12 LSM Kecam Pembatasan Demokrasi di Ajang KTT G20 Bali

- Jurnalis

Selasa, 15 November 2022 - 06:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aktivis Extinction Rebellion Indonesia (XR Indonesia) dan Walhi Jakarta melakukan aksi dengan membentangkan spanduk berisi kalimat sindiran untuk pelaksanaan KTT G20 di JPO Pinisi, Jakarta Pusat, Senin (14/11/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]

Aktivis Extinction Rebellion Indonesia (XR Indonesia) dan Walhi Jakarta melakukan aksi dengan membentangkan spanduk berisi kalimat sindiran untuk pelaksanaan KTT G20 di JPO Pinisi, Jakarta Pusat, Senin (14/11/2022). [Suara.com/Alfian Winanto]

1TULAH.COM-Ajang KTT G20 di Bali yang akan dimulai pada Selasa 15 November 2022, mendapat sorotan dari 12 perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal ini menyusul adanya berbagai upaya yang dilakukan untuk mengekang atau membatasi kebebasan berdemokrasi saat berlangsungnya KTT G20 di Bali tersebut.

Sebanyak 12 lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia menyatakan, upaya pemerintah Provinsi Bali dan pusat yang membatasi aktivitas masyarakat jelang penyelenggaran KTT G20 di Bali sebagai bentuk pembungkaman terhadap ruang demokrasi.

Mereka menegaskan pemerintah Indonesia sebagai pemegang mandat Presidensi G20 seharusnya mengambil kepemimpinan dengan membuka ruang demokrasi seluas-luasnya bagi publik, untuk terlibat secara aktif di dalam penyelenggaraan G20.

“Kami, organisasi masyarakat sipil menilai bahwa kebijakan pembatasan aktivitas publik sebagai upaya meredam suara kritis masyarakat terhadap sistem ekonomi global dan nasional yang berdampak pada krisis multidimensi. Krisis ekonomi, krisis iklim, krisis kesehatan dan lain-lain,” tulis mereka dalam keterangannya, Senin (14/11/2022).

Pembatasan aktivitas masyarakat seperti menyampaikan aspirasinya menjadi cerminan sikap pemerintah yang anti demokrasi dan anti kritik, yang tidak menghendaki suara publik yang berbeda, dari narasi yang dibangun oleh pemerintah selama ini.

Baca Juga :  Perdebatan Makna Kenegarawanan: Sorotan Publik atas Keputusan Berhenti Gibran dari Jabatan Wapres

“Seharusnya suara dari rakyat dan komunitas-komunitas di akar rumput inilah yang turut didengar dan diberi ruang, bukan malah dibungkam,” kata mereka.

Upaya pembungkaman yang mereka terima laporannya, terdapat pihak yang mengaku intel melakukan intimidasi terhadap manajer hotel tempat para aktivis lingkungan menginap di Bali.

Pihak yang mengaku intel tersebut, melalui manager hotel, meminta nomor telepon pribadi aktivis yang menginap di hotelnya. Pihak hotel tidak memberikan nomor telepon tersebut dengan alasan melindungi data pribadi pelanggan.

“Selain itu kami juga mencatat adanya pengintaian dan upaya peretasan gawai para aktivis menjelang dan selama pelaksanaan KTT ini,” ungkap mereka.

Di samping berdasarkan catatannya, terdapat sejumlah aktivitas masyarakat sipil yang dibatasi atau dibatalkan secara tiba-tiba di antaranya:

Pengusiran tim pesepeda Greenpeace oleh sekelompok masyarakat di Probolinggo

Pembatalan acara sepihak dengan surat edaran desa adat dadakan di Kesiman

Ancaman pembubaran diskusi di universitas oleh rektornya sendiri

Baca Juga :  Presiden Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka: Berat Hati, Tapi Sebut Sikap Ksatria dan Negarawan

Pembubaran paksa acara internal YLBHI di Sanur dengan intimidasi dan upaya penggeledahan gawai

Pembubaran bengkel seni komunitas anak muda di Denpasar karena ada spanduk bertulisan dari Polusi ke Solusi

Mereka pun mendesak para pemimpin negara anggota G20 untuk melihat persoalan demokrasi sebagai isu krusial bagi penyelenggaraan G20.

Dinilai, tanpa keterlibatan atau partisipasi bermakna dari warga negara yang akan terdampak dari kesepakatan yang akan dihasilkan dalam forum G20, maka forum G20 maupun komunike yang akan dihasilkan tidak ada artinya sama sekali bagi warga negara.

“Lebih jauh, hal ini juga akan menjadi sejarah bagi negara-negara anggota G20 dalam mendukung pembungkaman demokrasi di Indonesia,” kata mereka.

Adapun 12 LSM kelompok Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia di antaranya, 350 Indonesia, XR Indonesia, Satya Bumi, dan Yayasan Pikul. Kemudian, Public Virtue Research Institute, WALHI, Greenpeace Indonesia, Public Virtue Research Institute dan Solidaritas Perempuan. Lalu, Lembaga Peradaban Luhur, Aksi! for Gender, Trend Asia dan Social and Ecological Justice. (Sumber: suara.com)

 

 

Berita Terkait

Belum Masuk Barisan 23 DPD Pendukung Sufmi Dasco, Ada Apa dengan Gerindra Kalteng?
Jadi Utusan Khusus Presiden, Perusahaan Raffi Ahmad Raih Proyek Pemerintah Rp14,69 Miliar Disorot ICW
Medco Energi Bangkanai Ltd. Tanam 3.800 Bibit Pohon di Desa Rahaden Melalui Program MEDCO TUMBUH
Babak Baru Politik Nasional: Pengunduran Diri Gibran dan Peta Kekuatan Klan Jokowi Menuju 2029
Bupati Eddy Raya Buka Turnamen Golf HUT ke-67 Barito Selatan, Dorong Perkembangan Olahraga Kalteng
Perdebatan Makna Kenegarawanan: Sorotan Publik atas Keputusan Berhenti Gibran dari Jabatan Wapres
Mundur Serentak dari DPP PSI, Langkah Giring, Raja Juli, dan Isyana Tuai Beragam Tafsir Politik
Danrem 102/Pjg Pimpin Sertijab Dandim 1012/Buntok, Letkol Achmad Satya Karim Resmi Bertugas

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 14:05 WIB

Belum Masuk Barisan 23 DPD Pendukung Sufmi Dasco, Ada Apa dengan Gerindra Kalteng?

Senin, 16 November 2026 - 05:08 WIB

Jadi Utusan Khusus Presiden, Perusahaan Raffi Ahmad Raih Proyek Pemerintah Rp14,69 Miliar Disorot ICW

Minggu, 15 November 2026 - 19:54 WIB

Medco Energi Bangkanai Ltd. Tanam 3.800 Bibit Pohon di Desa Rahaden Melalui Program MEDCO TUMBUH

Minggu, 15 November 2026 - 16:08 WIB

Babak Baru Politik Nasional: Pengunduran Diri Gibran dan Peta Kekuatan Klan Jokowi Menuju 2029

Minggu, 15 November 2026 - 13:46 WIB

Bupati Eddy Raya Buka Turnamen Golf HUT ke-67 Barito Selatan, Dorong Perkembangan Olahraga Kalteng

Minggu, 15 November 2026 - 06:29 WIB

Mundur Serentak dari DPP PSI, Langkah Giring, Raja Juli, dan Isyana Tuai Beragam Tafsir Politik

Minggu, 15 November 2026 - 05:47 WIB

Danrem 102/Pjg Pimpin Sertijab Dandim 1012/Buntok, Letkol Achmad Satya Karim Resmi Bertugas

Sabtu, 14 November 2026 - 07:13 WIB

PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Prabowo Tata Ulang Pengelolaan Sumber Daya Alam

Berita Terbaru