Antisipasi Permasalahan Hukum Pengelolaan DD/ADD, Kades se-Barsel Jalin MoU dengan Kejaksaan

1tulah.com, BUNTOK-Sebanyak 86 Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Barito Selatan (Barsel), melakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Penandatanganan MoU yang dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DSPMD) Kabupaten Barsel, adalah tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, Selasa (11/4/2023).

Yusuf Sumalong, Kepala Kejari Barsel menyampaikan, dengan adanya penandatanganan MoU tersebut, agar Kades selalu bisa berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal masalah hukum perdata dan tata usaha negara, sehingga mampu meminimalisasi terjadinya penyimpangan.

“Hal ini juga untuk memberikan bantuan hukum kepada pemerintah desa dalam hal pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD),” ucapnya kepada wartawan usai acara selesai.

Ia menuturkan, karena diketahui banyak dari setiap Kades ada yang tidak paham dengan pengelolaan DD, untuk itu sesuai dengan perintah Jaksa Agung, bahwa setiap Kepala Kejaksaan di seluruh Indonesia agar bisa memberikan pendampingan hukum terhadap pengelolaan DD maupun ADD.

“Kejaksaan berkewajiban mendampingi dan mengawal pembangunan agar cepat dan tepat sasaran,” tuturnya.

Menurutnya, bantuan dan pertimbangan hukum dari Kejari Kabupaten Barsel tersebut sangat diperlukan, agar tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan khususnya pemerintah desa dan pembangunan di desa dapat dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

“Ini merupakan tanggung jawab kita bersama, oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh stakeholder terutama bagi para Camat untuk ikut andil dalam mengawasi jalanya roda pemerintahan di desanya masing-masing,” kata Yusuf Sumalong.

Sementara itu, Selviriyatmi, Kepala DSMPD Kabupaten Barsel menerangkan, penandatanganan kerjasama (MoU) tersebut dalam rangka, mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang bersih dan bebas, dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), terhadap pengelolaan dan penyaluran serta penggunaan DD maupun ADD.

Ia mengunggapkan, perjanjian kerjasama tersebut bukan sebagai bentuk hak perlindungan hukum bagi Kades maupun aparatur desa untuk mendapatkan kekebalan hukum jika terjerat dengan masalah hukum, melainkan sebagai tempat untuk konsultasi terkait permasalahan di desa yang berkaitan dengan hukum.

“Jadi saya ingatkan kembali kepada seluruh Kades se-Kabupaten Barsel bahwa perjanjian yang ditandatangani hari ini bukanlah sebagai tameng, apabila anda berhadapan dengan masalah hukum tetapi, Kejaksaan hadir di sini untuk melindungi dan mengawal pengelolaan DD supaya tidak terjadi salah sasaran dalam mengalokasikan dananya,” ungkapnya.

Ia mengatakan, melalui penandatanganan kerjasama dengan Kejari Barsel tersebut dapat terciptanya suatu kerjasama yang selaras, dan saling mendukung dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi masing-masing, secara seimbang dan profesional, guna mewujudkan penyelenggaraan melalui program pembangunan di desa dapat terlaksananya dengan baik.

“Saya berharap kerjasama antara pemerintah desa dan Kejari Barsel ini dapat terjalin dengan baik, sehingga bisa mewujudkan tata kelola keuangan dasa yang transparan dan akuntabel serta menghidarkan Kades maupuan aparat desa dari tindak pidana korupsi,” kata Selviriyatmi. (Alifansyah)