Poros Kekuasaan Baru: Bagaimana Potensi Merapatnya PDIP ke Pemerintahan Prabowo-Gibran Bisa Melemahkan Posisi Wapres

1TULAH.COM-Gelombang politik di Indonesia selalu dinamis, dan wacana merapatnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke dalam gerbong pemerintahan Prabowo Subianto membuka lembaran baru yang menarik untuk dicermati.

Alih-alih memperkuat, penggabungan kekuatan ini justru dinilai berpotensi membuat posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka makin lemah secara politik.

Kekuatan Politik Solid dan Melemahnya Pengaruh Gibran

Pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman, Ahmad Sabiq, menyoroti bahwa jika PDIP secara resmi bergabung, pemerintahan Prabowo akan memiliki kekuatan politik yang sangat solid. Soliditas ini diprediksi akan membuat Prabowo tidak lagi terlalu bergantung pada dukungan struktural dari mantan Presiden Joko Widodo.

“Dia (Prabowo) sudah sangat cukup dari sisi dukungan politik yang sangat kuat dan signifikan,” jelas Ahmad Sabiq kepada Suara.com, pada Selasa (10/6/2025).

Dalam skenario ini, meskipun Gibran akan tetap dipertahankan secara konstitusional sebagai wakil presiden, pengaruhnya dalam arah kebijakan negara berpotensi sangat terbatas. Sabiq menambahkan, “Pengaruhnya akan sangat minim dalam kebijakan. Dia (Gibran) akan dipertahankan sebagai figur seremonial, daripada figur strategis.”

Tantangan Gibran Membangun Kekuatan Politik Sendiri

Lebih lanjut, kemungkinan Gibran untuk membangun basis kekuatan politiknya sendiri, baik melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI) maupun dengan mencoba mengambil alih partai lain, juga dinilai menghadapi tantangan besar. PSI, menurut Sabiq, tidak memiliki signifikansi yang kuat di parlemen, pemerintahan, maupun di tingkat grassroot.

“Karena PSI bagaimanapun tidak signifikan di parlemen juga pemerintahan dan grassroot juga tidak kuat. Kalau mau mengambil alih partai, itu juga agak sulit,” imbuhnya.

Kondisi ini menciptakan dilema bagi Gibran dan Jokowi. Mereka tidak lagi memiliki kemudahan yang sama dalam bertahan di kancah politik nasional dengan kekuatan partai besar, terutama karena Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Bahkan, tokoh-tokoh seperti Bahlil dan Partai Golkar secara umum diperkirakan akan lebih mendekat kepada penguasa definitif ketimbang kepada Jokowi yang sudah tidak berkuasa.

Dengan demikian, posisi Gibran menjadi dilematis: secara jabatan resmi berada di lingkaran inti kekuasaan, namun tanpa basis kekuatan politik yang cukup besar dan terkonsolidasi.

Pertemuan ‘Mesra’ Prabowo dan Megawati: Sinyal Konsolidasi

Wacana merapatnya PDIP ini semakin kuat dengan adanya pertemuan-pertemuan ‘mesra’ antara Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Kedekatan kedua tokoh politik ini terlihat dari intensitas pertemuan mereka, termasuk saat Prabowo mengundang Megawati pada peringatan Hari Ulang Tahun Pancasila pada 1 Juni 2025.

Dalam acara tersebut, Prabowo berulang kali melontarkan pujian kepada Megawati, bahkan mengomentari penampilan fisiknya.

“Ibu agak kurus Bu, waduh luar biasa. Ibu kurus,” ujar Prabowo pada Senin (2/6/2025).

Putri Megawati, Puan Maharani, juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, bahkan menyampaikan pesan Prabowo kepada Megawati untuk selalu kompak. “Kompak-kompak selalu lah, kira-kira,” kata Muzani usai salat Iduladha pada Jumat (6/6/2025).

Ketika ditanya mengenai kehadiran Dasco dalam pertemuan dengan Megawati, Muzani menegaskan bahwa Dasco mewakili “kami semua.” Namun, ia belum bisa memberikan detail terkait dokumen berlambang Kemensesneg yang sempat dipegang Megawati, karena belum memonitor langsung dan bertemu Dasco.

Semua indikasi ini mengarah pada potensi terbentuknya poros kekuasaan baru yang sangat kuat dengan bergabungnya PDIP, dan bagaimana konfigurasi ini berpotensi mengubah lanskap politik nasional, terutama bagi posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Sumber:Suara.com)