Sebulan 5 Hari di Luar Negeri, Presiden Prabowo Disarankan Oper Misi Taktis ke Menlu Sugiono

1TULAH.COM-Kritik dan saran terkait frekuensi kunjungan kerja luar negeri Presiden Prabowo Subianto mulai bermunculan. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, secara terbuka meminta Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi intensitas lawatan internasionalnya.

Sebagai solusi, Dino mengusulkan agar sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

Selain demi efisiensi substansi, langkah ini dinilai mampu menghemat anggaran negara di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

Delegasi ke Menlu Sugiono: Lebih Hemat dan Fokus Substansi

Menurut Dino, pengalihan misi taktis dari Kepala Negara ke Menteri Luar Negeri akan memangkas biaya perjalanan dinas secara drastis. Perbedaan skala rombongan antara Presiden dan Menteri menjadi faktor utama pembengkakan anggaran.

“Ini juga akan menghemat biaya karena biaya perjalanan Menlu mungkin hanya didampingi oleh tiga orang staf, akan jauh lebih hemat dari biaya perjalanan Presiden, dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih akan sama,” ujar Dino dalam unggahan video di Instagram pribadinya, dikutip Minggu (31/5/2026).

Namun, Founder and Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) ini memberikan catatan penting untuk Menlu Sugiono. Ia mengingatkan agar Sugiono tidak memposisikan diri sebagai bagian dari entourage (rombongan pengiring) yang selalu melekat di samping Presiden.

Dino kemudian membandingkan dengan rekam jejak para Menlu terdahulu yang fokus total pada garis diplomasi:

• Hassan Wirajuda

• Marty Natalegawa

• Retno Marsudi

“Semuanya tidak pernah menempatkan diri sebagai bagian dari entourage presiden dan mereka fokus total untuk menangani politik luar negeri,” tegas Dino.

Soroti Lawatan Spontan, Seskab Teddy Diminta Transparan

Selain masalah frekuensi, Dino juga mengkritik manajemen perencanaan kunjungan internasional Presiden Prabowo yang dinilai sering kali bersifat spontan tanpa urgensi dan tujuan yang transparan bagi publik.

Ia mencontohkan beberapa lawatan yang minim informasi, seperti kunjungan mendadak ke Pakistan dan Rusia yang bertepatan dengan momentum bencana banjir di Sumatera beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, Dino mendesak Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Menlu Sugiono untuk menerapkan asas akuntabilitas:

1. Pemetaan Tahunan: Rencana kunjungan internasional Presiden harus dipetakan secara garis besar setahun sebelumnya.

2. Pengumuman Terbuka: Seskab atau Menlu wajib mengumumkan rencana negara yang akan dikunjungi minimal satu bulan atau paling lambat satu minggu sebelum hari H.

3. Transparansi Keberadaan: Menghindari kondisi di mana publik tidak mengetahui keberadaan dan agenda Kepala Negara saat berada di luar negeri.

Statistik Perjalanan Internasional Presiden Prabowo

Berdasarkan kalkulasi dan analisis yang dilakukan oleh Dino Patti Djalal, intensitas perjalanan luar negeri Presiden Prabowo berada di level tertinggi dibandingkan pemimpin dunia lainnya saat ini.

Sentimen Publik: Menuntut Kepekaan dan Kepatutan Pemimpin

Dino menegaskan bahwa saran yang ia sampaikan merupakan representasi dari suara dan keresahan murni masyarakat bawah. Di tengah kondisi ekonomi domestik dan dunia yang membuat warga was-was, efisiensi anggaran adalah harga mati.

“Silakan cek. Dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia, rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi, saya yakin sekali ini,” tutur Dino.

Ia berharap pemerintah, khususnya perangkat kepresidenan, dapat menunjukkan empati, kepekaan, serta asas kepatutan dalam mengelola keuangan negara untuk agenda-agenda internasional ke depan. (Sumber:Suara.com)