Aturan Anti-Korupsi Berlaku Mutlak: KPK Tegaskan Direksi BUMN Asing Wajib Lapor LHKPN

- Jurnalis

Minggu, 19 Oktober 2025 - 13:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo [Suara.com/Dea]

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo [Suara.com/Dea]

1TULAH.COM-Kebijakan baru Presiden Prabowo Subianto yang membuka peluang bagi warga negara asing (WNA) untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disambut dengan respons tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga anti-rasuah ini menyatakan tidak akan ada pengecualian aturan, menegaskan bahwa direksi BUMN, termasuk yang berasal dari WNA, tetap wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Penegasan ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, sebagai respons langsung terhadap langkah pemerintah yang berupaya mencari talenta terbaik global untuk memajukan BUMN.

Konsekuensi Hukum Bagi WNA Direksi BUMN

Menurut Budi Prasetyo, jabatan sebagai direksi BUMN, terlepas dari kewarganegaraannya, membawa serta konsekuensi hukum yang melekat, setara dengan pejabat Indonesia lainnya.

“Pada prinsipnya, setiap individu yang menduduki jabatan sebagai penyelenggara negara, tanpa memandang kewarganegaraannya, terikat pada peraturan perundang-undangan di Indonesia,” jelas Budi. “Status sebagai direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara otomatis menjadikan seseorang sebagai penyelenggara negara.”

Penetapan status sebagai penyelenggara negara ini secara langsung memicu kewajiban pelaporan LHKPN sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kewajiban ini merupakan instrumen pencegahan korupsi yang vital untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kekayaan negara.

Baca Juga :  Sejarah Kelam Penyadapan Presiden: Jejak Spionase Politik dari Megawati Hingga Prabowo

Tidak Ada Celah Pengecualian

KPK menekankan bahwa uang yang dikelola oleh BUMN merupakan keuangan negara. Oleh karena itu, pengelolaannya harus tunduk pada aturan anti-korupsi yang ketat. Penempatan WNA sebagai direksi dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan standar bisnis dan profitabilitas, namun hal tersebut tidak boleh mengorbankan integritas dan kepatuhan hukum.

Budi juga menegaskan bahwa kewenangan KPK untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan WNA sebagai direksi BUMN juga tetap berlaku penuh. Hal ini menjadi peringatan keras bahwa profesionalisme global harus berjalan seiring dengan ketaatan pada hukum Indonesia.

Poin Kunci dari KPK:

  1. Wajib LHKPN: WNA yang menjadi direksi BUMN wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
  2. Status Penyelenggara Negara: Jabatan direksi BUMN, apapun kewarganegaraannya, tergolong sebagai penyelenggara negara di Indonesia.
  3. Wewenang KPK: KPK tetap berwenang mengusut dugaan korupsi yang melibatkan WNA di lingkungan BUMN, sebab BUMN mengelola keuangan negara.

Kebijakan Presiden Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengubah regulasi untuk memungkinkan ekspatriat memimpin BUMN. Kebijakan ini bertujuan untuk mendatangkan “otak-otak terbaik” dan “talenta terbaik” agar BUMN dapat dikelola dengan standar bisnis internasional.

Baca Juga :  Perkuat Tata Kelola MBG, BGN Libatkan KPK dalam Pengawasan

“Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kita,” ujar Presiden Prabowo.

Langkah ini telah ditindaklanjuti oleh beberapa BUMN. Misalnya, PT Garuda Indonesia (Persero) baru-baru ini menunjuk dua WNA sebagai direksi, yaitu Balagopal Kunduvara sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, serta Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi.

Tantangan dan Pengawasan Baru

Keputusan ini memunculkan tantangan baru dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek pengawasan anti-korupsi. KPK memastikan bahwa sistem dan mekanisme pelaporan LHKPN sudah siap mengakomodasi kewajiban ini, termasuk bagi ekspatriat.

Penegasan KPK ini memberikan kepastian hukum bahwa ambisi globalisasi manajemen BUMN harus tetap berada dalam koridor akuntabilitas dan transparansi yang diatur oleh undang-undang anti-korupsi Indonesia.

WNA yang menerima jabatan strategis di BUMN harus siap menerima konsekuensi hukum, termasuk kewajiban pelaporan kekayaan, selama mereka bekerja di Indonesia. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Perkuat Tata Kelola MBG, BGN Libatkan KPK dalam Pengawasan
Kasus Korupsi ATR/BPN, KPK Usut Perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan
Heriyus Dorong Turnamen Voli Berkelanjutan untuk Cetak Atlet Potensial
Heriyus Ajak Generasi Muda Lestarikan Balogo sebagai Warisan Leluhur
Profil Arif Kurniawan: Eks Trader Glencore yang Kuasai Sepertiga Nikel Indonesia Kini Disasar Satgas PKH
Helikopter Water Bombing BNPB Jatuh di Sungai Barito Kalsel, 3 Kru Dipastikan Selamat
Bareskrim Polri Bantah Isu Pemeriksaan Idham Azis dan Tito Karnavian Terkait Penyadapan Presiden Prabowo
Helikopter Super Puma BNPB Jatuh di Sungai Barito Kalsel Saat Jalankan Misi Karhutla
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 20:42 WIB

Perkuat Tata Kelola MBG, BGN Libatkan KPK dalam Pengawasan

Minggu, 8 November 2026 - 20:40 WIB

Kasus Korupsi ATR/BPN, KPK Usut Perpanjangan SHGB Kota Baru Parahyangan

Minggu, 8 November 2026 - 20:15 WIB

Heriyus Dorong Turnamen Voli Berkelanjutan untuk Cetak Atlet Potensial

Minggu, 8 November 2026 - 20:10 WIB

Heriyus Ajak Generasi Muda Lestarikan Balogo sebagai Warisan Leluhur

Minggu, 8 November 2026 - 15:00 WIB

Helikopter Water Bombing BNPB Jatuh di Sungai Barito Kalsel, 3 Kru Dipastikan Selamat

Minggu, 8 November 2026 - 14:20 WIB

Bareskrim Polri Bantah Isu Pemeriksaan Idham Azis dan Tito Karnavian Terkait Penyadapan Presiden Prabowo

Minggu, 8 November 2026 - 14:10 WIB

Helikopter Super Puma BNPB Jatuh di Sungai Barito Kalsel Saat Jalankan Misi Karhutla

Sabtu, 7 November 2026 - 15:09 WIB

Ketum Golkar Bahlil Lahadalia Bantah Tudingan Penyadapan Presiden Prabowo, Ancam Somasi 3×24 Jam

Berita Terbaru

Opini

Menjual Amarah, Membeli Popularitas

Senin, 9 Nov 2026 - 06:42 WIB

Ilustrasi KPK. (KPK)

Berita

Perkuat Tata Kelola MBG, BGN Libatkan KPK dalam Pengawasan

Minggu, 8 Nov 2026 - 20:42 WIB