KPK : DKI Jakarta Provinsi terbanyak Laporkan Kasus Dugaan Korupsi, Ribuan Pengaduan Masuk

- Jurnalis

Senin, 14 Agustus 2023 - 23:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak. (Suara.com/Yaumal)

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak. (Suara.com/Yaumal)

1tulah.com – Sepanjang Semester I pada 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima ribuan laporan dugaan korupsi. Sebanyak 2.707 laporan yang masuk, Provinsi DKI Jakarta paling banyak mengadukan dugaan korupsi ke KPK.

“Selama Semester 1 2023 KPK telah menerima 2.707 laporan. Yakni melalui email, KPK Whistle Blowing System (KWS), langsung demonstrasi, media sosial, SMS, surat/fax, maupun telepon,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Dari 2.707 pengaduan, ditemukan 329 yang tidak memenuhi kriteria dugaan tindak pidana korupsi sehingga diarsiapkan. Sementara 2.378 dilanjutkan pada proses verifikasi.

Baca Juga :  Sejarah Baru! Grammy Awards Hadirkan Kategori Best Asian Pop Music untuk K-Pop hingga J-Pop

“Dari 2.378 laporan ini, 2.229 telah selesai diverifikasi,” ujar Tanak.

Selanjutnya dari 2.229, tiga diteruskan ke internal, satu pengaduan ke ekternal atau aparat penegak hukum lain, 1.057 pengaduan ditindaklanjuti untuk penelaahan. Dan 1.168 laporan belum dapat ditindaklanjuti karena tidak disertai dengan uraian dugaan fakta tindak pidana korupsi.

“Dari 1.057 laporan, proses telaah telah diselesaikan sejumlah 962 laporan, dengan rekomendasi tindak lanjut untuk eksternal 11 laporan, internal 83 laporan, klarifikasi Dit. PLPM 118 laporan, dan pengarsipan 750 laporan,” jelasnya.

Baca Juga :  DPRD Kalteng: Pembangunan Inklusif 2026 Adalah Kunci Kesejahteraan Merata

Tanak merinci, sejumlah laporan yang masuk ke KPK, DKI Jakarta menjadi provinsi terbanyak melaporkan kasus korupsi, yakni 359 pengaduan. Kemudian disusul Jawa Barat 266 pengaduan, Jawa Timur 213 pengaduan, Sumatera Utara 202 pengaduan, dan Jawa Tengah 135 pengaduan.

“Laporan dimaksud meliputi, pemda, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD yang berada di wilayah masing-masing,” terangnya. (suara.com).

Berita Terkait

Isu Gerindra Awasi Pergerakan Wapres Gibran Dipastikan Hoaks, Fraksi Bakal Layangkan Somasi
DPRD Kalteng Desak Penguatan Industri Pengolahan untuk Dongkrak Nilai Tambah SDA Daerah
Prabowo Targetkan Tutup hingga 800 BUMN Merugi demi Hemat Anggaran Triliunan Rupiah
Gaji Rp14 Juta Masuk Kategori MBR, Kelas Menengah Kini Berhak Dapat Rumah Subsidi?
Bawaslu Bartim Gandeng IWO dan PWI, Bangun Sinergi Demi Informasi Pengawasan yang Akurat
Jelang Muktamar ke-35 PBNU, Cak Imin Tegaskan Oknum Politik Praktis Harus Didepak
DPRD Kalteng: Pembangunan Inklusif 2026 Adalah Kunci Kesejahteraan Merata
Pertemuan Tertutup Megawati Institute: Soroti Etika Publik dan Demokrasi Sehat
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 24 Juni 2026 - 09:11 WIB

Isu Gerindra Awasi Pergerakan Wapres Gibran Dipastikan Hoaks, Fraksi Bakal Layangkan Somasi

Rabu, 24 Juni 2026 - 04:05 WIB

DPRD Kalteng Desak Penguatan Industri Pengolahan untuk Dongkrak Nilai Tambah SDA Daerah

Rabu, 24 Juni 2026 - 03:57 WIB

Prabowo Targetkan Tutup hingga 800 BUMN Merugi demi Hemat Anggaran Triliunan Rupiah

Selasa, 23 Juni 2026 - 11:43 WIB

Gaji Rp14 Juta Masuk Kategori MBR, Kelas Menengah Kini Berhak Dapat Rumah Subsidi?

Selasa, 23 Juni 2026 - 06:17 WIB

Bawaslu Bartim Gandeng IWO dan PWI, Bangun Sinergi Demi Informasi Pengawasan yang Akurat

Selasa, 23 Juni 2026 - 01:42 WIB

Jelang Muktamar ke-35 PBNU, Cak Imin Tegaskan Oknum Politik Praktis Harus Didepak

Senin, 22 Juni 2026 - 16:38 WIB

DPRD Kalteng: Pembangunan Inklusif 2026 Adalah Kunci Kesejahteraan Merata

Senin, 22 Juni 2026 - 16:33 WIB

Pertemuan Tertutup Megawati Institute: Soroti Etika Publik dan Demokrasi Sehat

Berita Terbaru