Infrastruktur dan Ekonomi Jadi Sorotan Utama Reses DPRD Kalteng: Warga Minta Perhatian Khusus!

- Jurnalis

Selasa, 9 Desember 2025 - 15:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, S.Ag,MAP Foto:Dok/1tulah.com

Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, S.Ag,MAP Foto:Dok/1tulah.com

1TULAH.COM-Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, mengungkap persoalan mendasar yang masih mendominasi setiap kali ia dan rekan-rekan legislatornya melakukan kunjungan kerja (reses) ke daerah-daerah konstituen.

Menurut Junaidi, masih banyak sektor krusial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi. Ia menekankan bahwa pembangunan dan perubahan tidak dapat terjadi secara instan, namun memerlukan komitmen bertahap dan terarah.

“Ya, kewajiban kita juga sebagai wakil rakyat adalah mendengarkan kebutuhan masyarakat. Setidaknya ada lebih dari tiga sektor yang kami soroti,” ujar Junaidi kepada awak media, Selasa (09/12/2025).

5 Sektor Besar yang Mendominasi Keluhan Warga Kalteng

Junaidi menjelaskan bahwa temuan yang dihimpun selama reses masih berkisar pada lima sektor besar yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kelima sektor tersebut meliputi:

  1. Pendidikan

  2. Kesehatan

  3. Infrastruktur

  4. Perekonomian

  5. Seni, Budaya, dan Keagamaan

Dari kelima poin tersebut, politikus dari Partai Demokrat ini menyoroti bahwa mayoritas keluhan yang masuk sangat terkonsentrasi pada dua sektor yang dianggap paling mendesak karena dampaknya langsung terasa pada aktivitas harian masyarakat.

Baca Juga :  Pemkab Barito Selatan Salurkan Bansos dan Cadangan Pangan untuk Tiga Desa di Dusun Selatan

🚨 Infrastruktur dan Perekonomian Jadi Prioritas Mendesak

Dua sektor yang paling banyak dikeluhkan dan dianggap paling mendesak untuk dibenahi adalah Infrastruktur dan Perekonomian.

1. Perbaikan Infrastruktur yang Tertunda

Junaidi menegaskan pentingnya perbaikan infrastruktur yang tertunda untuk segera dijadikan prioritas. Infrastruktur yang memadai adalah kunci untuk mengembalikan gairah:

  • Mobilitas Masyarakat: Jalan yang mulus dan jembatan yang layak menjamin perpindahan warga berjalan lancar.

  • Aktivitas Ekonomi: Infrastruktur yang baik memangkas biaya logistik dan mempercepat arus barang dan jasa.

“Kami memahami anggaran yang terbatas, tapi masyarakat berharap pemerintah provinsi bisa membenahi dan memaksimalkan kemampuan yang ada,” kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Kalteng ini.

2. Kondisi Perekonomian yang Memprihatinkan

Selain infrastruktur, kondisi ekonomi yang sulit juga menimbulkan efek berantai yang terasa berat bagi warga di berbagai daerah di Kalteng.

Baca Juga :  Desakan Sanksi Terberat untuk Korporasi Penyebab Karhutla

“Banyak warga yang awalnya bekerja, tapi harus berhenti. Tidak sedikit juga perusahaan yang terpaksa tidak beroperasi,” ungkap Junaidi.

Fenomena ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang terarah dari pemerintah untuk menstabilkan kondisi ekonomi regional dan menciptakan lapangan kerja baru.

Aspirasi Masyarakat sebagai Dasar Kebijakan

Junaidi berharap Pemerintah Provinsi Kalteng dapat memberikan perhatian khusus pada dua sektor utama, yaitu infrastruktur dan perekonomian, mengingat urgensi dan dampak langsungnya pada kehidupan warga.

Ia menekankan bahwa temuan dan aspirasi masyarakat yang didapatkan selama masa reses harus dijadikan landasan utama dalam proses penyusunan kebijakan dan anggaran.

“Aspirasi masyarakat ini harus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan agar pembangunan berjalan tepat sasaran,” tegasnya, memastikan bahwa komitmen DPRD Kalteng adalah menjembatani suara rakyat untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (Ingkit)

Berita Terkait

Menteri HAM Natalius Pigai Dorong Restorative Justice untuk Film “Pesta Babi” Dandhy Laksono
Buntut Video Viral di Terminal Kedamin, Kapolres Kapuas Hulu Siap Jalankan Hukum Adat
Peluang Indonesia Bertahan di Emerging Market MSCI Capai Di Atas 50 Persen, BEI Makin Optimistis
Pemkab Barito Selatan Salurkan Bansos dan Cadangan Pangan untuk Tiga Desa di Dusun Selatan
Pemkab Mura Dukung Peningkatan Kinerja Jamkrida
Kukuhkan ABPEDNAS Mura, Heriyus Harapkan Desa Semakin Kuat dan Mandiri
Kalteng Mulai Hujan, Relawan Karhutla Palangka Raya Tetap Waswas Sisa Titik Api
Pajak Pembalut 11 Persen Tuai Kritik: Dinilai Bebani Kebutuhan Dasar Perempuan
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 13:23 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai Dorong Restorative Justice untuk Film “Pesta Babi” Dandhy Laksono

Minggu, 1 November 2026 - 10:47 WIB

Buntut Video Viral di Terminal Kedamin, Kapolres Kapuas Hulu Siap Jalankan Hukum Adat

Minggu, 1 November 2026 - 07:28 WIB

Peluang Indonesia Bertahan di Emerging Market MSCI Capai Di Atas 50 Persen, BEI Makin Optimistis

Minggu, 1 November 2026 - 02:02 WIB

Pemkab Barito Selatan Salurkan Bansos dan Cadangan Pangan untuk Tiga Desa di Dusun Selatan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 22:32 WIB

Pemkab Mura Dukung Peningkatan Kinerja Jamkrida

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 22:27 WIB

Kukuhkan ABPEDNAS Mura, Heriyus Harapkan Desa Semakin Kuat dan Mandiri

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 12:49 WIB

Kalteng Mulai Hujan, Relawan Karhutla Palangka Raya Tetap Waswas Sisa Titik Api

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 11:18 WIB

Pajak Pembalut 11 Persen Tuai Kritik: Dinilai Bebani Kebutuhan Dasar Perempuan

Berita Terbaru