Meta Buka Suara Soal Wacana Satu Orang Satu Akun Media Sosial: Siap Konsultasi dengan Pemerintah RI

1TULAH.COM-Wacana pembatasan satu orang satu akun media sosial yang digulirkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) beberapa waktu lalu mendapat tanggapan dari Meta, perusahaan induk yang menaungi platform besar seperti Facebook dan Instagram.

Sebagai pemain utama di ranah digital Indonesia, pandangan Meta menjadi krusial dalam diskusi mengenai regulasi ini.

Belum Punya Informasi Resmi, Tapi Siap Bekerja Sama

Menanggapi wacana tersebut, Philip Chua, Director of Public Policy for Products APAC Meta, mengakui bahwa pihaknya belum memiliki informasi resmi atau detail apapun mengenai rencana pembatasan akun ganda ini.

“Saya rasa kami belum punya informasi apa pun tentang hal ini,” kata Philip Chua dalam konferensi pers virtual pada Selasa (30/9/2025), mengindikasikan bahwa usulan tersebut masih dalam tahap awal pembahasan di tingkat pemerintah.

Meskipun demikian, Philip Chua menegaskan bahwa Meta siap mengambil peran proaktif. Perusahaan asal Amerika Serikat ini menyatakan kesiapannya untuk berkonsultasi dan bekerja sama erat dengan Pemerintah RI, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Komitmen Meta untuk Ruang Digital yang Lebih Aman

Fokus utama Meta dalam kolaborasi ini adalah untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman, terutama bagi para remaja di Indonesia. Philip Chua menyoroti penggunaan layanan Meta oleh anak muda dan pentingnya upaya bersama untuk memastikan keamanan mereka.

“Mungkin saya ingin menekankan di sini juga bahwa saya rasa kami telah menggunakan semua layanan yang digunakan anak muda di sekolah,” imbuhnya.

Ia melanjutkan, “Jadi tentu saja, kami sedang berkonsultasi dengan Komdigi tentang bagaimana kami dapat melakukan hal ini dengan lebih baik di seluruh industri dengan semua aplikasi yang digunakan anak muda di sini.” Hal ini menunjukkan bahwa Meta berkeinginan untuk berdiskusi mengenai standar keamanan industri secara keseluruhan, tidak hanya terbatas pada platform mereka.

Latar Belakang Wacana: Menghadapi Akun Ganda dan Isu Provokasi

Wacana “satu orang satu akun” ini muncul dari kekhawatiran anggota Komisi I DPR RI terhadap penyalahgunaan akun ganda yang dinilai merusak dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Anggota DPR RI, Oleh Soleh, menggarisbawahi dampak negatif dari adanya akun ganda. “Baik di YouTube, di Instagram, di TikTok, akun ganda ini kan sangat-sangat merusak. Akun ganda ini kan pada akhirnya disalahgunakan. Pada akhirnya, bukan mendatangkan manfaat bagi masyarakat, bagi pemakai yang asli tentunya,” ujar Oleh.

Senada, Bambang Haryadi, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR, menyarankan agar setiap individu hanya diperbolehkan memiliki satu akun di setiap platform media sosial. Ia mencontohkan aturan di Swiss yang membatasi penggunaan satu nomor ponsel per warga untuk berbagai layanan, termasuk media sosial, sebagai upaya untuk memastikan akuntabilitas.

Bambang juga menyinggung fenomena akun anonim dan pendengung (buzzer) yang sering memprovokasi isu-isu tertentu. Menurutnya, akuntabilitas di media sosial sangat penting untuk mengatasi lingkungan digital yang “brutal” dan mencegah penyebaran isu yang dimanipulasi (digoreng).

“Kita kan paham bahwa era media sosial ini sangat sedikit brutal ya, kadang isu yang belum pas, kadang dimakan dengan digoreng sedemikian rupa hingga membawa pengaruh kepada kelompok-kelompok yang sebenarnya kelompok-kelompok rasional,” terang Bambang.

Respons Meta menunjukkan sikap terbuka dan kesediaan untuk berdialog dengan Pemerintah RI mengenai regulasi di ruang digital. Meskipun belum ada informasi detail mengenai implementasi wacana satu orang satu akun, diskusi ini diharapkan dapat mematangkan kebijakan yang tidak hanya mengatasi masalah akun ganda dan provokasi, tetapi juga menjamin keamanan pengguna, terutama remaja, di ranah media sosial. (Sumber:Suara.com)