Pemprov Kalteng Selenggarakan Rakor GTRA 2025 Demi Mempercepat Pelaksanaan Reforma Agraria

1TULAH.COM, Palangkaraya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Integritas Penataan Aset dan Penataan Akses sekaligus Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa, 30 September 2025 di Aula Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Tengah.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Herson B. Aden, hadir mewakili Gubernur H. Agustiar Sabran untuk memberikan sambutan pembuka. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya konsolidasi lintas sektor guna memperkuat implementasi reforma agraria di wilayah Kalteng.

Dalam sambutannya, Herson menegaskan bahwa Reforma Agraria adalah salah satu agenda strategis nasional yang bertujuan menghadirkan pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pelaksanaan GTRA bertujuan untuk mewujudkan dan mengoperasionalkan kelembagaan sebagai payung penopang Reforma Agraria agar mampu mendorong percepatan pencapaian target-target nasional, baik terkait penataan aset maupun penataan akses,” ujar Herson.

Herson juga menekankan bahwa Reforma Agraria seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Diperlukan peran aktif seluruh tim GTRA dan perangkat daerah terkait untuk menghasilkan output yang nyata dan berkelanjutan. Hasil kegiatan harus dikembangkan hingga tataran outcome, sehingga mampu memperkuat akses masyarakat terhadap sumber-sumber perekonomian,” tegas Herson.

Herson juga mengajak seluruh pihak memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan Reforma Agraria yang berdampak nyata.

“Mari kita bergandengan tangan, memperkuat komitmen, dan bekerja keras agar Reforma Agraria tidak sekadar menjadi wacana, tetapi benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” tandas Herson.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Fitriyani Hasibuan, memaparkan kondisi pelaksanaan Reforma Agraria di Kalimantan Tengah beserta capaian yang diraih sepanjang 2025.

Fitri menjelaskan, tantangan utama di Kalimantan Tengah adalah keterbatasan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Dari total luas wilayah sekitar 15,3 juta hektare, sebanyak 78,43 persen masih berupa kawasan hutan, sehingga ketersediaan lahan non-hutan sangat terbatas.

“Sejauh ini Reforma Agraria di Kalimantan Tengah masih didominasi oleh pelepasan kawasan hutan melalui SK Biru, sedangkan pemanfaatan tanah terlantar belum berjalan optimal. Terdapat 1.432 desa yang berada di dalam kawasan hutan, meskipun keberadaannya telah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka,” jelas Fitriyani.

Fitriyani menyampaikan bahwa keberadaan GTRA Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan mendukung Program Kerja Pemerintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dalam rangka pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.