Fraksi PDI Perjuangan Setuju LKPJ APBD 2024 Jadi Perda, Begini Catatan Pentingnya

- Jurnalis

Rabu, 10 September 2025 - 16:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara (Barut), Kalteng, menyatakan persetujuan dan kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk kemudian dilanjutkan menjadi peraturan daerah (perda). Foto: Ahya Firmansyah/1tulah.com

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara (Barut), Kalteng, menyatakan persetujuan dan kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk kemudian dilanjutkan menjadi peraturan daerah (perda). Foto: Ahya Firmansyah/1tulah.com

1TULAH.COM, Muara Teweh – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara (Barut), Kalteng, menyatakan persetujuan dan kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk kemudian dilanjutkan menjadi peraturan daerah (perda).

Pernyataan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Barut yang membahas laporan tersebut, Rabu, 10 September 2025.

Dalam pendapat akhirnya yang dibacakan dalam sidang, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah catatan dan harapan untuk perbaikan ke depan. Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain terkait penyelesaian temuan Audit BPK.

Fraksi menekankan agar temuan audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada instansi terkait segera diselesaikan.

Baca Juga :  DPRD Kalteng Soroti Pengelolaan Kasda dalam LKPJ APBD 2025: Minta Manajemen Arus Kas Diperkuat!

Selain itu, mereka mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi di setiap sektor dan sumber daya yang dimiliki Barut.

Selain itu, prioritas program usulan masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan meminta agar program-program yang diusulkan oleh masyarakat tetap dikerjakan dan menjadi prioritas pada 2025.

“Program ini dinilai murni sebagai aspirasi warga yang menyangkut kepentingan sehari-hari dan sangat mendesak untuk dilaksanakan,” sebut Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Taufik Nugraha

Perihal lainnya, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pengawasan kinerja perangkat daerah.

Pihaknya juga mengusulkan agar pengawasan oleh Inspektorat terhadap perangkat daerah dimulai sejak tahap perencanaan, termasuk pengawasan terhadap dokumen perencanaan program dan anggaran.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong: Ritual Tiwah adalah Benteng Pertahanan Budaya Dayak

“Hal ini bertujuan agar koreksi dapat dilakukan di setiap tahapan manajemen program, tidak hanya menunggu hingga program selesai, sehingga output program dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat,” kata dewan Taufik Nugraha.

Adapun berkaitan kerja sama eksekutif-legislatif. Pihaknya berharap kerja sama yang harmonis antara pemerintah daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) terus berjalan.

“Kerja sama ini diyakini dapat mengoptimalkan pelaksanaan dan penyerapan APBD tahun anggaran berikutnya, sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Barito Utara,” tuntasnya.

Penulis: Ahya Firmansyah

Editor: Aprie

Berita Terkait

DPRD Kalteng Soroti Pengelolaan Kasda dalam LKPJ APBD 2025: Minta Manajemen Arus Kas Diperkuat!
Bupati Barito Utara Pastikan Pertanggungjawaban APBD 2025 Berjalan Baik, DPRD Mendukung
DPRD Kalteng Minta Aparat Sikat Perusahaan Terindikasi Picu Karhutla
Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong: Ritual Tiwah adalah Benteng Pertahanan Budaya Dayak
Linae Victoria Aden Jadi Sekda Kalteng Definitif, Arton S. Dohong Harapkan Sinergi Eksekutif-Legislatif
DPRD dan Pemprov Kalteng Sepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dalam Rapat Paripurna ke-6
Pemkab dan DPRD Barito Utara Bahas APBD 2025 serta KUA PPAS 2027
DPRD Barito Utara Laksanakan Paripurna II, Bahas Pandangan Fraksi atas Raperda APBD 2025

Berita Terkait

Senin, 20 Juli 2026 - 19:53 WIB

Bupati Barito Utara Pastikan Pertanggungjawaban APBD 2025 Berjalan Baik, DPRD Mendukung

Minggu, 19 Juli 2026 - 16:29 WIB

DPRD Kalteng Minta Aparat Sikat Perusahaan Terindikasi Picu Karhutla

Jumat, 17 Juli 2026 - 16:44 WIB

Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong: Ritual Tiwah adalah Benteng Pertahanan Budaya Dayak

Kamis, 16 Juli 2026 - 15:02 WIB

Linae Victoria Aden Jadi Sekda Kalteng Definitif, Arton S. Dohong Harapkan Sinergi Eksekutif-Legislatif

Rabu, 15 Juli 2026 - 13:33 WIB

DPRD dan Pemprov Kalteng Sepakati Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dalam Rapat Paripurna ke-6

Rabu, 15 Juli 2026 - 12:03 WIB

Pemkab dan DPRD Barito Utara Bahas APBD 2025 serta KUA PPAS 2027

Rabu, 15 Juli 2026 - 11:22 WIB

DPRD Barito Utara Laksanakan Paripurna II, Bahas Pandangan Fraksi atas Raperda APBD 2025

Selasa, 14 Juli 2026 - 19:07 WIB

Gowes Bersama di CFD, Anggota DPRD Puji Antusias dan Solidaritas Warga

Berita Terbaru