Jokowi Tinjau Operasi Pasar Beras, Ini yang Didapat

- Jurnalis

Kamis, 9 Februari 2023 - 16:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Bakti, Kota Medan, Kamis (9/2/2023). (YouTube Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo atau Jokowi usai meninjau harga kebutuhan pokok di Pasar Bakti, Kota Medan, Kamis (9/2/2023). (YouTube Sekretariat Presiden

1tulah.com – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau Pasar Bakti, Kota Medan, Kamis (9/2/2023). Di sana, Jokowi melihat langsung harga kebutuhan pokok masih relatif aman.

Jokowi menyebut harga telur di pasar masih baik, pun dengan harga bawang merah yang kini dijual sekitar Rp 40 ribu per kilo. Selain itu, Jokowi juga melihat operasi pasar untuk kebutuhan beras juga sudah mulai berjalan.

“Ini operasi pasar kita cek di beberapa warung di dalam juga sudah terima beras dari bulog 5 kg harga Rp 49 ribu artinya harga jualnya di bawah Rp 10 ribu per kilogram ini juga baik,” kata Jokowi dikutip melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (9/2/2023).

Baca Juga :  Pengamanan Ibu Kota Diperketat: 20 Ribu Personel TNI AL Siaga di Tengah Skandal Penyadapan Presiden Prabowo

Kepala Negara lantas menyebut kalau kualitas beras yang dijual dalam operasi pasar juga bagus.

Adapun menurutnya gubernur, bupati, wali kota memiliki tugas untuk terus mengecek kestabilan harga kebutuhan pokok di pasar. Ia mengaku selalu mengecek harga kebutuhan pokok di seluruh daerah per pekannya.

“Inflasi berapa siapa yang paling tinggi siapa yang rendah semuanya kita buka sekarang ini, sehingga semuannya bekerja keras berkompetisi menurunkan inflasi yang menjadi momok semua negara,” terangnya.

Baca Juga :  Bantah Intervensi Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim, Gerindra Ungkap Dugaan Oknum Polisi Minta Rp50 Juta

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan kalau ada pemerintah daerah yang mampu menjaga inflasi maka nantinya akan mendapatkan insentif dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 15 miliar. Bagi yang gagal, memang Jokowi mengungkap belum ada sanksinya.

Akan tetapi, ada satu hal yang bisa dirasakan oleh para pemerintah daerah apabila gagal menjaga inflasi.

“Yang belum pasti malu dan pasti mau menurunkan.” (suara.com)

 

Berita Terkait

Kunjungan Kerja ke Kalsel, DPRD Kalteng Perkuat Fungsi Legislasi dan Pembentukan Perda
Helikopter Mi-17V5 TNI AD Jatuh Saat Misi Water Bombing Karhutla di Seruyan, 1 Prajurit Gugur
Sejarah Kelam Penyadapan Presiden: Jejak Spionase Politik dari Megawati Hingga Prabowo
SP4N-LAPOR! Barsel 2026: Komitmen Pemkab Tingkatkan Transparansi dan Aduan Warga
Dukung Bareskrim Tahan 3 Jenderal, DPR Desak Pembongkaran Aktor Lain Kasus Penyadapan
Pengamanan Ibu Kota Diperketat: 20 Ribu Personel TNI AL Siaga di Tengah Skandal Penyadapan Presiden Prabowo
Bantah Intervensi Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim, Gerindra Ungkap Dugaan Oknum Polisi Minta Rp50 Juta
Pendaftaran MagangHub 2026 Batch 3 Ditutup Rabu 4 November, Kemnaker Imbau Segera Daftar

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 16:55 WIB

Kunjungan Kerja ke Kalsel, DPRD Kalteng Perkuat Fungsi Legislasi dan Pembentukan Perda

Rabu, 4 November 2026 - 16:49 WIB

Helikopter Mi-17V5 TNI AD Jatuh Saat Misi Water Bombing Karhutla di Seruyan, 1 Prajurit Gugur

Rabu, 4 November 2026 - 12:42 WIB

Sejarah Kelam Penyadapan Presiden: Jejak Spionase Politik dari Megawati Hingga Prabowo

Rabu, 4 November 2026 - 06:27 WIB

Dukung Bareskrim Tahan 3 Jenderal, DPR Desak Pembongkaran Aktor Lain Kasus Penyadapan

Rabu, 4 November 2026 - 06:19 WIB

Pengamanan Ibu Kota Diperketat: 20 Ribu Personel TNI AL Siaga di Tengah Skandal Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 14:44 WIB

Bantah Intervensi Kasus Narkoba Anggota DPRD Jatim, Gerindra Ungkap Dugaan Oknum Polisi Minta Rp50 Juta

Selasa, 3 November 2026 - 13:04 WIB

Pendaftaran MagangHub 2026 Batch 3 Ditutup Rabu 4 November, Kemnaker Imbau Segera Daftar

Selasa, 3 November 2026 - 06:48 WIB

Pemerintah Matangkan Wacana Penyesuaian PTKP untuk Dongkrak Daya Beli, Siap Diterapkan 2027?

Berita Terbaru