‘Bantuan Wapres Gibran’ Jadi Kontroversi: Harusnya Paham Bansos itu Bukan untuk Branding!

- Jurnalis

Selasa, 3 Desember 2024 - 20:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tampilan tas sembako Bantuan Wapres Gibran. (sumber: suara.com)

Tampilan tas sembako Bantuan Wapres Gibran. (sumber: suara.com)

1TULAH.COM – Pengamat politik Universitas Jenderal Soedirman, Ahmad Sabiq, mengingatkan jika bansos harusnya menjadi representasi dari tanggung jawab negara, bukan personal branding seorang pejabat. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang membagikan bansos bertuliskan ‘Bantuan Wapres Gibran’ terhdap korban banjir di Jakarta Timur.

Tindakan tersebut menuai kontroversi sebab dinilai seharusnya tak perlu dikerjakan langsung oleh wapres, melainkan menjadi tugas dari Kementerian Sosial.

Baca Juga :  2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kemerdekaan Pers dan Kriminalisasi Jurnalis Jadi Sorotan Dunia

“Dalam konteks pemerintahan, bantuan sosial semestinya dianggap sebagai bentuk tanggung jawab negara, bukan pemberian personal dari pejabat tertentu,” kata Sabiq.

Menurutnya, mengaitkan bansos langsung dengan nama seorang pejabat, apalagi dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden, berpotensi untuk mengaburkan batas antara peran institusional dan kepentingan politik pribadi.

Ia menekankan jika bansos harus mencerminkan negara, bukan individu.

“Sudah seharusnya bansos merepresentasikan negara, bukan perseorangan. Jangan sampai bansos dijadikan instrumen pencitraan politik, yang bertentangan dengan etika pejabat negara untuk bekerja demi kepentingan rakyat tanpa embel-embel personal branding,” tuturnya.

Baca Juga :  Dugaan Korupsi Dana Bencana di BNPB, KPK Amankan 14 Orang Beserta Uang dan Emas Batangan

Apabila praktik seperti yang dilakukan Gibran ini terus dibiarkan, menurutnya, bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintah.

“Praktik seperti ini bisa menjadi preseden buruk yang merusak kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah dalam memberikan bantuan,” tegasnya.

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Sumber Berita : Suara.com

Berita Terkait

KPK Jerat Kepala BPK Jateng dan Bupati Klaten dalam Skandal Pengondisian Laporan Keuangan
Mengapa Langit Palangka Raya Berubah Kuning Kecokelatan? Ini Bahaya Asap Karhutla & Dampaknya bagi Paru-Paru
Polisi Tangkap Tersangka Begal Ojol di Tanjung Priok, Satu Pelaku Masih Buron
Dinsos Barsel Alokasikan Bansos Sembako dan Kursi Roda pada APBD Perubahan 2026
Dua Emiten Haji Isam Jaminkan Saham Rp73 T ke Bank Mandiri, Ini Penjelasan Manajemen
2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kemerdekaan Pers dan Kriminalisasi Jurnalis Jadi Sorotan Dunia
Tingkatkan Ketepatan Data, Kemendagri Evaluasi Layanan Pengusulan Satyalancana Karya Satya PNS
Kabut Asap Karhutla Capai Timor Leste, ASEAN Didesak Gelar Rapat Darurat
Tag :

Berita Terkait

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 08:16 WIB

KPK Jerat Kepala BPK Jateng dan Bupati Klaten dalam Skandal Pengondisian Laporan Keuangan

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 08:05 WIB

Mengapa Langit Palangka Raya Berubah Kuning Kecokelatan? Ini Bahaya Asap Karhutla & Dampaknya bagi Paru-Paru

Jumat, 16 Oktober 2026 - 19:59 WIB

Polisi Tangkap Tersangka Begal Ojol di Tanjung Priok, Satu Pelaku Masih Buron

Jumat, 16 Oktober 2026 - 16:18 WIB

Dinsos Barsel Alokasikan Bansos Sembako dan Kursi Roda pada APBD Perubahan 2026

Jumat, 16 Oktober 2026 - 05:31 WIB

Dua Emiten Haji Isam Jaminkan Saham Rp73 T ke Bank Mandiri, Ini Penjelasan Manajemen

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:28 WIB

2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kemerdekaan Pers dan Kriminalisasi Jurnalis Jadi Sorotan Dunia

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:21 WIB

Tingkatkan Ketepatan Data, Kemendagri Evaluasi Layanan Pengusulan Satyalancana Karya Satya PNS

Kamis, 15 Oktober 2026 - 17:05 WIB

Kabut Asap Karhutla Capai Timor Leste, ASEAN Didesak Gelar Rapat Darurat

Berita Terbaru