Home / Berita / Metrokrim / Nasional

Lagi, Beras Impor Ilegal Gagal Masuk! Amran Sulaiman Bongkar Penyelundupan 40 Ton di Batam

Admin1 - Jurnalis

Selasa, 25 November 2025 - 15:39 WIB

URL berhasil dicopy

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pihaknya mengamankan 40 ton beras yang diduga diimpor secara ilegal dari Thailand di Batam. Sebelum impor beras ilegal juga disebut terjadi di Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh. [Antara]

1TULAH.COM-Kementerian Pertanian (Kementan) bersama aparat penegak hukum menunjukkan taringnya dalam upaya menjaga kedaulatan pangan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengklaim keberhasilan pengamanan besar-besaran terhadap beras impor ilegal yang masuk melalui perairan Batam, Kepulauan Riau. Dalam operasi senyap pada Senin malam (24/11/2025), tim gabungan berhasil menyita sedikitnya 40 ton beras ilegal.

Operasi Malam Hari: Penindakan Tuntas Kapal Ilegal dari Thailand

Mentan Amran menjelaskan bahwa operasi ini dipicu oleh informasi intelijen mengenai sebuah kapal dari Thailand yang dijadwalkan bersandar di Batam sekitar pukul 23.00 WIB.

“Tengah malam ditangkap dan itu (beras impor) ilegal. Itu jumlahnya 40 ton,” tegas Amran dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Begitu kapal merapat di dermaga, petugas gabungan langsung bergerak cepat melakukan penindakan. Pemeriksaan muatan kapal mengungkap temuan yang lebih mengejutkan.

Ironi Minyak Goreng Ilegal: Produsen Terbesar Dunia Digempur Barang Selundupan

Selain puluhan ton beras impor ilegal, petugas juga menemukan muatan minyak goreng tanpa dokumen resmi. Temuan ini menjadi sorotan utama Amran Sulaiman, mengingat status Indonesia sebagai salah satu produsen minyak goreng terbesar di dunia.

“Kemudian minyak goreng. Ini minyak goreng sangat ironis. Kita produsen terbesar dunia, tetapi ilegal, masuk minyak goreng. Sekali lagi, kita produsen terbesar dunia, tapi kenapa ada minyak goreng masuk,” ujarnya, menyoroti kontradiksi yang terjadi.

Pengamanan ini mengirimkan pesan tegas bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik impor ilegal yang merusak stabilitas pasar dan merugikan petani dalam negeri.

Tiga Kapal Diamankan: Berbagai Komoditas Ilegal Turut Disita

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menambahkan detail penting mengenai operasi tersebut, mengonfirmasi bahwa total ada tiga kapal yang berhasil diamankan.

KM Permata Pembangunan (Ditangkap pertama)
KM Sampurna Tiga
KM Risky

Dua kapal terakhir terbukti mengangkut berbagai barang ilegal lainnya, seperti susu, parfum, mie, dan makanan beku, yang keseluruhannya diduga diselundupkan ke Indonesia.

Nama Kapal	Komoditas Utama	Komoditas Lain (Diduga Ilegal)
KM Permata Pembangunan	Beras Ilegal (40 Ton) & Minyak Goreng Ilegal	–
KM Sampurna Tiga	Barang Campuran	Susu, Parfum, Mie
KM Risky	Barang Campuran	Makanan Beku, dll.

Kontroversi Sabang: 250 Ton Beras dan Batasan Wilayah KPBPB

Sebelum kasus Batam, Mentan Amran Sulaiman juga melaporkan dugaan impor beras ilegal sebanyak 250 ton di Sabang, Aceh. Kapal pengangkut beras tersebut telah disegel berkat koordinasi cepat dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

Mentan Amran menegaskan impor tersebut ilegal karena tidak mengantongi izin dari pemerintah pusat, apalagi mengingat stok beras Bulog saat ini mencapai rekor tertinggi, yaitu 3,8 juta ton, dan produksi nasional mencapai 34,7 juta ton (Data BPS).

Namun, klaim ini memicu protes dari pihak setempat. Importir beras di Sabang mengklaim proses impor dilakukan resmi di bawah aturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang dan tercatat di BPKS.

Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, Aris Munanzar, membenarkan pencatatan 250 ton beras dalam manifes, namun menekankan bahwa beras konsumsi tersebut hanya boleh beredar dan dikonsumsi di dalam wilayah KPBPB Sabang dan dilarang keras keluar dari kawasan tersebut.

Pengamanan 40 ton beras ilegal dan minyak goreng di Batam, serta kasus 250 ton beras di Sabang, menegaskan fokus pemerintah di bawah arahan Mentan Amran Sulaiman untuk memperketat pengawasan dan memberantas impor ilegal.

Tindakan ini bertujuan melindungi stabilitas harga, menjamin kesejahteraan petani, dan mempertahankan kedaulatan pangan Indonesia di tengah surplus produksi yang terjadi. (Sumber:Suara.com)