Absen Hadiri Rapat Pleno Tiga Kali Berturut-turut, DKPP Berhentikan Anggota KPU Kota Jayapura

- Jurnalis

Selasa, 26 September 2023 - 10:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ILUSTRASI-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (4/9/2023). Sumber foto : dkpp.go.id

ILUSTRASI-Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (4/9/2023). Sumber foto : dkpp.go.id

1TULAH.COM – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kota Jayapura Markus Duwith dalam perkara nomor 92-PKE-DKPP/VIII/2023.

Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tiga perkara yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (25/9/2023).

“Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Markus Duwith selaku Anggota KPU Kota Jayapura terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ungkap Ketua Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Baca Juga :  WNI Dihimbau Kemenlu Untuk Tunda Perjalanan ke Iran dan Israel

Markus dicopot dari jabatannya lantaran dianggap terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Menurut DKPP, pelanggaran itu terjadi dengan absennya Markus dalam rapat pleno lebih dari tiga kali secara berturut-turut dan kegiatan lainnya yang diadakan KPU Kota Jayapura tanpa alasan yang jelas sejak 2022.

“DKPP menilai tindakan teradu tidak hadir dalam rapat pleno lebih dari tiga kali secara berturut-turut tidak dibenarkan menurut hukum dan etika,” ucap Anggota Majelis Ratna Dewi Pettalolo.

Baca Juga :  Media Asing Sebut Indonesia Jalin Kerjasama Ekonomi dengan Israel, Pantesan….

Selain itu, Markus juga pernah mendapatkan sanksi pemberhentian sementara dari KPU Provinsi Papua karena dianggap terbukti melanggar kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas dengan perbuatan serupa.

Atas perbuatannya, Markus dianggap terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d, Pasal 7 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 15 huruf g dan h Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Penulis : Nova Elisa Putri

Sumber Berita : Suara.com

Berita Terkait

Profil Singkat Tim Cook, CEO Apple yang Akan Menemui Presiden Jokowi di Istana Esok Hari
Legislator Barsel ini Minta Raperda STOK Perlu Dibahas Lebih Lanjut
Denny Indrayana Prediksi Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024, Petitum Soal Gibran Paling Dilematis
Ketua DPRD Kalteng Apresiasi Jasa Para Habaib dalam Penyebaran Dakwah Islam
DPD PAN Barsel Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Catat Jadwalnya!
Usai ‘Dirty Vote’, Film Dokumenter ‘Dirty Election’ Siap Ungkap Kecurangan Teknologi Pemilu 2024
Anies Dijadwalkan Hadir Secara Langsung Saat Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024
KPU Siap Menindaklanjuti Apapun Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 16 April 2024 - 17:59 WIB

Profil Singkat Tim Cook, CEO Apple yang Akan Menemui Presiden Jokowi di Istana Esok Hari

Selasa, 16 April 2024 - 08:30 WIB

Legislator Barsel ini Minta Raperda STOK Perlu Dibahas Lebih Lanjut

Selasa, 16 April 2024 - 06:41 WIB

Denny Indrayana Prediksi Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024, Petitum Soal Gibran Paling Dilematis

Selasa, 16 April 2024 - 06:00 WIB

Ketua DPRD Kalteng Apresiasi Jasa Para Habaib dalam Penyebaran Dakwah Islam

Selasa, 16 April 2024 - 05:41 WIB

DPD PAN Barsel Buka Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, Catat Jadwalnya!

Senin, 15 April 2024 - 16:13 WIB

Usai ‘Dirty Vote’, Film Dokumenter ‘Dirty Election’ Siap Ungkap Kecurangan Teknologi Pemilu 2024

Senin, 15 April 2024 - 15:57 WIB

Anies Dijadwalkan Hadir Secara Langsung Saat Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Senin, 15 April 2024 - 15:52 WIB

KPU Siap Menindaklanjuti Apapun Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024

Berita Terbaru

Ilustrasi puasa syawal (sumber: suara.com)

Khazanah

Ingin Puasa Syawal Enam Hari Tapi Tak Berurutan, Bolehkah?

Selasa, 16 Apr 2024 - 17:15 WIB