1TULAH.COM-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi kabar baik yang ditunggu jutaan anak Indonesia, sebuah tameng kuat melawan stunting dan gizi buruk.
Namun, dalam beberapa bulan terakhir, program yang dicanangkan untuk memberi nutrisi ini justru berubah menjadi sumber kekhawatiran: kasus keracunan MBG yang dilaporkan mencapai ribuan kasus telah membuat publik panik dan mempertanyakan fondasi program tersebut.
Masalahnya ternyata jauh lebih dalam dari sekadar dapur katering yang kotor. Sorotan utama mengarah pada lembaga yang memimpin upaya ini: Badan Gizi Nasional (BGN), yang pucuk pimpinannya didominasi oleh figur non-gizi. Lantas, apakah krisis gizi yang berujung pada keracunan ini adalah harga dari menempatkan loyalitas di atas kompetensi teknis?
Krisis Kepercayaan: Data Keracunan MBG yang Melonjak Tajam
Data terbaru menjadi lonceng peringatan yang tidak bisa diabaikan. Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri mencatat lebih dari 4.600 kasus keracunan sejak Januari hingga September 2025. Angka ini bahkan dilaporkan lebih tinggi oleh lembaga independen seperti CISDI, yang mencapai 7.119 kasus per akhir September.
Dari Banggai Kepulauan, Garut, hingga Ketapang, ratusan anak terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap makanan yang seharusnya menyehatkan. Kejadian berulang ini bukan lagi insiden tunggal, melainkan pola yang menunjukkan adanya masalah sistemik dalam rantai pasok dan kontrol kualitas pangan.
Reaksi pemerintah, seperti janji pemeriksaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pengetatan SOP, memang perlu. Tetapi, pertanyaan mendasar muncul: apakah solusi tambal sulam ini cukup untuk mengatasi masalah yang berakar pada kapasitas pengawasan?
Lembaga Pengawas Gizi Tanpa Ahli Gizi? Ironi BGN dan Dominasi Non-Teknis
Inti dari kegelisahan publik terletak pada komposisi pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Data resmi menunjukkan susunan petinggi BGN nyaris tidak memiliki latar belakang keilmuan gizi, pangan, atau kesehatan masyarakat yang relevan.
Pimpinan BGN didominasi oleh nama-nama berlatar belakang militer, kepolisian, atau birokrasi seperti Kepala BGN Dadan Hindayana (ahli entomologi), Brigjen Pol. Sony Sonjaya, Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung, dan beberapa purnawirawan TNI/Polri lainnya.
Implikasi Fatal Kompetensi Non-Teknis
Dalam urusan gizi dan keselamatan pangan, kompetensi teknis adalah hal mutlak. Keselamatan pangan adalah ilmu kompleks yang meliputi:
- Kandungan Nutrisi: Menentukan standar protein, vitamin, dan mikronutrien yang tepat untuk anak.
- Proses Penyimpanan: Memahami suhu kritis untuk daging dan bahan segar guna mencegah pertumbuhan bakteri (risiko utama keracunan).
- Higiene & Kontaminasi: Mencegah kontaminasi silang (seperti dari talenan yang sama untuk daging mentah dan sayuran matang).
Tanpa pemahaman mendalam tentang detail teknis ini, pimpinan BGN berisiko hanya fokus pada target manajerial dan angka masif—berapa juta porsi dibagikan—sementara detail vital seperti suhu distribusi, kualitas bahan baku, atau risiko kontaminasi luput dari pengawasan yang memadai.
Ini menciptakan jurang pemisah:
- Pendekatan Komando: Berorientasi pada kecepatan dan kuantitas, khas militer/birokrasi.
- Pendekatan Ilmiah: Berorientasi pada standar kualitas, keamanan, dan nutrisi, khas ahli gizi.
Ketika pendekatan pertama mendominasi lembaga yang seharusnya mengusung yang kedua, risiko kesalahan kebijakan yang mengancam nyawa anak-anak jelas membesar. Ini adalah kasus klasik “the right person in the right place” yang terabaikan.
Militerisasi Lembaga Sipil: Ketika Disiplin Menggusur Keahlian
Fenomena militerisasi lembaga sipil di Indonesia, dari BNPB hingga sektor pangan, kerap dibenarkan dengan alasan kebutuhan disiplin dan kemampuan manajerial. Namun, kasus MBG menunjukkan batas di mana logika itu tak lagi relevan.
Apa relevansi pengalaman operasi militer dengan menentukan standar protein hewani atau memastikan kadar pestisida dalam sayur?
Kritik publik di media sosial menyuarakan kegelisahan ini:
“Buset ini militer semua ini mah. Kacauuu,” tulis seorang warganet.
“Udah nggak kaget, apapun proyeknya ujungnya proyek bagi jabatan dan bagi hasil uang rakyat.”
Komentar ini bukan sekadar cibiran, melainkan refleksi nyata bahwa jabatan strategis sering dilihat sebagai arena bagi-bagi kekuasaan ketimbang memastikan kompetensi teknis yang vital bagi keselamatan publik.
Ancaman di Balik Anggaran Triliunan
Dengan anggaran MBG yang fantastis, mencapai sekitar Rp355 triliun pada APBN 2026, taruhannya adalah masa depan generasi dan integritas keuangan negara.
Publik berhak menuntut lebih dari sekadar pembagian makan siang massal. Kita berhak menuntut sebuah sistem pengawasan pangan yang dipimpin oleh para profesional yang menguasai bidangnya.
Jika BGN, sebagai nahkoda program ini, terus dipimpin oleh figur non-gizi, setiap piring makanan bisa berubah menjadi bom waktu di sekolah-sekolah. Gizi yang hilang dan kepercayaan publik yang ikut keracunan adalah konsekuensi logis dari desain kelembagaan yang menempatkan popularitas dan loyalitas politik di atas keahlian.
Sudah saatnya pemerintah berhenti berpura-pura bahwa manajemen—sehebat apa pun—bisa sepenuhnya menggantikan kompetensi teknis. Keselamatan anak-anak dan keberhasilan program nasional yang fundamental tidak boleh diserahkan pada insting komando, melainkan pada keilmuan yang teruji. (Sumber:Suara.com)
