Gubernur Kalteng Ingatkan Pentingnya Pengendalian Karhutla sebagai Fokus Menuju Tahun 2026

1TULAH.COM, Palangkaraya – Gubernur Kalimantan Tengah, H. Agustiar Sabran, melalui Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, memberikan arahan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Karhutla Provinsi Kalteng Tahun 2025, yang digelar pada Kamis, 16 Oktober 2025, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng.

Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menunjukkan komitmen dan kerja sama kuat dalam penanganan karhutla. “Berkat upaya bersama, tahun 2025 ini Kalimantan Tengah berhasil mewujudkan Kalteng Bebas Kabut Asap,” ungkapnya melalui Plt. Sekda.

Leonard menekankan lima poin penting yang harus terus dilakukan bersama. Pertama, keberhasilan 2025 menjadi modal berharga. Pola penanganan karhutla harus ditingkatkan sebagai fondasi menghadapi siklus empat tahunan, terutama fenomena El Niño potensial pada 2027. “Penguatan sistem pengendalian karhutla adalah keharusan, mulai peringatan dini, deteksi dini, hingga pemadaman dini, agar karhutla tak lagi jadi bencana,” tegasnya.

Kedua, pengendalian karhutla menjadi program rutin bagi instansi vertikal, perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga usaha, bukan lagi pendekatan darurat bencana. Ketiga, Pemprov Kalteng konsisten mendukung kabupaten/kota selama tiga tahun terakhir. Keempat, bupati, wali kota, dan lembaga usaha diminta berkomitmen serupa mulai 2026. Bupati/wali kota agar alokasikan anggaran rutin di BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup, sementara lembaga usaha optimalkan peran melalui pemberdayaan masyarakat atau CSR untuk karhutla.

Kelima, terapkan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan dan Pergub Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembukaan Lahan Non Gambut bagi Masyarakat Hukum Adat. “Bupati/wali kota tindaklanjuti dengan buat peta lahan non-gambut sebagai dasar izin pembukaan lahan dengan cara bakar. Selesaikan paling lambat Desember 2025, agar awal 2026 sudah disosialisasikan sebagai acuan kepala desa, damang/kepala adat, Satgas Karhutla, TNI, dan Polri,” pintanya.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib, dalam laporannya menyampaikan rakor ini tindak lanjut berakhirnya Status Siaga Darurat Karhutla 2025. Tujuannya mengevaluasi upaya sepanjang tahun untuk jadi bahan perencanaan 2026.

“Dilaksanakan kolaboratif oleh Pemprov Kalteng, pemerintah pusat/kabupaten/kota, TNI-Polri, lembaga usaha/adat, dan masyarakat, guna wujudkan Kalteng Tangguh Bebas Kabut Asap,” pungkasnya.

Sementara itu, rakor ini turut dihadiri unsur Forkopimda Kalteng, Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLHK, Deputi Penanganan Darurat BNPB, unsur Forkopimda kabupaten/kota; kepala perangkat daerah/instansi vertikal Provinsi Kalteng, pengurus Dewan Adat Dayak serta pimpinan lembaga usaha.(*)

Penulis : Yehezkiel

Editor : Apri