilih Ekspor Batu Bara

1TULAH.COM-Pemadaman listrik bergilir yang mulai merambah sejumlah wilayah di Pulau Jawa memunculkan pertanyaan besar di masyarakat. Di tengah status Indonesia sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia, mengapa pasokan listrik di dalam negeri justru terganggu?

Sorotan tajam pun mengarah pada stok batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT PLN (Persero). Sejumlah pihak menduga pasokan batu bara yang tidak optimal menjadi pemicu utama gangguan sistem kelistrikan ini.

Lantas, benarkah krisis listrik saat ini murni disebabkan oleh kekurangan komoditas emas hitam tersebut? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini.

Berapa Sebenarnya Kebutuhan Batu Bara PLN?

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa kebutuhan batu bara untuk PLTU sepanjang tahun 2026 diperkirakan mencapai 154 juta ton.

Untuk mengantisipasi kebutuhan tersebut, pemerintah sebenarnya telah mengambil langkah mitigasi dengan menugaskan perusahaan tambang menyuplai sekitar 180 juta hingga 190 juta ton batu bara.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya dinamika kontrak:

• Kebutuhan Proyeksi Tahunan: 154 juta ton

• Kontrak yang Berhasil Diamankan PLN: Baru sekitar 134 juta ton

• Defisit Kontrak: Masih ada selisih sekitar 20 juta ton dari target tahunan.

Kondisi inilah yang memicu kekhawatiran meluas mengenai ketahanan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik nasional.

Mengenal Kebijakan DMO Batu Bara

Sebenarnya, pemerintah Indonesia sudah memiliki instrumen regulasi yang kuat untuk menjamin pasokan energi dalam negeri, yaitu melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).

Apa itu DMO?

DMO adalah kewajiban bagi setiap perusahaan tambang untuk mengalokasikan sebagian hasil produksinya untuk pasar domestik sebelum diperbolehkan melakukan ekspor ke luar negeri.

Aturan ini diperkuat melalui payung hukum yang jelas:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

2. Keputusan Menteri ESDM Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022.

Berdasarkan regulasi tersebut, seluruh pemegang izin usaha pertambangan wajib memasok minimal 25 persen dari total produksi tahunan mereka yang telah disetujui dalam RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) untuk kebutuhan dalam negeri. Pasokan ini disalurkan ke berbagai sektor strategis seperti kelistrikan umum, industri pupuk, hingga industri semen.

Mengapa Pasokan Batu Bara PLN Bisa Seret?

Secara regulasi, DMO seharusnya menjadi jaminan mutlak bahwa PLTU PLN tidak akan kehabisan bahan bakar. Namun, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai ada benturan insentif ekonomi yang dihadapi para pengusaha tambang.

Masalah utama berakar dari melebarnya jurang harga (disparitas) antara pasar domestik dan global pada Juni 2026:

Perbedaan harga yang sangat lebar ini membuat pasar ekspor jauh lebih menggiurkan secara bisnis.

“Pada saat harga batu bara dunia tinggi, pengusaha batu bara cenderung lebih mendahulukan ekspor ketimbang memasok batu bara ke PLN. Dampaknya, PLN mengalami kekurangan pasokan batu bara sehingga menyebabkan terjadinya pemadaman listrik bergilir,” ujar Fahmy.

Pandangan senada disampaikan oleh Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal. Ia menegaskan bahwa semakin lebar jarak antara harga DMO yang dipatok tetap dengan harga global, maka semakin kuat pula dorongan bagi eksportir untuk mengalihkan produknya ke pasar internasional.

Tanggapan Pemerintah: Masalah Stok atau Distribusi?

Pemerintah melalui Kementerian ESDM memberikan klarifikasi dan menepis anggapan bahwa pemadaman listrik disebabkan oleh kelangkaan fisik batu bara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa stok batu bara nasional sebenarnya aman dan tersedia. Menurutnya, hambatan utama berada pada rantai distribusi (supply chain) dan proses logistik pengiriman menuju titik-titik pembangkit, bukan pada ketersediaan barang di hulu.

Sinyal Evaluasi Harga DMO

Meski menyoroti masalah distribusi, pemerintah tidak menutup mata pada tekanan di sisi hulu pertambangan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi sinyal akan mengevaluasi harga batu bara DMO.

Langkah ini dipertimbangkan karena biaya operasional penambangan terus membengkak, dipicu oleh meningkatnya rasio pengupasan lahan (stripping ratio) yang saat ini sudah mencapai kisaran 8:1 hingga 12:1. Penyesuaian harga dirasa perlu agar para produsen tetap memiliki insentif ekonomi yang masuk akal untuk menyuplai kebutuhan nasional.

Kesimpulan: Di Mana Letak Masalah Sebenarnya?

Krisis listrik di Pulau Jawa hari ini mengakar pada dua lapis persoalan yang saling berkaitan:

• Sisi Regulasi & Bisnis: Disparitas harga yang tinggi antara DMO (US$70) dan pasar global (US$123,91) menurunkan motivasi pengusaha tambang untuk memprioritaskan pasar domestik.

• Sisi Logistik: Kendala teknis pada rantai pasok dan pengiriman yang menghambat komoditas sampai ke PLTU tepat waktu.

Tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan sekadar memastikan batu bara itu “ada”, melainkan bagaimana regulasi dan sistem distribusi mampu memastikan energi tersebut benar-benar mengalir ke pembangkit tepat waktu. Jika mata rantai ini tidak segera dibenahi, risiko pemadaman bergilir akan terus membayangi masyarakat di tengah melonjaknya konsumsi energi nasional. (Sumber:Suara.com)