Dugaan Kontrak Media Fiktif RSUD Tamiang Layang, IWO Barito Timur Desak APH Turun Tangan!

1tulah.com, TAMIANG LAYANG – Polemik terkait dugaan kejanggalan kontrak kerja sama media di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, terus bergulir. Kali ini, Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Barito Timur, Boy Tanriomato, angkat bicara dan mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk turun tangan mengusut dugaan permainan dalam pelaksanaan kontrak tersebut.

Kasus ini mencuat setelah salah satu wartawan media online, Mardianto alias Kadun dari Patraindonesia.com, melaporkan dugaan adanya kontrak fiktif dan ketidaksesuaian nilai kerja sama publikasi media ke Tipikor Polres Barito Timur.

Menanggapi hal tersebut, Boy Tanriomato menyatakan keprihatinannya atas kondisi yang mencoreng integritas profesi jurnalis di daerah.

“Saya pribadi miris mendengar adanya istilah ‘wartawan korup’ yang muncul di salah satu grup WhatsApp, terkait kontrak langganan media di RSUD Tamiang Layang yang diduga fiktif dan janggal,” ujar Boy di Tamiang Layang, Jumat (10/10/2025).

Menurut Boy, isu yang beredar bukan hanya mencederai nama baik wartawan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap profesi jurnalis yang selama ini berupaya bekerja secara kredibel dan independen.

“Mau dibawa ke mana marwah jurnalis jika hal seperti ini terus dibiarkan? Kita harus tetap menjaga kehormatan profesi dan tidak membiarkan ada oknum yang merusaknya,” tegasnya.

Minta Wartawan Kawal Proses Hukum dan Percaya pada APH

Boy juga memberikan dukungan moral kepada para wartawan yang telah melaporkan dugaan pelanggaran tersebut, sembari mengingatkan agar tetap mengawal proses hukum dengan cara yang santun dan sesuai koridor hukum.

“Saya berharap rekan-rekan wartawan yang sudah melaporkan masalah ini agar tetap bersabar dan terus mengawal prosesnya. Biarkan aparat penegak hukum bekerja sesuai aturan dan prosedur yang berlaku,” pintanya.

Lebih lanjut, Boy menduga bahwa persoalan serupa tidak hanya terjadi di RSUD Tamiang Layang, melainkan juga berpotensi terjadi di instansi lain yang mengelola anggaran kerja sama media.

“Saya menduga, bukan hanya di RSUD saja. Bisa jadi di beberapa instansi lain juga masih ada praktik serupa terkait kontrak media yang dilakukan secara gelondongan dan ditutupi oleh oknum ASN,” ungkapnya.

Dorongan Transparansi dan Profesionalisme

Boy menegaskan bahwa IWO Barito Timur berkomitmen untuk terus mendorong transparansi dan profesionalisme dalam kerja sama publikasi antara media dan instansi pemerintah. Ia menilai, keterbukaan informasi publik menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media maupun lembaga pemerintah.

“Kita semua ingin kerja sama media dilakukan secara transparan, profesional, dan berkeadilan. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang diistimewakan,” tutupnya. (zek)