PKS Sindir Balik Jokowi, Soal Keluhkesah Selalu Dikambinghitamkan dalam Masalah Pemilu

- Jurnalis

Jumat, 23 Desember 2022 - 17:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. (Suara.com/Novian)

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. (Suara.com/Novian)

1TULAH.COM-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi dengan tegas keluhkesah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terutama yang terkait dengan keluhkesahnya selalu dikambinghitamkan dalam masalah-masalah Pemilu 2024.

Dari keterlibatannya dalam mengendorse pencapresan sejumlah tokoh politik, hingga gagalnya deklarasi koalisi partai pengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

Sindiran balik dari PKS ini seolah meminta Presiden Jokowi jangan terlalu rumangso bahwa istilah Istana itu ditujukkan kepada Presiden. Karena, sejatinya banyak orang-orang di sekitar Presiden yang diam-diam ikut bermain di dalam politik praktis.

Menurut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) wajar apabila Presiden Jokowi beserta Istana kerap dikambinghitamkan atas berbagai persoalan. Terlebih menyangkut Pemilu maupun Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi curahan hati Jokowi yang gerah lantaran dituding ikut bermain dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu.

Kekinian Jokowi khawatir ia kembali menjadi tertuduh bila mana ada partai yang gagal mebentuk koalisi.

“Masyarakat sudah cerdas. Upaya untuk rekayasa apapun mudah disambungkan. Selama ada pembantu presiden yang komen dan bisa ditafsirkan, maka wajar jika ada pendapat Istana ikut bermain,” kata Mardani dihubungi, Kamis (22/12/2022).

Kendati memberikan tanggapan demikian, Mardani tidak menegaskan apakah kemudian PKS meyakini ada campur tangan Jokowi atau tidak, dalam urusan Pilpres maupun koalisi.

Menurutnya, hal seperti sudah bisa dinilai sendiri oleh masyarakat. Hanya saja Mardani menekankan, tudingan Istana ikut bermain bukan lantas merujuk kepada Jokowi langsung. Sebab, kata anggota DPR ini, Istana tidak hanya melekat untuk presiden.

Baca Juga :  Pulang dari Prancis, Prabowo Hasilkan Kesepakatan Rp61,25 Triliun

“Biar masyarakat yang menilai. Masyarakat mempersepsi Istana bukan hanya Pak Jokowi,” kata Mardani.

Gerah Istana Dikambinghitamkan

Presiden Jokowi menyindir pihak-pihak yang kerap menuduh dirinya serta Istana karena dianggao selalu mengintervensi segala hal. Padahal ditegaskan Jokowi hal itu tidak pernah dilakukan.

Jokowi mengatakan bahwa memang paling enak mengakambinghitamkan presiden dan Istana.

“Tapi yang paling enak itu memang mengkambinghitamkan, menuduh presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak,” kata Jokowi di HUT ke-16 Partai Hanura di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Jokowi sebelumnya mengaku risau bakal menjadi pihak yang dituduh kembali masalah pembentukan koalisi. Ia khawatir ada partai yang bakal menyalahkan lingkaran Istana kalau-kalau gagal membentuk koalisi.

Kekhawatiran Jokowi bukannya tanpa sebab. Ketakutan Jokowi itu didaskan pengalaman dirinya menjadi tertuduh hanya karena ada partai tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

“Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh Istana lagi. Ini Istana, ini Istana, ini Istana,” kata Jokowi di HUT ke-16 Partai Hanura di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Baca Juga :  Peta Baru Menuju Pemilu 2029: Kemesraan Prabowo-PDIP dan Manuver Senyap Jokowi

Padahal dikatakan Jokowi, diriny ditidak mengerti urusan terkait koalisi yang menjadi urusan partai politik.

“Padahal kita itu nggak ngerti. Koalisi antarpartai antarketua partai yang ketemu,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mencurahkan isi hatinya lantaran kerap dituduh persoalam politik apapun. Terbaru dirinya ikut disalahkan hanya karen ada partai politik yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam HUT ke-16 Partai Hanura. Dalam kesempatan ini, Jokowi memberikam selamat kepada Hanura atas lolosnya partai tersebut menjadi peserta Pemilu 2024.

Jokowi lantas menyinggung adanya pihak partai tak lolos yang kemudian menyalahkan presiden dan Istana. Tuduhan itu, diakui Jokowi, bikin repot.

“Tapi repotnya ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta Pemilu tahun 2024, itu kan sebetulnya urusannya KPU. Urusannya KPU itu tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi,” kata Jokowi.

Padahal dikatakan Jokowi, dirinya tidak mengerti persoalan yang memang menjadi ranah serta kewenangan dari KPU.

“Saya itu gak ngerti apa-apa masalahnya. Ini kan total 100 persen urusannya KPU bukan urusan siapa-siapa,” kata Jokowi.

“KPU itu independen. Jadi gak bisa yang namanya kita itu ikut ikutan, mengintervensi apalagi, nggak ada,” sambung Jokowi. (Sumber: suara.com)

Berita Terkait

Polisi Lombok Tengah Tangani Dua Kasus Kekerasan ke Santri
KPK Sita Barang Mewah dari Rumah Tersangka Silmy Karim
3 Faktor Utama yang Bikin Pemerintahan Prabowo Sulit Digoyang Isu ’98 Jilid 2
Polisi Bubarkan Paksa Perkemahan Pemuda Ahmadiyah di Tawangmangu Usai Ditekan Massa
KPK Tetapkan Silmy sebagai Tersangka Pemerasan Izin Tinggal WNA
Tim Gabungan Tangkap Tiga Pria Diduga Pengguna Sabu di Jakarta Utara saat Patroli
Kerugian PAD Miliaran Rupiah! DPRD Kalteng Desak Pemerintah Pusat Percepat Operasional Pelabuhan Batanjung
Kuota Produksi Batubara 2026 Dipangkas Jadi 600 Juta Ton, Badai PHK Hantui Sektor Tambang

Berita Terkait

Sabtu, 6 Juni 2026 - 22:27 WIB

Polisi Lombok Tengah Tangani Dua Kasus Kekerasan ke Santri

Sabtu, 6 Juni 2026 - 22:25 WIB

KPK Sita Barang Mewah dari Rumah Tersangka Silmy Karim

Sabtu, 6 Juni 2026 - 06:42 WIB

3 Faktor Utama yang Bikin Pemerintahan Prabowo Sulit Digoyang Isu ’98 Jilid 2

Sabtu, 6 Juni 2026 - 06:34 WIB

Polisi Bubarkan Paksa Perkemahan Pemuda Ahmadiyah di Tawangmangu Usai Ditekan Massa

Jumat, 5 Juni 2026 - 20:55 WIB

Tim Gabungan Tangkap Tiga Pria Diduga Pengguna Sabu di Jakarta Utara saat Patroli

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:43 WIB

Kerugian PAD Miliaran Rupiah! DPRD Kalteng Desak Pemerintah Pusat Percepat Operasional Pelabuhan Batanjung

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:33 WIB

Kuota Produksi Batubara 2026 Dipangkas Jadi 600 Juta Ton, Badai PHK Hantui Sektor Tambang

Jumat, 5 Juni 2026 - 13:09 WIB

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bentuk Akuntabilitas Pemda dalam Mengelola Keuangan Daerah

Berita Terbaru

Ilustrasi KPK. (KPK)

Berita

KPK Sita Barang Mewah dari Rumah Tersangka Silmy Karim

Sabtu, 6 Jun 2026 - 22:25 WIB