Pemprov Kalteng Perkuat Mitigasi Bencana melalui Sosialisasi Kajian Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah 2026

1tulah.com, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui Sosialisasi Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026. Kegiatan yang digelar Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Kantor BPB-PK, Rabu (1 Juli 2026), menjadi langkah strategis dalam mendukung penyusunan kebijakan mitigasi bencana yang berbasis data dan kajian ilmiah.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, yang membacakan sambutan Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, disampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas dukungan dan fasilitasi sehingga sosialisasi dapat terselenggara dengan baik.

“Kegiatan ini memiliki arti yang sangat penting sebagai bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, khususnya di Kalimantan Tengah,” ujar Yuas Elko.

Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan komitmen, koordinasi, dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota agar penanggulangan bencana dapat berjalan secara terarah, terpadu, berkelanjutan, dan memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat.

Menurut Yuas Elko, penyusunan Kajian Risiko Bencana dan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah menjadi instrumen penting dalam menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana yang berbasis data, kondisi riil di lapangan, serta analisis ilmiah yang komprehensif.

“Hasil kajian tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas, dan ketahanan daerah sehingga menjadi acuan dalam memperkuat kelembagaan, meningkatkan kesiapsiagaan, serta membangun ketangguhan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menghadapi berbagai potensi bencana,” tuturnya.

Ia juga mengajak seluruh peserta mengikuti kegiatan secara aktif, memanfaatkan forum sebagai sarana berbagi pengalaman, bertukar informasi, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana di Kalimantan Tengah.

“Melalui kolaborasi dan sinergi yang semakin baik, kita optimistis dapat mewujudkan Kalimantan Tengah yang tangguh terhadap bencana sekaligus mendukung terwujudnya Kalimantan Tengah yang semakin BERKAH, Maju, dan Sejahtera,” pungkasnya.

Sementara itu, kegiatan sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah menyelaraskan kebijakan penanggulangan bencana antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, sekaligus mendukung penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah sebagai dasar perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana.

Sosialisasi yang berlangsung pada 1–2 Juli 2026 tersebut diikuti sekitar 66 peserta yang berasal dari BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, BPBD kabupaten/kota, perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan.

Turut hadir secara virtual Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Udrekh, narasumber Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Franta Eveline, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Toyib, serta perwakilan berbagai instansi terkait yang berkomitmen memperkuat ketangguhan Kalimantan Tengah dalam menghadapi potensi bencana.(*)

Penulis : Hewu