Wakil Ketua DPRD Kalteng Ingatkan Efisiensi Anggaran Jangan Korbankan Akses Pedalaman

1TULAH.COM-Kebijakan pemerintah pusat yang menekankan efisiensi belanja negara dengan mengutamakan program berdampak langsung kepada masyarakat dinilai harus tetap berjalan selaras dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Di tengah penajaman anggaran, percepatan pembangunan jalan, irigasi, air bersih, serta infrastruktur dasar lainnya harus tetap menjadi prioritas nasional.

Bagi wilayah seperti Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang memiliki luas wilayah luar biasa dan banyak kawasan pedalaman, keberlanjutan proyek fisik bukan sekadar opsi. Infrastruktur yang memadai adalah kunci utama dalam meningkatkan konektivitas, memperlancar jalur distribusi barang, serta membuka akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

Wakil Ketua DPRD Kalteng: Kualitas Pelayanan Publik Jangan Dikurangi

Menanggapi dinamika pengetatan anggaran tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, M. Ansyari, mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak sampai mengorbankan atau menunda pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat di daerah.

Menurut legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini, langkah pemerintah meningkatkan efektivitas belanja negara memang patut didukung penuh. Namun, dengan catatan, alokasi yang ada harus tetap berorientasi pada kemaslahatan publik.

“Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Justru anggaran yang tersedia harus diarahkan pada program-program prioritas yang memberikan dampak nyata, terutama pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat,” tegas M. Ansyari, Selasa (7/7/2026).

Urgensi Infrastruktur untuk Menggenjot Sektor Pertanian dan Perkebunan

Lebih lanjut, M. Ansyari membeberkan alasan mengapa bumi Tambun Bungai masih sangat membutuhkan pasokan dana segar untuk pembangunan fisik secara berkelanjutan. Sektor penggerak ekonomi daerah seperti pertanian dan perkebunan sangat bergantung pada kualitas akses transportasi.

Berikut adalah sejumlah dampak positif jika pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah tetap terjaga secara konsisten:

• Akselerasi Mobilitas: Mempercepat pergerakan masyarakat antarkabupaten maupun dari desa ke kota.

• Pangkas Biaya Logistik: Menurunkan biaya distribusi hasil bumi (pertanian dan perkebunan), sehingga harga komoditas lokal lebih kompetitif.

• Daya Tarik Investasi: Membuka peluang masuknya investor baru ke daerah terpencil yang kawasannya sudah terkoneksi dengan baik.

“Masih ada sejumlah wilayah yang membutuhkan peningkatan akses jalan maupun infrastruktur pendukung lainnya. Karena itu, kami berharap kebijakan efisiensi tidak mengurangi perhatian pemerintah terhadap pembangunan yang langsung dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Dorong Sinergi Daerah-Pusat dan Komitmen Pengawasan Ketat

Mengingat terbatasnya ruang fiskal daerah, DPRD Kalteng mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk terus memperkuat koordinasi dan lobi dengan pemerintah pusat. Sinergi ini penting agar proyek strategis di Kalteng tetap mendapatkan dukungan pendanaan APBN sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Di sisi lain, dari fungsi legislatif, DPRD Kalteng berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan (controlling) secara ketat terhadap realisasi setiap mata anggaran pembangunan di daerah.

“Yang paling penting bukan semata besarnya anggaran, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan mampu menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Infrastruktur yang baik akan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya.(Ingkit)