Kritik Keras Pengamat UGM: Kebijakan Bahlil Lahadalia Dinilai Melemahkan Komitmen Energi Terbarukan Prabowo

1TULAH.COM-Komitmen Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian energi berbasis sumber daya terbarukan kini dipertanyakan.

Hal ini menyusul kritik tajam dari Fahmy Radhi, seorang pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), yang menyoroti langkah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Fahmy menilai, pernyataan dan kebijakan Bahlil soal program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) secara langsung bertentangan dengan visi energi berkelanjutan yang selama ini digaungkan oleh Prabowo.

Visi Prabowo vs. Realita Kebijakan Bahlil

Menurut Fahmy, jika mencermati komitmen Prabowo untuk mencapai swasembada energi dengan mengembangkan sumber daya yang dimiliki, arahnya jelas mengarah pada pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Dalam konteks ini, PT PLN (Persero) bahkan sudah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang mencakup rencana pensiun dini PLTU secara bertahap.

“Namun, menurut Fahmy, kebijakan tersebut justru dilemahkan oleh langkah-langkah Menteri Bahlil, yang dalam beberapa kesempatan menyampaikan keberatannya atas program pensiun PLTU dan lebih mengedepankan kelanjutan investasi batu bara,” seperti dilansir dari Suara.com, Rabu (4/6/2024).

Fahmy tak main-main dalam kritiknya. Ia mengaku sudah berulang kali menyampaikan kekhawatirannya langsung kepada Menteri Bahlil. “Tindakan beliau justru melemahkan upaya PLN dan dalam konteks ini bisa saya katakan bertentangan dengan komitmen energi terbarukan dari Prabowo sendiri,” tegas Fahmy.

Jebakan Batu Bara dan Argumen yang Keliru

Kekhawatiran Fahmy semakin besar mengingat pernyataan Bahlil yang mengaitkan kebijakan pensiun dini PLTU dengan dukungan pembiayaan, yang berpotensi mempertahankan ketergantungan Indonesia pada energi fosil. Ia membandingkan situasi ini dengan negara-negara Eropa Barat yang sebenarnya sangat berkomitmen terhadap EBT. Namun, karena invasi Rusia dan sanksi dari Amerika yang mengganggu pasokan gas, mereka terpaksa kembali menggunakan batu bara untuk sementara agar tidak mengalami pemadaman listrik.

“Sesaat pasokan energi stabil, negara-negara Eropa akan kembali ke sumber energi bersih,” jelas Fahmy. Ia juga menyoroti kasus Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, yang secara terbuka keluar dari Paris Agreement dan mendukung penggunaan batu bara semata-mata untuk alasan bisnis pragmatis.

“Trump itu pragmatis, dia cari yang paling murah. Tapi kita tidak bisa ikut-ikutan begitu. Ketika Bahlil atau Hashim mengatakan bahwa Amerika saja masih menggunakan batu bara, kenapa kita tidak boleh? Itu logika yang keliru,” katanya tegas. Fahmy mengingatkan bahwa bertahan dengan energi kotor seperti batu bara akan memperparah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Roadmap PLN Adalah Solusi Terbaik

Dalam pandangan Fahmy, solusi terbaik adalah tetap menjalankan roadmap PLN seperti yang tertuang dalam RUPTL. Program pensiun PLTU sudah dirancang secara bertahap berdasarkan umur ekonomis pembangkit.

“Kalau sesuai dengan rencana dari PLN, sebenarnya tidak masalah. Pensiun dilakukan ketika umur ekonominya habis, dan statusnya sudah ada penggantinya berupa pembangkit energi terbarukan. Itu sudah direncanakan dengan baik,” jelas Fahmy.

Ia menegaskan, intervensi atau pembatalan program tersebut justru akan mengacaukan peta jalan transisi energi nasional dan menunjukkan ketidakkonsistenan antara visi pemerintah dan pelaksana kebijakan investasi.

“Jadi jangan salah pahami, langkah Bahlil ini justru melemahkan komitmen energi bersih dari Prabowo. Kita harus dukung program transisi ini, bukan justru menghambatnya dengan alasan-alasan jangka pendek,” pungkas Fahmy. (Sumber:Suara.com)