Jokowi Tinjau Operasi Pasar Beras, Ini yang Didapat

- Jurnalis

Kamis, 9 Februari 2023 - 16:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Bakti, Kota Medan, Kamis (9/2/2023). (YouTube Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Bakti, Kota Medan, Kamis (9/2/2023). (YouTube Sekretariat Presiden

1tulah.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau Pasar Bakti, Kota Medan, Kamis (9/2/2023). Di sana, Jokowi melihat langsung harga kebutuhan pokok masih relatif aman.

Jokowi menyebut harga telur di pasar masih baik, pun dengan harga bawang merah yang kini dijual sekitar Rp 40 ribu per kilo. Selain itu, Jokowi juga melihat operasi pasar untuk kebutuhan beras juga sudah mulai berjalan.

“Ini operasi pasar kita cek di beberapa warung di dalam juga sudah terima beras dari bulog 5 kg harga Rp 49 ribu artinya harga jualnya di bawah Rp 10 ribu per kilogram ini juga baik,” kata Jokowi dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (9/2/2023).

Baca Juga :  Alarm Rp18.000 Pecah! Membedah Pelemahan Rupiah Juni 2026 dan Bayang-Bayang Trauma Krisis 1998

Kepala Negara lantas menyebut kalau kualitas beras yang dijual dalam operasi pasar juga bagus.

Adapun menurutnya gubernur, bupati, wali kota memiliki tugas untuk terus mengecek kestabilan harga kebutuhan pokok di pasar. Ia mengaku selalu mengecek harga kebutuhan pokok di seluruh daerah per pekannya.

“Inflasi berapa siapa yang paling tinggi siapa yang rendah semuanya kita buka sekarang ini, sehingga semuannya bekerja keras berkompetisi menurunkan inflasi yang menjadi momok semua negara,” terangnya.

Baca Juga :  Pulang dari Prancis, Prabowo Hasilkan Kesepakatan Rp61,25 Triliun

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan kalau ada pemerintah daerah yang mampu menjaga inflasi maka nantinya akan mendapatkan insentif dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 15 miliar. Bagi yang gagal, memang Jokowi mengungkap belum ada sanksinya.

Akan tetapi, ada satu hal yang bisa dirasakan oleh para pemerintah daerah apabila gagal menjaga inflasi.

“Yang belum pasti malu dan pasti mau menurunkan.” (suara.com)

 

Berita Terkait

Polisi Lombok Tengah Tangani Dua Kasus Kekerasan ke Santri
KPK Sita Barang Mewah dari Rumah Tersangka Silmy Karim
3 Faktor Utama yang Bikin Pemerintahan Prabowo Sulit Digoyang Isu ’98 Jilid 2
Polisi Bubarkan Paksa Perkemahan Pemuda Ahmadiyah di Tawangmangu Usai Ditekan Massa
Tim Gabungan Tangkap Tiga Pria Diduga Pengguna Sabu di Jakarta Utara saat Patroli
Kerugian PAD Miliaran Rupiah! DPRD Kalteng Desak Pemerintah Pusat Percepat Operasional Pelabuhan Batanjung
Kuota Produksi Batubara 2026 Dipangkas Jadi 600 Juta Ton, Badai PHK Hantui Sektor Tambang
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bentuk Akuntabilitas Pemda dalam Mengelola Keuangan Daerah

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 22:27 WIB

Polisi Lombok Tengah Tangani Dua Kasus Kekerasan ke Santri

Sabtu, 6 Juni 2026 - 22:25 WIB

KPK Sita Barang Mewah dari Rumah Tersangka Silmy Karim

Sabtu, 6 Juni 2026 - 06:42 WIB

3 Faktor Utama yang Bikin Pemerintahan Prabowo Sulit Digoyang Isu ’98 Jilid 2

Sabtu, 6 Juni 2026 - 06:34 WIB

Polisi Bubarkan Paksa Perkemahan Pemuda Ahmadiyah di Tawangmangu Usai Ditekan Massa

Jumat, 5 Juni 2026 - 20:55 WIB

Tim Gabungan Tangkap Tiga Pria Diduga Pengguna Sabu di Jakarta Utara saat Patroli

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:43 WIB

Kerugian PAD Miliaran Rupiah! DPRD Kalteng Desak Pemerintah Pusat Percepat Operasional Pelabuhan Batanjung

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:33 WIB

Kuota Produksi Batubara 2026 Dipangkas Jadi 600 Juta Ton, Badai PHK Hantui Sektor Tambang

Jumat, 5 Juni 2026 - 13:09 WIB

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bentuk Akuntabilitas Pemda dalam Mengelola Keuangan Daerah

Berita Terbaru

Ilustrasi KPK. (KPK)

Berita

KPK Sita Barang Mewah dari Rumah Tersangka Silmy Karim

Sabtu, 6 Jun 2026 - 22:25 WIB