Masyarakat Bisa Laporkan Pegawai Kemenkeu yang Bergaya Hidup Mewah Lewat Whistleblowing System

1TULAH.COM – Seluruh lapisan masyarakat diminta untuk membantu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menjaga integritas dan tingkah seluruh pejabat Kemenkeu serta jajarannya.

Hal ini termasuk konflik kepentingan, hidup hedon, memperkaya diri, tapi sumber kekayaannya dipertanyakan.

Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati imbas kasus Mario Dandy Satriyo, anak mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Rafael Alun Trisambodo yang banyak memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial.

Dari data tersebut, Sri Mulyani pun memerintahkan Inspektorat Jenderal untuk mengusut setiap laporan dan menginvestigasi hingga menghukum para pegawai yang “nakal” tersebut.

Whistleblowing System yang dianut oleh Kementerian Keuangan ini pun diminta oleh Sri Mulyani untuk diperketat kembali usai kasus terkuaknya harta mantan Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta II, Rafael Alun diketahui memiliki harta dengan jumlah yang fantastis.

Lalu, apa sebenarnya Whistleblowing System tersebut? Simak inilah penjelasan lengkapnya.

Whistleblowing System adalah salah satu sistem pengamanan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pengaduan kepada suatu instansi atas kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan orang orang yang dinaungi oleh instansi tersebut.

Sistem ini diimplementasikan oleh Kementerian Keuangan melalui situs bernama WISE dengan domain wise.kemenkeu.go.id.

Sistem ini pun akan melindungi setiap identitas pelapor, sehingga mencegah adanya ancaman ke pelapor dari pihak yang terlapor.

Di dalam sistem tersebut, semua pelapor harus membeberkan kronologi atau runut pelanggaran dengan memuat 5W+1H agar laporan dapat diproses.

Setelah pelapor memberikan informasi seputar pelanggaran pegawai, maka Inspektorat Jenderal akan segera memproses laporan dengan melakukan penelusuran dan investigasi lapangan untuk memverifikasi apakah laporan yang diajukan benar adanya.

Peningkatan laporan kasus pelanggaran pegawai Kemenkeu pun selalu naik setiap tahunnya.

Di tahun 2020, terdapat 128 kasus yang ditangani oleh Inspektorat jenderal.

Tahun 2021, setidaknya ada 174 kasus yang juga ditangani Inspektorat Jenderal. Angka tersebut terus naik hingga di tahun 2022, angka laporan mencapai 185 kasus.

Hal ini pun juga disoroti oleh Sri Mulyani. Ia pun berharap masyarakat juga meningkatkan awareness untuk dapat segera melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh para pegawainya tersebut.

“Dengan kejadian saat ini (peningkatan laporan kasus). saya meminta kepada Inspektorat Jenderal untuk terus memperkuat sistem kita, whistleblowing system, dan masyarakat dapat dan bisa membantu kami untuk mengidentifikasi pelanggaran hukum yang terjadi, kecurangan atau potensi tindak kejahatan yang ada di lingkungan Kemenkeu yang dilakukan oleh jajaran Kemenkeu,” ungkap Sri Mulyani. (Nova Eliza Putri)

Artikel ini pertama kali tayang di suara.com, dengan judul Pegawai Kemenkeu Bermasalah Bisa Dilaporkan Lewat Whistleblowing System, Apa Itu?.