Isu Penolakan Proyek IKN Sudah Diperhitungkan Secara Matang oleh PKS, Berikut Hitung-hitungannya

- Penulis Berita

Kamis, 30 November 2023 - 14:27 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

IKN Nusantara. [Ist]

IKN Nusantara. [Ist]

1TULAH.COM-Masa depan pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur menjadi pertaruhan politik pada Pemilu 2024.

Di mana proyek mercusuar Presiden Jokowi itu belum sepenuhnya, mendapat dukungan dari Senayan. Bahkan PKS sebagai salah satu partai politik yang mendukung Capres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) secara tegas menolak pemindahan ibukota ke IKN.

Sehubungan dengan keputusannya, PKS dipastikan sudah memiliki hitung-hitungan yang matang, ketimbang hanya kepentingan pragmatis untuk meraih suara dari 2 juta pemilih di Provinsi Kaltim.

Karena, dibandingkan pemilih di Pulau Jawa jumlah pemilih di Kaltim tersebut sangat kecil. Terlebih hingga saat ini masyarakat di Jawa Barat dan Jakarta serta Jawa Tengah tidak mendukung penuh pemindahan ibukota Negara RI ke Pulau Kalimantan.

Belum lama ini, pernyataan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dengan tegas menolak kepindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) menuai sorotan. Pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Budiman menilai, PKS memiliki alasan tertentu dalam mengeluarkan pernyataan itu.

Budiman menyebut, tampaknya PKS hendak meningkatkan elektabilitasnya secara nasional. Di Kaltim, jumlah pemilih hanya sekitar 2 juta. Artinya, jika hampir seluruh warga Kaltim tak memilih PKS, PKS tetap punya tabungan suara di provinsi lain.

“Logikanya begini, pemilih di Kaltim itu kan hanya sekitar 2 juta. Artinya, dari sisi jumlah pemilih, meskipun misalnya digabung se-Kaltim dan warganya tidak memilih PKS, mereka masih tetap punya tabungan suara di provinsi lain,” ungkapnya, melansir dari kaltimtoday.co–Jaringan Suara.com, Rabu (29/11/2023).

Tabungan suara yang dimaksud Budiman itu, PKS masih tetap bisa mendulang suara di provinsi-provinsi yang jumlah pemilihnya jauh lebih banyak dibanding Kaltim.

Baca Juga :  Tajeri Minta Pemkab Barut Turun Tangan Atasi Mahalnya Elpiji Bersubsidi Hingga Rp50 Ribu per Tabung

Misalnya seperti di Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dia mengatakan, provinsi-provinsi itu memiliki puluhan juta pemilih.

“Misalnya, ketika PKS sudah melakukan penelitian bahwa sebagian besar warga Jakarta dan Jawa lainnya tetap ingin mempertahankan ibu kota di Jakarta, maka dari sisi kalkulasi suara, itu lebih menguntungkan PKS secara nasional dibandingkan misalnya PKS memerhatikan suara di Kaltim,” sambung Budiman.

Artinya, ujar Budiman, suara di Kaltim dikorbankan untuk mendapat suara terbanyak. Sebagai informasi, jaringan media ini juga sempat menghubungi Ketua DPW PKS Kaltim, Dedi Kurniadi.

Tujuannya, untuk dimintai tanggapan terkait pernyataan PKS pusat mengenai penolakan perpindahan IKN pada 27 November dan 28 November 2023. Namun sama sekali tak ada respons. Saat dihubungi melalui sambungan telepon juga tidak dapat terhubung.

Kemudian, Juru Bicara atau Humas DPW PKS Kaltim, Abdul Rohim juga sempat dihubungi untuk dimintai tanggapan yang sama pada 28 November 2023. Namun yang bersangkutan juga tidak memberikan respons apapun.

Di satu sisi, Budiman memaklumi ketika DPW PKS Kaltim enggan berkomentar mengenai penolakan PKS pusat terhadap IKN. Menurut Budiman, hal itu akan berkaitan dengan elektabilitas dan merugikan PKS Kaltim secara elektabilitas.

“Di sisi lain, saya memaklumi DPW PKS Kaltim tidak mau berkomentar (soal penolakan PKS terhadap IKN). Itu berkaitan dengan elektabilitas mereka di Kaltim,” ujar Budiman lagi.

Apalagi, ujar Budiman, elektabilitas PKS Kaltim akan semakin dipertaruhkan jika terjadi gejala penolakan terhadap calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Bisa pula jika ada penolakan terhadap PKS untuk tidak dipilih di Pemilu 2024.

Baca Juga :  Akun PKS Spill Rumah Menteri di IKN: Bertabur Marmer dan Kristal

“Pernyataannya kan jelas. Anies sudah menyebutkan, Muhaimin sudah menyebutkan. Presiden PKS juga sudah menyebutkan. Jika diamati, untuk menang dari sisi jumlah suara di Jakarta dan Jawa, itu menguntungkan yang membuat pernyataan dengan cara menarik simpati dari mereka yang tidak rela ibu kota pindah ke Kaltim,” tambah Budiman.

Dijelaskan Budiman, PKS pasti sudah mengidentifikasi hal-hal seperti ini dan telah memperhitungkan untung-ruginya. Jadi, ketika ada pernyataan yang berpotensi menimbulkan keuntungan, PKS dipastikan akan mengambil kesempatan tersebut.

“Iya (PKS Kaltim melakukan prinsip kehati-hatian). Apalagi kalau ditarik ke belakang, ada perpindahan kader PKS ke Partai Gelora. Kan ada kemungkinan di Kaltim ini enggak ada harapan karena suara terbagi setelah Gelora muncul. Kalau kondisinya begitu, tambah tidak dihitung suara Kaltim,”  ujar Budiman lagi.

Ditanya apakah pemilih di Kaltim masih akan tetap memilih PKS walau PKS dengan tegas menolak kepindahan IKN, Budiman berpendapat, hal itu akan bergantung pada pemilih.

Jika pemilih di Kaltim cenderung apatis atau tidak menganggap pernyataan itu sebagai persoalan, tentu tak akan memengaruhi suara PKS.  “Tapi setidaknya, kalau mayoritas masyarakat Kaltim ingin IKN tetap ada di Kaltim, bisa jadi akan ada peralihan suara,” lanjut dia.

Sepengamatan Budiman, PKS dinilai cerdas untuk memilih isu tertentu dalam meningkatkan elektabilitas. Sehingga banyak masyarakat yang akan memilihnya.

“Saya meyakini, pasti PKS ini sudah mengkaji secara mendalam, entah itu secara matematis, untung-ruginya ketika mengeluarkan pernyataan itu. Mungkin mereka berkesimpulan, lebih banyak yang menolak IKN dibandingkan yang menerima,” tandasnya. (Sumber:Suara.com)

 

 

Berita Terkait

10 Negara dengan Harga Bensin Termahal di Dunia
Pencaiaran Lapisan Es di Laut Antartika Semakin Parah, Ini yang Terjadi bagi Makhluk Hidup di Bumi Jika Terus Dibiarkan
Peluang 6 Caleg DPR RI Dapil Kalteng Melaju ke Senayan; Tiga Petahana dan Tiga Wajah Baru, Siapakah Mereka?
Ganjar-Mahfud Kerap Tampil Stylish, Perhitungan Suaranya Menang di Kota Mode Paris
Suara PSI Tiba-tiba Melambung, Elit Partai: Kenapa Hanya PSI yang Disorot?
Tumbangkan Petahana, Ini Daftar Caleg Baru yang Lolos ke DPRD Murung Raya
Daftar 7 Caleg Wajah Baru yang Lolos ke DPRD Murung Raya 2024 -2029
Daftar Caleg yang Melenggang ke DPRD di Dapil 3 Murung Raya
Tag :

Berita Terkait

Senin, 19 Februari 2024 - 07:36 WIB

Penjualan Anjlok, Nike akan PHK 1.600 Karyawan

Rabu, 7 Februari 2024 - 19:16 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2023 Melambat,Terpengaruh Ekonomi Global

Kamis, 25 Januari 2024 - 18:25 WIB

RAT Pembukuan III KLUB Bartim, Laporkan Telah Bayar Pajak hingga Rp60 M

Senin, 22 Januari 2024 - 21:42 WIB

Mau Kejar Cuan, Startup Unicorn Xendit Umumkan PHK Karyawan

Rabu, 17 Januari 2024 - 09:39 WIB

Komisi VI DPR RI Sebut Izin TikTok Shop Akan Dicabut Kembali Jika Masih Melanggar Permendag Nomor 31

Senin, 15 Januari 2024 - 08:10 WIB

Dapat Insentif dari Pemerintah, Segini Harga Terbaru Wuling Binguo EV

Selasa, 9 Januari 2024 - 08:55 WIB

Sempat Jualan Beras Bersama Sang Ayah, Kini Penghasilan Haji Isam Dari Satu Perusahaan Bisa Tembus Rp. 40 Miliar Per Bulan

Senin, 8 Januari 2024 - 08:00 WIB

IOTF Melalui Fox Logger Perluas Layanan di IKN Resmi Dimulai Januari 2024

Berita Terbaru

Entertainment

Ed Sheeran Masuk Indonesia Gunakan Visa Jenis Baru

Minggu, 3 Mar 2024 - 20:39 WIB

Potret Wulan Guritno bersandar di dada Sabda Ahessa saat nonton konser Ne-Yo (sumber: suara.com)

Entertainment

Tanggapan Sabda Ahessa Usai Digugat Rp396 Juta oleh Wulan Guritno

Minggu, 3 Mar 2024 - 20:36 WIB

Ilustrasi: Stasiun Pengisian BBM di AS.foto pixabay

Nasional

10 Negara dengan Harga Bensin Termahal di Dunia

Minggu, 3 Mar 2024 - 20:34 WIB