Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Gogo Helo Ajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait ke MK

- Jurnalis

Sabtu, 4 Januari 2025 - 07:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tim Kuasa Hukum Gogo Helo foto bersama di Kantor MK usai menyerahkan permohonan, Jumat (3/1/2025). Foto.Randy 1tulah.com

Tim Kuasa Hukum Gogo Helo foto bersama di Kantor MK usai menyerahkan permohonan, Jumat (3/1/2025). Foto.Randy 1tulah.com

JAKARTA- Pasangan H. Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo(Gogo Helo) mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK), Jumat, 3 Januari 2025.

Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait untuk memperkuat Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara No. 831 tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tanggal 4 Desember 2024. Permohonan itu diserahkan langsung Tim Kuasa Hukumnya DR. Heru Widodo, SH. MH, Rusdi Agus Susanto, SH dan rekan.

Salah satu kuasa hukum Gogo Helo, Rusdi Agus Susanto mengatakan, pihaknya telah mengajukan Permohonan Sebagai Pihak Terkait di Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga :  Kuntadi Disodorkan Jadi Jampidsus Baru Gantikan Febrie Adriansyah, Mensesneg: Proses TPA Dipercepat!

Diajukannya permohonan pasangan Bupati dan Wakil Bupati H. Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo sebagai pihak terkait, karena adanya permohonan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya, pasangan nomor urut 2 ke Mahkamah Konstitusi sebagai Pemohon yang tidak menerima Keputusan Penetapan oleh KPU Kabupaten Barito Utara.

KPU Barito Utara merupakan pihak termohon dalam hal ini telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan diterbitkan Akte Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 28/PAN.MK/e-ARPK/01/2025 tanggal 03 Januari 2025 dengan registrasi perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Baca Juga :  Komisi II DPR Wacanakan Penerapan KPI Mengikat, ASN Tidak Produktif Siap-siap Out!

“Proses pengajuan permohonan sebagai pihak terkait sudah kita lakukan. Sekarang kita tinggal menunggu penetapan dan jadwal persidangan dari Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,” kata Rusdi Agus Susanto.(*)

Penulis : Delia Anisya Fitri

Berita Terkait

Sudah Diikuti 16 Kepala Daerah Terjerat OTT, Pengamat Minta Retret Pembekalan Dihapus
DPRD Kalteng Soroti Pengelolaan Kasda dalam LKPJ APBD 2025: Minta Manajemen Arus Kas Diperkuat!
Menguak Fenomena “Just Friend”: Cuma Teman tapi Rasa Pacar, Kok Bisa?
Gerindra Minta Semua Pihak Tak Seret Presiden Prabowo di Kasus Febrie Adriansyah, Sentil Hotman Paris
Targetkan Semua Sekolah Direnovasi pada 2029, Presiden Prabowo Transfer Anggaran Langsung ke Kepala Sekolah
Bupati Lombok Barat Kena OTT KPK, Mendagri Tito Karnavian: Padahal Sudah Diingatkan Presiden
Bongkar Rekayasa Ujaran Kebencian di Balik Isu LGBTQ, FAMM Indonesia: Pengalihan Isu Kejahatan Negara
Isu Reshuffle Kabinet Agustus 2026: Menteri PU Dody Hanggodo Terancam Diganti Usai Gejolak Internal
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 07:16 WIB

Sudah Diikuti 16 Kepala Daerah Terjerat OTT, Pengamat Minta Retret Pembekalan Dihapus

Selasa, 21 Juli 2026 - 16:15 WIB

DPRD Kalteng Soroti Pengelolaan Kasda dalam LKPJ APBD 2025: Minta Manajemen Arus Kas Diperkuat!

Selasa, 21 Juli 2026 - 12:07 WIB

Menguak Fenomena “Just Friend”: Cuma Teman tapi Rasa Pacar, Kok Bisa?

Selasa, 21 Juli 2026 - 06:17 WIB

Gerindra Minta Semua Pihak Tak Seret Presiden Prabowo di Kasus Febrie Adriansyah, Sentil Hotman Paris

Selasa, 21 Juli 2026 - 06:11 WIB

Targetkan Semua Sekolah Direnovasi pada 2029, Presiden Prabowo Transfer Anggaran Langsung ke Kepala Sekolah

Selasa, 21 Juli 2026 - 06:04 WIB

Bupati Lombok Barat Kena OTT KPK, Mendagri Tito Karnavian: Padahal Sudah Diingatkan Presiden

Senin, 20 Juli 2026 - 10:45 WIB

Bongkar Rekayasa Ujaran Kebencian di Balik Isu LGBTQ, FAMM Indonesia: Pengalihan Isu Kejahatan Negara

Senin, 20 Juli 2026 - 10:33 WIB

Isu Reshuffle Kabinet Agustus 2026: Menteri PU Dody Hanggodo Terancam Diganti Usai Gejolak Internal

Berita Terbaru