Moratorium Jadi Penentu! Komisi I DPRD Kalteng Tegaskan Pemekaran Kotawaringin Raya Tunggu Keputusan Presiden

1TULAH.COM-Wacana pembentukan Provinsi Kotawaringin Raya di wilayah barat Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menghangat.

Hal ini menyusul klaim Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, yang menyatakan bahwa seluruh persyaratan administratif pembentukan provinsi baru tersebut telah dipenuhi dan kini hanya tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat.

Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, menanggapi optimisme ini dengan membenarkan bahwa dukungan dari pemerintah daerah dan legislatif sudah tuntas.

“Persyaratan sudah selesai semuanya. Artinya pemerintah daerah memenuhi. Tinggal keputusan politik pemerintah pusat saja lagi kan,” ucap Muhajirin, Jumat (28/11/2025).

⏳ Hambatan Utama: Kebijakan Moratorium Pemerintah Pusat

Muhajirin menjelaskan bahwa aspirasi pemekaran wilayah di Kalteng tidak hanya datang dari Kotawaringin Raya. Beberapa wilayah lain, seperti Barito Raya dan Kapuas Hulu, juga telah mengajukan usulan serupa. Namun, semua usulan ambisius ini harus terhenti di tingkat pusat.

Hambatan utama yang menghadang proses pemekaran ini adalah kebijakan moratorium pemekaran daerah yang masih diterapkan oleh pemerintah pusat.

“Tapi sampai sekarang masih moratorium. Jadi kita menunggu sajalah seperti apa kebijakan Presiden nanti,” jelasnya.

Muhajirin menegaskan bahwa dukungan legislatif terhadap upaya pemekaran ini bukanlah hal baru. Dukungan dari DPRD Kalteng telah diberikan sejak periode sebelumnya sebagai salah satu persyaratan wajib yang diajukan ke kementerian.

💰 Konsekuensi Anggaran Besar Menanti

Anggota dewan ini juga mengingatkan bahwa pencabutan moratorium dan persetujuan pemekaran akan membawa konsekuensi anggaran yang sangat besar bagi negara. Konsekuensi ini melampaui biaya operasional biasa.

Muhajirin merinci konsekuensi tersebut:

• Pembangunan Infrastruktur Baru: Anggaran besar akan mengucur untuk pembangunan kantor-kantor pemerintahan baru (gubernur, DPRD, dinas-dinas).

• Struktur Jabatan Baru: Pembentukan struktur jabatan baru di tingkat provinsi memerlukan biaya untuk pengisian pejabat-pejabat struktural.

• Biaya Tunjangan: Peningkatan biaya operasional dan tunjangan bagi pejabat baru akan menambah beban anggaran.

“Begitu disetujui satu ibu kota pemekaran provinsi atau kabupaten, konsekuensinya anggaran akan mengucur. Banyaklah konsepnya,” ungkap Muhajirin.

Mengingat besarnya dampak fiskal ini, keputusan untuk mencabut moratorium dan menyetujui pemekaran sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Muhajirin berharap, Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian khusus terhadap aspirasi pemekaran wilayah di Kalteng yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. (Ingkit)