Akui Salah Soal Pagar Laut Bekasi, PT. TRPN Disanksi Denda dan Wajib Pulihkan Lingkungan

1TULAH.COM – Perusahaan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) mengakui sudah lakukan pelanggaran, termasuk pemanfaatan ruang laut tanpa izin yang sesuai, atas pembangunan area reklamasi pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Kabupaten Bekasi. Disebutkan jika total luas pelanggaran mencapai lebih dari 76 hektare.

Pengakuan tersebut disampaikan kepada Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ketika dilakukan pemeriksaan pada Jumat, 31 Januari 2025, lalu.

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada KKP, serta PermenKP No 31/2021.

Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin menyebut, PT TRPN itu disanksi administratif juga denda akibat kesalahannya.

“Selain denda administratif, PT TRPN juga diwajibkan melakukan pemulihan kondisi lingkungan, termasuk pencabutan pagar bambu yang telah dipasang di area tanpa izin,” kata Doni dalam keterangannya, Minggu (2/2/2025).

Sebagai langkah lanjutan, PT TRPN akan menyampaikan hasil penghitungan nilai investasi sebagai dasar penentuan sanksi denda administratif. Penyampaian hasil itu dijadwalkan pada 6 Februari 2025 mendatang.

KKP menegaskan jika pengenaan sanksi administratif tidak serta merta melegalkan kegiatan yang telah dilakukan tanpa izin.

“Pemeriksaan terhadap PT TRPN akan terus berlanjut hingga semua kewajiban pemulihan dan sanksi dipenuhi sesuai ketentuan,” ucap Doni.

PT TRPN diketahui menjadi perusahaan swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak Juni 2023 lalu untuk membangun pagar laut. Pemasangan pagar laut tersebut termasuk bagian dari proyek reklamasi yang dikerjakan PT TRPN untuk kegiatan penataan pelabuhan di daerah Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Akan tetapi kemudian, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan jika kegiatan reklamasi oleh PT TRPN tak sesuai kesepakatan kerja sama dengan Pemprov Jawa Barat.

Aktivitas PT TRPN di pagar laut Bekasi itu pun akhirnya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Penyegelan tersebut menjadi yang kedua usai Kementerian Kelautan dan Perikanan telah lebih dulu menyegelnya pada 15 Januari 2025.

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Sumber Berita : Suara.com