Mendagri Minta Pemda Awasi Harga Komoditas, Upaya Dalam Mengendali Inflasi

- Jurnalis

Senin, 4 Desember 2023 - 20:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (4/12/2023).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (4/12/2023).

1TULAH.COM – Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) minta pemda untuk mengawasi harga komoditas, terkhusus harga cabai merah.

Apalagi, diketahui kenaikan tersebut terjadi di daerah yang relatif subur. Perlu dilakukannya gebrakan yang aktif dari para kepala daerah agar harga komoditas tersebut dapat terkendali.

“Ini betul-betul menjadi perhatian bagi kita dan saya juga pasti akan mengawasi betul daerah-daerah mana saja yang bisa mengendalikan, mana yang konsisten tidak bisa mengendalikan yang menjadi bahan penilaian,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (4/12/2023).

Tito meminta agar pengendalian harga cabai harus dilakukan seperti pengendalian harga beras. Hasil dari kerja sama semua pihak, harga beras saat ini terpantau relatif terkendali. Seperti arahan dari Presiden RI, Mendagri mendorong daerah untuk berperan aktif dalam upaya mengendalikan harga serta tidak hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat.

Baca Juga :  Muktamar ke-35 NU Resmi Dibuka, Presiden Prabowo Tegaskan Tak Intervensi

Ia melanjutkan, selama ini pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah melakukan berbagai macam intervendi untuk mengendalikan harga pangan. Seperti penyaluran beras kepada keluarga penerima manfaat, upaya penangan persoalan stunting hingga melaksanakan gerakan pasar murah. Adapun pelaksaan pasar murah ini berkolabirasi dengan sejumlah pemerintah daerah.

“Nah inilah yang saya minta tolong untuk rekan-rekan kepala daerah semua melakukan gerakan yang sama. Seluruh daerah [dapat] menggunakan anggaran reguler bansos maupun belanja tidak terduga, bisa juga menggandeng para pengusaha untuk melakukan gerakan pasar murah. Jadi jual sembako murah, dijual harganya subsidi. Ini juga dapat menekan inflasi,” imbuhnya.

Baca Juga :  Skandal Suap Pengadaan Smart Board & Chromebook Muara Enim senilai Rp62,86 Miliar: Terungkapnya Kongkalikong di Jakarta

Sementara, Mendagri juga mendorong stakeholder yakni Bapanas, Kementan dan Kemendag untuk lebih fokus serta detail dalam memantau ketersediaan komoditas pangan di daerah. Jika diketahui ada daerah yang mengalami kelangkaan komoditas pangan, para stakeholder itu didorong untuk dapat membantu upaya mobiliasi komoditas dari daerah yang memiliki stiok pangan berlebih.

“Ini cara mengatasinya saya kira seperti itu. Kemudian tadi ada kegiatan namanya genius, gerakan edukasi beri pangan bergizi siswa dan juga ada dana dekonsentrasi yang baru terealisasi 85 M dari 145 M. Tadi sudah dijelaskan beberapa daerahnya. Kalau [anggarannya] tidak digunakan sayang,” tandas Mendagri.

Penulis : Wanda Hanifah Pramono

Sumber Berita : Suara.com

Berita Terkait

Antisipasi Dampak Kabut Asap, Pemkab Mura Siapkan Ruang Oksigen di 17 Puskesmas
Kawal Program Makan Bergizi Gratis dan Tugas Pokok, BPOM Perjuangkan Tambahan Anggaran Rp2,4 Triliun
Skandal Suap Pengadaan Smart Board & Chromebook Muara Enim senilai Rp62,86 Miliar: Terungkapnya Kongkalikong di Jakarta
Pemkab Barsel Sediakan Rumah Oksigen Gratis Akibat Kabut Asap
Kehadiran Arya Wedakarna di Miss Equality World 2026 Bangkok Tuai Sorotan Publik
Manchester City Rekrut Enzo Fernandez, Gelandang Argentina Jadi Amunisi Baru
Rahasia Sains di Balik Fenomena Matahari Berwarna Merah Saat Bencana Karhutla
KPK Duga Pemerasan Izin Tinggal WNA di Ditjen Imigrasi Masih Marak Pasca-OTT

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 22:21 WIB

Antisipasi Dampak Kabut Asap, Pemkab Mura Siapkan Ruang Oksigen di 17 Puskesmas

Rabu, 2 September 2026 - 17:25 WIB

Kawal Program Makan Bergizi Gratis dan Tugas Pokok, BPOM Perjuangkan Tambahan Anggaran Rp2,4 Triliun

Rabu, 2 September 2026 - 17:02 WIB

Skandal Suap Pengadaan Smart Board & Chromebook Muara Enim senilai Rp62,86 Miliar: Terungkapnya Kongkalikong di Jakarta

Rabu, 2 September 2026 - 13:39 WIB

Pemkab Barsel Sediakan Rumah Oksigen Gratis Akibat Kabut Asap

Rabu, 2 September 2026 - 13:31 WIB

Kehadiran Arya Wedakarna di Miss Equality World 2026 Bangkok Tuai Sorotan Publik

Rabu, 2 September 2026 - 12:43 WIB

Manchester City Rekrut Enzo Fernandez, Gelandang Argentina Jadi Amunisi Baru

Rabu, 2 September 2026 - 12:12 WIB

Rahasia Sains di Balik Fenomena Matahari Berwarna Merah Saat Bencana Karhutla

Rabu, 2 September 2026 - 12:04 WIB

KPK Duga Pemerasan Izin Tinggal WNA di Ditjen Imigrasi Masih Marak Pasca-OTT

Berita Terbaru