Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Akan Dibahas dalam Rapat Komisi II DPR

- Jurnalis

Senin, 3 Februari 2025 - 13:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mendagri Tito Karnavian. [Tangkapan layar]

Mendagri Tito Karnavian. [Tangkapan layar]

1TULAH.COM-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Komisi II DPR akan menggelar rapat pada Senin (3/2/2025) untuk membahas penundaan jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024.

Rapat ini juga akan dihadiri oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Evaluasi Pilkada 2024 dan Jadwal Pelantikan

“Jam 2 (siang) sesuai on time, itu agendanya adalah tentang evaluasi Pilkada 2024 dan tentu akan masuk ke isu mengenai pelantikan yang mungkin pihak banyak bertanya,” kata Tito di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).

Baca Juga :  Ancaman Wacana Revisi UU Hak Cipta: Media Lokal Tolak Sentralisasi LMK dan Risiko Link Tax

Tito belum bersedia mengungkapkan detail apa yang akan diputuskan dalam rapat tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa keputusan mengenai penjadwalan pelantikan akan diambil hari ini.

“Ya (diputuskan di rapat hari ini),” katanya.

Rapat ini juga akan membahas evaluasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara keseluruhan.

“Nanti kita tanya, kita akan jelaskan di sini (Komisi II),” kata Tito.

Perubahan Jadwal Pelantikan

Sebelumnya, Komisi II DPR telah memastikan akan mengadakan rapat terkait penetapan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Rapat ini diadakan untuk menanggapi putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil sengketa pilkada yang rencananya akan dibacakan pada 3-5 Februari 2025.

Baca Juga :  Rahmanto: FSQ Jadi Sarana Syiar Islam dan Pelestarian Seni Islami

MK akan membacakan putusan gugur tidaknya suatu perkara atau putusan dismissal untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 pada 4-5 Februari 2025.

Pembacaan putusan dismissal ini lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 11-13 Februari 2025. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

KPK Jerat Kepala BPK Jateng dan Bupati Klaten dalam Skandal Pengondisian Laporan Keuangan
Mengapa Langit Palangka Raya Berubah Kuning Kecokelatan? Ini Bahaya Asap Karhutla & Dampaknya bagi Paru-Paru
Polisi Tangkap Tersangka Begal Ojol di Tanjung Priok, Satu Pelaku Masih Buron
Dinsos Barsel Alokasikan Bansos Sembako dan Kursi Roda pada APBD Perubahan 2026
Dua Emiten Haji Isam Jaminkan Saham Rp73 T ke Bank Mandiri, Ini Penjelasan Manajemen
2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kemerdekaan Pers dan Kriminalisasi Jurnalis Jadi Sorotan Dunia
Tingkatkan Ketepatan Data, Kemendagri Evaluasi Layanan Pengusulan Satyalancana Karya Satya PNS
Kabut Asap Karhutla Capai Timor Leste, ASEAN Didesak Gelar Rapat Darurat
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 08:16 WIB

KPK Jerat Kepala BPK Jateng dan Bupati Klaten dalam Skandal Pengondisian Laporan Keuangan

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 08:05 WIB

Mengapa Langit Palangka Raya Berubah Kuning Kecokelatan? Ini Bahaya Asap Karhutla & Dampaknya bagi Paru-Paru

Jumat, 16 Oktober 2026 - 19:59 WIB

Polisi Tangkap Tersangka Begal Ojol di Tanjung Priok, Satu Pelaku Masih Buron

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:18 WIB

Dinsos Barsel Alokasikan Bansos Sembako dan Kursi Roda pada APBD Perubahan 2026

Jumat, 16 Oktober 2026 - 05:31 WIB

Dua Emiten Haji Isam Jaminkan Saham Rp73 T ke Bank Mandiri, Ini Penjelasan Manajemen

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:28 WIB

2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kemerdekaan Pers dan Kriminalisasi Jurnalis Jadi Sorotan Dunia

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:21 WIB

Tingkatkan Ketepatan Data, Kemendagri Evaluasi Layanan Pengusulan Satyalancana Karya Satya PNS

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:05 WIB

Kabut Asap Karhutla Capai Timor Leste, ASEAN Didesak Gelar Rapat Darurat

Berita Terbaru