1TULAH.COM – Pengamat politik Universitas Jenderal Soedirman, Ahmad Sabiq, mengingatkan jika bansos harusnya menjadi representasi dari tanggung jawab negara, bukan personal branding seorang pejabat. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang membagikan bansos bertuliskan ‘Bantuan Wapres Gibran’ terhdap korban banjir di Jakarta Timur.
Tindakan tersebut menuai kontroversi sebab dinilai seharusnya tak perlu dikerjakan langsung oleh wapres, melainkan menjadi tugas dari Kementerian Sosial.
“Dalam konteks pemerintahan, bantuan sosial semestinya dianggap sebagai bentuk tanggung jawab negara, bukan pemberian personal dari pejabat tertentu,” kata Sabiq.
Menurutnya, mengaitkan bansos langsung dengan nama seorang pejabat, apalagi dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden, berpotensi untuk mengaburkan batas antara peran institusional dan kepentingan politik pribadi.
Ia menekankan jika bansos harus mencerminkan negara, bukan individu.
“Sudah seharusnya bansos merepresentasikan negara, bukan perseorangan. Jangan sampai bansos dijadikan instrumen pencitraan politik, yang bertentangan dengan etika pejabat negara untuk bekerja demi kepentingan rakyat tanpa embel-embel personal branding,” tuturnya.
Apabila praktik seperti yang dilakukan Gibran ini terus dibiarkan, menurutnya, bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintah.
“Praktik seperti ini bisa menjadi preseden buruk yang merusak kepercayaan publik terhadap integritas pemerintah dalam memberikan bantuan,” tegasnya.
Penulis : Wanda Hanifah Pramono
Sumber Berita : Suara.com