Prabowo Beri Koreksi Desain dan Fungsi IKN, Mensesneg: Fokus Antisipasi Iklim dan Fasilitas Lembaga

1TULAH.COM-Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menjadi prioritas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Namun, dalam proses percepatannya, Presiden memberikan sejumlah catatan penting terkait koreksi desain dan fungsi kawasan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa koreksi yang dimaksud Presiden Prabowo mencakup aspek yang luas, mulai dari estetika hingga fungsionalitas teknis untuk menghadapi tantangan alam di Kalimantan.

Desain IKN dalam Arti Luas: Bukan Sekadar Estetika

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa istilah “desain” yang dikoreksi Presiden Prabowo tidak hanya soal tampilan fisik bangunan, melainkan mencakup integrasi fungsi kawasan secara menyeluruh.

“Desain itu kan dalam artian luas juga ya. Termasuk fungsi itu kan, misalnya sebuah kawasannya ini perlu diperhatikan desain dan fungsinya, contoh misalnya penambahan embung-embung,” ujar Pras di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Antisipasi Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan

Salah satu alasan utama di balik koreksi desain ini adalah faktor geografis dan iklim di lokasi IKN. Penambahan embung (waduk kecil) menjadi salah satu poin krusial yang diminta Presiden sebagai langkah preventif.

Ada dua alasan utama penambahan infrastruktur air ini:

1. Masalah Suhu: Mengurangi dampak cuaca panas yang ekstrem di kawasan tersebut.

2. Mitigasi Kebakaran: Sebagai sumber air cadangan mengingat IKN berada di wilayah pulau yang memiliki banyak hutan dengan potensi kebakaran hutan (karhutla).

“Jadi diminta untuk itu juga dipikirkan desain-desain untuk mengantisipasi. Kemarin Kepala OIKN melaporkan sudah ada beberapa metode dipasang sensor, ini diminta uji coba terus,” tambah Pras.

Target 2028: Percepatan Fasilitas Legislatif dan Yudikatif

Selain aspek desain lingkungan, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada kelengkapan infrastruktur pemerintahan. Target besar telah ditetapkan: Tahun 2028, fasilitas untuk lembaga Legislatif (DPR/MPR) dan Yudikatif (MA/MK) diharapkan sudah selesai.

Sebelumnya, dalam acara peresmian SMA Taruna Nusantara di Malang (13/1), Pras menyampaikan bahwa Presiden telah menerima laporan terbaru dari Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono.

“Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif,” jelas Pras.

Sinergi OIKN dan Kementerian PU

Menanggapi koreksi dari Presiden, Otorita IKN dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diminta untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan bahwa percepatan pembangunan tidak mengabaikan kualitas dan ketahanan bangunan terhadap kondisi lingkungan di masa depan.

Dengan adanya koreksi ini, IKN diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan yang megah, tetapi juga kota yang cerdas (smart city) dan tangguh (resilient) terhadap tantangan iklim global. (Sumber:Suara.com)