Jokowi Dinobatkan Sebagai Tokoh Terkorup versi OCCRP, Prabowo Diminta Kerahkan Aparat Hukum untuk Klarifikasi

- Jurnalis

Minggu, 5 Januari 2025 - 19:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan saat sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/10/2024) (sumber: suara.com)

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan saat sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/10/2024) (sumber: suara.com)

1TULAH.COM – Presiden Prabowo Subianto diminta untuk tindaklanjuti penobatan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu tokoh terkorup versi OCCRP.

Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan, hal itu dinilai penting untuk menjawab tekanan internasional serta membuktikan sanggahan pendukung Jokowi yang menganggap temuan OCCRP sebagai hoaks.

Akibat dari tudingan tersebut, menurut Rocky, juga bisa berdampak terhadap ketidakstabilan politik dalam negeri.

“Kita mulai membaca tekanan internasional itu akhirnya harus dijawab oleh presiden Prabowo. Kalau kita dengar bagaimana Channel News Asia itu akhirnya menganggap bahwa ada tuntutan publik supaya Jokowi diadili, poster-poster di Jakarta itu banyak betul sekarang beredar,” kata Rocky, dikutip dari tayangan video pada kanal YouTube pribadinya, Minggu (5/1/2025).

Baca Juga :  Pelantikan Kepala BRAN Menuai Kritik: Penunjukan Komjen Dedi Prasetyo Dinilai Bermasalah

Berbagai media asing, seperti CNN dan Channel News Asia bahkan ada yang ikut memberitakan jika Kapolri dituntut untuk mulai memproses tuduhan korupsi oleh Jokowi.

Rocky berpandangan, jika tindakan itu patut dilakukan agar tak terjadi kabar simpang siur terhadap isu tersebut. Sekaligus upaya klarifikasi atas penobatan tersebut.

“Sebetulnya kalau reaksi awalnya, quick respons-nya, mestinya Kapolda sudah bicara, Kejaksaan sudah bicara, atau KPK sudah bicara tuh supaya tidak ada keraguan bahwa itu memang dimaksudkan untuk mendongkel Indonesia di luar negeri,” ucap Rocky.

Baca Juga :  Mengenal 3 Pria yang Pernah Mengisi Hati Shandy Aulia: Dari Aktor hingga Mantan Suami

Mantan dosen filsafat Universitas Indonesia tersebut menyampaikan jika penobatan Jokowi sebagai tokoh terkorup itu sudah mulai terasa dampaknya, di mana para diplomat asing di Jakarta mulai membincangkan topik tersebut.

Sekalipun para kelompok pendukung Jokowi berusaha menyangkal tudingan itu, Rocky menyebut jika upaya itu sia-sia. Hal itu tentu berdampak buruk terhadap citra Indonesia.

“Mereka yang berkerumun di sisi Pak Jokowi tetap mencari cara untuk melindungi beliau. Bagaimana mungkin melindungi Pak Jokowi dari tatapan investor asing, dari tatapan diplomat-dplomat asing yang ada di Jakarta. Semua diplomat itu telah menggosipkan hal yang sama,” ucap Rocky.

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Sumber Berita : Suara.com

Berita Terkait

Presiden Prabowo Luncurkan Ekspor Baterai EV dan 11 Proyek Industri di Maluku Utara
KPK Usut Laporan PCNU Sekadau Soal Dugaan Politik Uang di Muktamar Ke-35 NU
DPRD Kalteng Minta Program Pasar Murah Diperluas ke Seluruh Kabupaten
Usut Dana Hibah KPU, Kejari Mura Sita Sejumlah Dokumen
Ribuan Warga Antarkan Nadalsyah, Bupati Mura Heriyus Turut Hadir
Prabowo Buka Suara Soal Perlawanan Koruptur Saat Satgas PKH Selamatkan Uang Negara Rp52 Triliun
MK Tegaskan Tak Berwenang Diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wapres
Putusan Akhir Sidang PHPU 2026: MK Tegaskan Tak Temukan Bukti Ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 09:45 WIB

Presiden Prabowo Luncurkan Ekspor Baterai EV dan 11 Proyek Industri di Maluku Utara

Kamis, 8 Oktober 2026 - 05:48 WIB

KPK Usut Laporan PCNU Sekadau Soal Dugaan Politik Uang di Muktamar Ke-35 NU

Kamis, 8 Oktober 2026 - 05:39 WIB

DPRD Kalteng Minta Program Pasar Murah Diperluas ke Seluruh Kabupaten

Rabu, 7 Oktober 2026 - 13:16 WIB

Ribuan Warga Antarkan Nadalsyah, Bupati Mura Heriyus Turut Hadir

Rabu, 7 Oktober 2026 - 05:48 WIB

Prabowo Buka Suara Soal Perlawanan Koruptur Saat Satgas PKH Selamatkan Uang Negara Rp52 Triliun

Rabu, 7 Oktober 2026 - 05:40 WIB

MK Tegaskan Tak Berwenang Diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wapres

Rabu, 7 Oktober 2026 - 05:33 WIB

Putusan Akhir Sidang PHPU 2026: MK Tegaskan Tak Temukan Bukti Ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka

Selasa, 6 Oktober 2026 - 15:17 WIB

DPR Sahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Penahanan Ijazah Resmi Dilarang!

Berita Terbaru