Fraksi PDI Perjuangan Setuju LKPJ APBD 2024 Jadi Perda, Begini Catatan Pentingnya

1TULAH.COM, Muara Teweh – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara (Barut), Kalteng, menyatakan persetujuan dan kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk kemudian dilanjutkan menjadi peraturan daerah (perda).

Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Barut yang membahas laporan tersebut, Rabu, 10 September 2025.

Dalam pendapat akhirnya yang dibacakan dalam sidang, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah catatan dan harapan untuk perbaikan ke depan. Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain terkait penyelesaian temuan Audit BPK.

Fraksi menekankan agar temuan audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada instansi terkait segera diselesaikan.

Selain itu, mereka mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi di setiap sektor dan sumber daya yang dimiliki Barut.

Selain itu, prioritas program usulan masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan meminta agar program-program yang diusulkan oleh masyarakat tetap dikerjakan dan menjadi prioritas pada 2025.

“Program ini dinilai murni sebagai aspirasi warga yang menyangkut kepentingan sehari-hari dan sangat mendesak untuk dilaksanakan,” sebut Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Taufik Nugraha

Perihal lainnya, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pengawasan kinerja perangkat daerah.

Pihaknya juga mengusulkan agar pengawasan oleh Inspektorat terhadap perangkat daerah dimulai sejak tahap perencanaan, termasuk pengawasan terhadap dokumen perencanaan program dan anggaran.

“Hal ini bertujuan agar koreksi dapat dilakukan di setiap tahapan manajemen program, tidak hanya menunggu hingga program selesai, sehingga output program dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat,” kata dewan Taufik Nugraha.

Adapun berkaitan kerja sama eksekutif-legislatif. Pihaknya berharap kerja sama yang harmonis antara pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) terus berjalan.

“Kerja sama ini diyakini dapat mengoptimalkan pelaksanaan dan penyerapan APBD tahun anggaran berikutnya, sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Barito Utara,” tuntasnya.

Penulis: Ahya Firmansyah

Editor: Aprie