Utang Era Jokowi Melambung Tinggi, Loyalis AHY: Rezim Bebani Generasi Berikutnya!

- Jurnalis

Sabtu, 11 Februari 2023 - 07:37 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sumber foto : suara.com

Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sumber foto : suara.com

1TULAH.COM – Politikus Partai Demokrat, Yan Harahap menyorot tajam bagaimana utang negara kian melambung tinggi di era Joko Widodo alias Jokowi .

Dirinya keheranan bagaimana utang negara sudah menyentuh angka fantastis, yakni Rp7.733,9 triliun per Desember 2022.

Bahkan hal tersebut disebut-sebut akan bertambah lagi sebesar Rp700 triliun atau tepatnya Rp696,4 triliun.

Pria yang kerap membandingkan utang di masa Presiden Jokowi dan era Susilo Bambang Yudhoyono ini, menilai pemerintah makin ‘ugal-ugalan’.

Baca Juga :  Resmi! TPG Guru Madrasah Mulai Cair Bertahap Mulai Maret 2026

“Makin ‘ugal-ugalan (ngutangnya),” kata dia.

Utang yang sudah menumpuk lalu ditambah lagi dengan jumlah yang tak sedikit merupakan beban yang berat. Utang negara bukti pemerintahan masa ini hanya meninggalkan beban bagi generasi selanjutnya.

Penambahan jumlah utang ini, diketahui melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 90-95 persen dan 5-10 persen dari pinjaman.

Klaim Masih Aman

Baca Juga :  Misi Kemanusiaan Gaza 2026: Chiki Fawzi Siap Tembus Blokade Lewat Jalur Laut di Tengah Ketegangan Global

Kementerian Keuangan sebelumnya menyampaikan bahwa posisi utang pemerintah masih berada pada level yang aman.

Terlebih lagi, jika dibandingkan dengan negara lainnya, baik dibandingkan dengan negara berkembang maupun negara maju, utang Indonesia relatif rendah. (Nova Eliza Putri)

Artikel ini pertama kali tayang di suara.com, dengan Judul Utang Pemerintah Tembus Rp7.733,9 Triliun, Politisi Demokrat Sebut Rezim Jokowi Bebani Generasi Berikutnya!. 

Berita Terkait

Beda Aturan Pajak THR ASN vs Swasta: Mengapa Pemerintah yang Tanggung PPh ASN?
Melalui Safari Ramadan, Pemkab Mura Perkuat Ukhuwah dan Kebersamaan dengan Warga
Kasus Skincare White Tomato dan DNA Salmon, dr Richard Lee Resmi Berstatus Tahanan
Gelar Buka Bersama di Pesantren, Polres Barsel Buktikan Kehadiran Polri di Tengah Masyarakat
Ketua DPW PKB Kalteng Hadiri Buka Puasa Bersama dan Peringatan Nuzulul Qur’an DPP PKB
Drama Sidang Korupsi TIK: Eks Direktur SMP Ngaku “Dijebak” Instruksi Lisan Nadiem Makarim
Evaluasi Program Dispora, Komisi III DPRD Kalteng Tekankan Pembinaan Atlet Berkelanjutan
Pengawasan Beras SPHP Kalimantan Tengah untuk Jamin Mutu dan Keamanan Pangan

Berita Terkait

Sabtu, 7 Maret 2026 - 14:41 WIB

Beda Aturan Pajak THR ASN vs Swasta: Mengapa Pemerintah yang Tanggung PPh ASN?

Sabtu, 7 Maret 2026 - 13:42 WIB

Melalui Safari Ramadan, Pemkab Mura Perkuat Ukhuwah dan Kebersamaan dengan Warga

Sabtu, 7 Maret 2026 - 10:15 WIB

Kasus Skincare White Tomato dan DNA Salmon, dr Richard Lee Resmi Berstatus Tahanan

Sabtu, 7 Maret 2026 - 09:58 WIB

Gelar Buka Bersama di Pesantren, Polres Barsel Buktikan Kehadiran Polri di Tengah Masyarakat

Sabtu, 7 Maret 2026 - 03:07 WIB

Ketua DPW PKB Kalteng Hadiri Buka Puasa Bersama dan Peringatan Nuzulul Qur’an DPP PKB

Jumat, 6 Maret 2026 - 17:29 WIB

Drama Sidang Korupsi TIK: Eks Direktur SMP Ngaku “Dijebak” Instruksi Lisan Nadiem Makarim

Jumat, 6 Maret 2026 - 17:04 WIB

Evaluasi Program Dispora, Komisi III DPRD Kalteng Tekankan Pembinaan Atlet Berkelanjutan

Jumat, 6 Maret 2026 - 15:54 WIB

Pengawasan Beras SPHP Kalimantan Tengah untuk Jamin Mutu dan Keamanan Pangan

Berita Terbaru

Plt. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah Betri Susilawati memimpin rapat kerja daring bersama Kepala Bagian Organisasi kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah dalam rangka percepatan penataan kelembagaan BPBD Kalimantan Tengah. (3/3/26)

Palangkaraya

Penting! Penataan Kelembagaan BPBD Kalimantan Tengah Dipercepat

Sabtu, 7 Mar 2026 - 12:19 WIB