Waspada! Warga HSU Kalsel Dibuat Resah soal Rekrutmen Pengawas Makanan Bergizi Tak Jelas

1TULAH.COM, Amuntai – Sejumlah warga di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, dibuat resah oleh adanya rekrutmen untuk menjadi anggota pengawas makanan bergizi bagi anak sekolah.

Adanya isu tentang rekrutmen yang dilakukan di berbagai desa ini menuai banyak pertanyaan, karena tidak ada informasi jelas mengenai pihak atau lembaga yang bertanggung jawab.

Salah seorang warga yang mengaku sudah menjadi sebagai anggota relawan pengawas makanan bergizi, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan bahwa proses rekrutmen hanya memerlukan KTP, NPWP, dan email aktif.

Setelah menyerahkan persyaratan tersebut, peserta langsung dinyatakan sebagai anggota dan akan diberikan kartu identitas, serta surat keputusan atau SK.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa para pengawas makanan bergizi ini dijanjikan akan menerima upah. Namun, tidak ada kejelasan dari mana sumber dana untuk membayar upah tersebut, termasuk besaran nominal yang akan diterima.

“Jangankan soal upah, rencana program ini saja tidak jelas, kapan dan di mana akan dimulai. Semua serba abu-abu. Secara pribadi, saya hanya mengikuti alurnya saja, dan tidak berani untuk mengajak siapapun, lantaran orang yang mengajak saya pun belum bisa memberikan keterangan yang jelas,” ungkapnya, saat dimintai keterangan oleh 1tulah.com, Selasa, 31 Desember 2024.

Keresahan warga semakin meningkat setelah sejumlah orang mendatangi kantor desa di salah satu wilayah di HSU, untuk mempertanyakan rekrutmen tersebut. Beberapa warga juga mengaku tertarik menjadi bagian dari relawan, karena tergiur dengan janji adanya upah, namun mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai.

Hingga saat ini, terkait kejelasan mengenai program pengawas makanan bergizi ini, masih menjadi tanda tanya besar. Pihak yang melakukan rekrutmen pun belum memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga membuat informasi yang beredar di masyarakat semakin simpang siur.

Dari informasi yang beredar luas di tengah masyarakat, nantinya ada yang bertugas menjadi bagian dapur umum, hingga menjadi anggota pengawas, di setiap desa yang digadang-gadang bakal mempunyai anggota pengawas, maksimal berjumlah 17 hingga 20 orang anggota.

Dari penelusuran 1tulah.com di lapangan, sebagian kepala desa yang ada di Kabupaten HSU, ketika ditanya tentang beredarnya informasi tersebut, kepala desa yang dimaksud tidak tau adanya perekrutan pengawas makanan bergizi bagi anak sekolah.

“Memang ada mendengar isu tersebut bergulir di tengah masyarakat, secara pribadi, maupun atas nama pemerintahan desa, kami tidak berani berasumsi memastikan kebenaran dari isu tersebut, setidaknya masyarakat bisa menyaring setiap informasi yang beredar, agar tidak menjadi bola liar,” ucap salah satu kepala desa di Kecamatan Amuntai Tengah, yang enggan untuk disebutkan namanya.

Dilansir dari sejumlah media, Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Kombes (Pol) Lalu Muhammad Iwan Mahardan mengatakan, bahwa BGN menegaskan tidak pernah melibatkan organisasi masyarakat (ormas) dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

“BGN tidak akan bekerjasama dengan individu, organisasi, LSM dan sebagainya, BGN juga mengimbau masyarakat, untuk lebih kritis dan memverifikasi informasi yang mengatasnamakan institusi pemerintah,” jelasnya.

Menurutnya, meski diterpa isu negatif, BGN memastikan tetap menjalankan program makan bergizi gratis sesuai prosedur yang berlaku. BGN juga menggarisbawahi komitmen untuk segera meluncurkan program baru tahap uji coba makan bergizi gratis tersebut, guna membantu masyarakat dan mencegah penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

“Kami percaya bahwa program ini akan memberikan manfaat nyata, jika dilaksanakan dengan benar dan tepat sasaran,” kata Iwan.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Kombes (Pol) Lalu Muhammad Iwan juga menambahkan, bahwasanya ia menyesalkan kejadian baru-baru ini, dimana sejumlah pihak ada yang tertipu, dengan mengatasnamakan program makan bergizi gratis, salah satunya yakni pengusaha catering.

“Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Program makan bergizi merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan untuk dimanfaatkan oleh oknum jahat. Kami sangat berharap masyarakat tidak mudah percaya pada klaim sepihak yang memanfaatkan nama besar lembaga resmi,” tambahnya.

BGN berharap kepada masyarakat untuk memastikan, serta memverifikasi informasi melalui sumber resmi dan tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial tanpa konfirmasi.

Pihak BGN sendiri, melalui pemerintah dan instansi terkait akan menyampaikan informasi resmi mengenai program-programnya melalui saluran komunikasi yang terpercaya.

Penulis: Windi Hidayat

Editor: Aprie