Pelantikan Kepala BRAN Menuai Kritik: Penunjukan Komjen Dedi Prasetyo Dinilai Bermasalah

- Jurnalis

Minggu, 4 Oktober 2026 - 16:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komjen Dedi Prasetyo saat masih menjabat Wakapolri. (Suara.com/Novian)

Komjen Dedi Prasetyo saat masih menjabat Wakapolri. (Suara.com/Novian)

1TULAH.COM-Pelantikan Komisaris Jenderal (Komjen) Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) oleh Presiden Prabowo Subianto menuai gelombang kritik tajam. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Agraria menilai penunjukan perwira tinggi Polri aktif tersebut membuktikan kekhawatiran publik sejak awal terhadap keberadaan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria (UU PRA).

Dalam siaran resminya pada Minggu (4/10/2026), Koalisi ngecam keras langkah pemerintah dan menganggap UU PRA disusun secara tergesa-gesa serta melanggar asas transparansi perundang-undangan.

Tiga Sorotan Utama Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi memperingatkan bahwa penunjukan kepemimpinan BRAN saat ini menyimpan sejumlah persoalan mendasar yang berpotensi memperburuk konflik agraria di Indonesia:

1. Ketertutupan Naskah UU dan Regulasi Turunan

Hingga pelantikan berlangsung, DPR dan pemerintah belum membuka naskah resmi UU PRA yang telah disahkan kepada publik. Rujukan yang beredar di masyarakat hanyalah draf tertanggal 19 September 2026. Selain itu, Peraturan Presiden (Perpres) yang menjadi dasar hukum tugas, fungsi, dan struktur organisasi BRAN juga belum pernah dipublikasikan.

“Seseorang dilantik memimpin lembaga yang tugas, wewenang, dan susunan organisasinya belum dapat diperiksa publik. Situasi ini menunjukkan pelantikan didahulukan sebelum kelembagaannya punya dasar yang jelas,” tegas Koalisi.

2. Tabrak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Pelantikan Dedi Prasetyo diduga kuat bertentangan dengan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tanggal 13 November 2025. Putusan tersebut mempertegas bahwa anggota Polri aktif yang menduduki jabatan sipil di luar kepolisian wajib mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Menempatkan polisi aktif di jabatan sipil dinilai mengabaikan Putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Baca Juga :  Program Kartu Hebat Prakerja, Ini Kata Heriyus 

3. Ancaman Pendekatan Keamanan dan Kriminalisasi

Penempatan perwira polisi memicu kekhawatiran bahwa agenda reforma agraria akan dijalankan melalui operasi penertiban dan pendekatan keamanan. Track record Dedi Prasetyo saat menjabat Kapolda Kalimantan Tengah—terkait penangkapan Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan Effendi Buhing pada 2020—turut dipersoalkan.

Risiko kekerasan ini makin membayang seiring adanya Pasal 58 ayat (1) draf UU PRA yang mengancam pidana penjara 5 tahun bagi siapa saja yang dianggap “menghalangi penyelenggaraan reforma agraria”.

Catatan Konflik Agraria dan Data Kasus

Kekhawatiran Koalisi didasari atas maraknya kasus kriminalisasi terhadap warga kecil yang mempertahankan tanahnya:

  • LBH-YLBHI (2025): Menangani 94 kasus konflik agraria yang didominasi pola kekerasan, kriminalisasi, dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat.

  • Komnas HAM: Menerima sedikitnya 160 pengaduan terkait tindakan kepolisian dalam konflik agraria selama empat tahun terakhir.

Baca Juga :  KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang kepada Eks Kepala Bea Cukai Kediri

Koalisi menyayangkan pengisian posisi strategis ini dilakukan tanpa proses asesmen terbuka, uji kelayakan, maupun ruang masukan bagi masyarakat terdampak.

4 Tuntutan Mendasar Koalisi Masyarakat Sipil

Guna mencegah eskalasi konflik agraria di tanah air, Koalisi menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah dan DPR:

  1. Buka Naskah Resmi: DPR dan Presiden harus segera membuka naskah resmi UU PRA yang telah disahkan beserta Perpres pembentukan BRAN kepada publik.

  2. Batalkan Pelantikan: Presiden diminta membatalkan pelantikan Kepala BRAN demi mematuhi Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

  3. Gelar Seleksi Terbuka: Pengisian jabatan pimpinan BRAN wajib dilakukan melalui seleksi terbuka yang transparan dengan melibatkan masyarakat adat dan petani.

  4. Cabut Pasal Pidana Represif: Menghapus ketentuan pemidanaan dalam UU PRA yang berpotensi mengkriminalisasi warga dan pembela hak atas tanah. (Sumber:Suara.com)

Berita Terkait

Sasar Lulusan Kampus hingga Penyandang Disabilitas, Kemnaker Buka Registrasi Mitra MagangHub 2026
Kukuhkan Pengurus PKB Sukamara, Rahmanto Muhidin Tegaskan Politik Kerakyatan
Pemkab Barsel Apresiasi Kontribusi STIE Dahani Dahanai Cetak SDM Unggul pada Wisuda XVII
Kafilah Barito Selatan Resmi Dilepas Menuju MTQH XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2026
DPRD dan Pemprov Kalteng Resmi Sahkan APBD 2027 Sebesar Rp5,767 Triliun, Fokus pada Pendidikan hingga Infrastruktur
Rumah Shahnaz Soehartono Didatangi Dua Pria Tak Dikenal, Diminta Hapus Unggahan di Threads
Fenomena El Nino 2026 Berpotensi Jadi Salah Satu yang Terkuat, Mirip Pola 1997-1998
UU Perampasan Aset Disahkan, MAKI Kritik Absennya Pembuktian Terbalik dan Batas Uang Kartal
Tag :

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 07:23 WIB

Sasar Lulusan Kampus hingga Penyandang Disabilitas, Kemnaker Buka Registrasi Mitra MagangHub 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 21:01 WIB

Kukuhkan Pengurus PKB Sukamara, Rahmanto Muhidin Tegaskan Politik Kerakyatan

Sabtu, 21 November 2026 - 18:04 WIB

Pemkab Barsel Apresiasi Kontribusi STIE Dahani Dahanai Cetak SDM Unggul pada Wisuda XVII

Sabtu, 21 November 2026 - 17:57 WIB

Kafilah Barito Selatan Resmi Dilepas Menuju MTQH XXXIV Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah 2026

Sabtu, 21 November 2026 - 13:19 WIB

DPRD dan Pemprov Kalteng Resmi Sahkan APBD 2027 Sebesar Rp5,767 Triliun, Fokus pada Pendidikan hingga Infrastruktur

Sabtu, 21 November 2026 - 09:53 WIB

Rumah Shahnaz Soehartono Didatangi Dua Pria Tak Dikenal, Diminta Hapus Unggahan di Threads

Sabtu, 21 November 2026 - 09:45 WIB

Fenomena El Nino 2026 Berpotensi Jadi Salah Satu yang Terkuat, Mirip Pola 1997-1998

Jumat, 20 November 2026 - 14:28 WIB

UU Perampasan Aset Disahkan, MAKI Kritik Absennya Pembuktian Terbalik dan Batas Uang Kartal

Berita Terbaru

Anggota DPRD Mura Imanudin

DPRD MURA

DPRD Mura Tekankan Pentingnya Peningkatan Kualitas SDM Lokal

Minggu, 22 Nov 2026 - 18:53 WIB

Satpol PP Turun ke Lapangan, Periksa Kelengkapan Izin Pelaku Usaha.

Muara Teweh

Satpol PP Barut Lakukan Pengecekan Izin Usaha Milik Pelaku Usaha

Minggu, 22 Nov 2026 - 11:40 WIB

Waket I Likon saat menghadiri kegiatan Kemah Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (ELY) Tahun 2026 yang dilaksanakan di Desa Olong Balo, Kecamatan Tanah Siang, Sabtu (21/11/2026).

DPRD MURA

Likon Ajak Seluruh Unsur Pemerintahan Perkuat Persatuan

Minggu, 22 Nov 2026 - 09:26 WIB