Mulai Juli 2024, Kantor Birokrasi Pemerintahan Pusat Pindah ke IKN, Berikut Ini Daftarnya!

1TULAH.COM-Komitmen pemindahan Ibukota Negara dan Pemerintahan ke Ibukota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan, segera diwujudkan pemerintahan pusat dengan memindahkan layanan birokrasi terlebih dahulu.

Dijadwalkan mulai Juli 2024 mendatang, sejumlah Kantor Kementerian/Lembaga akan  berkantor di IKN. Selanjutnya menyusul gelombang para ASN yang selama ini bertugas di Ibukota Jakarta, juga pindah ke sana.

Jika tidak ada aral melintang pemerintah akan memulai proses pemindahan kementerian/lembaga (KL) yang masuk dalam daftar prioritas pertama ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada bulan Juli 2024.

Dalam daftar prioritas tersebut,Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dipimpin Basuki Hadimuljono,Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani dan Kementerian Pertahanan Prabowo Subianto bakal menjadi penghuni pertama IKN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan setidaknya ada sekitar 179 unit eselon I dari 38 KL yang akan ikut gerbong untuk pindah ke IKN.

“Sebagian menteri Juli ada yang pindah, termasuk Pak Basuki,” kata Anas, dalam Konferensi Pers Skema Pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara di Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2024).

Sementara untuk gerbong Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah akan memulai proses pemindahan sekitar bulan September 2024. “Kami mendapatkan arahan dari istana bahwa pemindahan bertahap,tetapi ASN akan mulai pindah setelah Agustus,” ujar dia.

Anas merinci bahwa sekitar 11.916 ASN akan pindah ke IKN pada gelombang prioritas pertama, kemudian sekitar 6.000 ASN masuk prioritas kedua dan sekitar 14.000 berikutnya pada prioritas ketiga.

Berikut daftarK/L Prioritas 1 yang akan pindah ke IKN:

1.Setjen DPR

2. Setjen DPD

3. Setjen MPR

4. Setjen BPK

5. Mahkamah Agung

6.Komisi Yudisial

7.Kemenko Marves

8.Kemenko Perekonomian

9.Kemenko Polhukam

10.Kemenko PMK

11.Kementerian Pertahanan

12.Kementerian Dalam Negeri

13.Kementerian Luar Negeri

14.Kementerian Hukum dan HAM

15.Kementerian Keuangan

16.Kementerian PUPR

17.Kementerian PPN/Bappenas

18.Kementerian PANRB

19.Kementerian ATR/BPN

20.Kementerian Setneg

21.Kementerian LHK

22.Kementerian ESDM

23.Kementerian Kesehatan

24.Kementerian Perdagangan

25.Kementerian Kominfo

26. Sekretariat Kabinet

27. BMKG

28. Bapanas

29. BPIP

30. BIN

31. KSP

32. BSSN

33. BNPB

34. Wantimpres

35. KPK

36. Kejaksaan

37. BPKP

38. BNPP (Sumber:Suara.com)