Tragedi Kanjuruhan, Terungkap Temuan Komnas HAM: Sekjen PSSI Harus Bertanggungjawab

- Jurnalis

Rabu, 2 November 2022 - 21:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyampaikan keterangan terkait Tragedi Kanjuruhan di Kantor Komnas HAM pada Rabu (2/11/2022). [Suara.com/Yaumal]

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyampaikan keterangan terkait Tragedi Kanjuruhan di Kantor Komnas HAM pada Rabu (2/11/2022). [Suara.com/Yaumal]

1TULAH.COM – Komisi Nasional Hak Asasi (Komnas HAM) membeberkan laporan hasil penyelidikan mereka dalam Tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan 135 korban meninggal.

Salah satu temuan Komnas HAM, PSSI tidak menetapkan pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya sebagai laga berisiko tinggi atau high risk.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi (Komnas HAM) Choirul Anam mengatakan,
kewenangan menentukan pertandingan berisiko tinggi berada di Sekjen PSSI Yunus Yusi. Lantaran itu, Yunus diminta turut bertanggung jawab atas Tragedi Kanjuruhan.

“Satu memang tidak ditetapkannya pertandingan Arema FC versus Persebaya sebagai pertandingan berisiko tinggi. Kalau secara faktual pertandingan itu memang berisiko tinggi, makanya suporter cuma dari Arema saja,” kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di kantornya, Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Baca Juga :  Kunjungan Kerja ke Jawa Timur, Presiden Prabowo Hadiri Puncak Resepsi 100 Tahun Pesantren Gontor

Merujuk pada regulasinya sendiri, PSSI memiliki kewenangan untuk menentukan suatu pertandingan memiliki risiko tertinggi. Anam menyebut untuk menetapkannya, kewenangan berada di Sekjen PSSI.

“Ini terutama ketika diambil keputusan oleh sekjen atau sekretaris umum. Kalau dalam bahasanya di instrumennya, bahasa di organisasi PSSI, dipangkunya sekjen tapi di instrumennya, dipanggilnya sekretaris umum,” jelas Anam.

Anam pun menyebut, pihak yang berwenang itu, dalam hal itu Sekjen PSSI Yunus Yusi, tidak menjalankan tugasnya. Karena itu, Yunus Yusi diminta turut bertanggung jawab dalam Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 korban jiwa.

“Dan ini orang tidak menjalankan kewenangannya, ya harus bertanggung jawab,” tegas Anam.

Kemudian PSSI ternyata tidak memiliki indikator untuk menentukan sebuah pertandingan memiliki resiko tinggi.

Baca Juga :  BMKG Prediksi Hujan Mulai Turun September–Oktober 2026, Karhutla Sumatera-Kalimantan Berpotensi Mereda

“Terus tidak adanya indikator terkait high risk. Setelah kami dalami ada nggak sebenarnya indikator yang tertulis, SOP yang tertulis terkait high risk yang memang dimiliki oleh PSSI, ternyata tidak (ada),” beber Anam.

Untuk diketahui, gas air mata ditembakkan polisi usai pertandingan antara Arema FC menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang pada Sabtu (1/10/2022) lalu.

Akibatnya, dalam tragedi itu, bukan hanya menyebabkan korban meninggal sebanyak 135 jiwa, namun terdapat ratusan korban mengalami luka ringan hingga berat.

Dalam catatan dunia sepakbola Indonesia, Tragedi Kanjuruhan merupakan peristiwa yang mengerikan,dengan jumlah korban meninggal mencapai 135 orang. Peristiwa ini pun terjadi di masa kepemimpinan Iwan Bule sebagai ketua umum PSSI. (sumber : suara.com)

Berita Terkait

Presiden Prabowo Instruksikan Pembentukan Tim Khusus Wujudkan Kuliah Gratis di PTN
Bencana Karhutla dan Kabut Asap di Kalteng: DPRD Desak Faskes Siaga Full dan Maksimalkan Pelayanan ISPA
Menteri P2MI Mukhtarudin Dorong Pemda dan Perguruan Tinggi Kalteng Siapkan SDM Unggul Siap Kerja di Luar Negeri
BMKG Prediksi Hujan Mulai Turun September–Oktober 2026, Karhutla Sumatera-Kalimantan Berpotensi Mereda
Buntut Karhutla dan Kabut Asap, Tim Hukum Nafas Kalbar Layangkan Gugatan Class Action ke Presiden Prabowo
Terjerat Kasus Korupsi Pemkab Bekasi, Ini Profil dan Aset Ipda Yayat Sudrajat yang Disita KPK
Penyandang Disabilitas Masuk Desil Mampu? KPDJ dan Bansos Penyandang Disabilitas Berpotensi Hangus
Tiga Pejuang Karhutla Kalteng Meninggal Dunia, DPRD Minta Jaminan Keselamatan Kerja Diperketat

Berita Terkait

Kamis, 24 September 2026 - 05:54 WIB

Presiden Prabowo Instruksikan Pembentukan Tim Khusus Wujudkan Kuliah Gratis di PTN

Kamis, 24 September 2026 - 05:46 WIB

Bencana Karhutla dan Kabut Asap di Kalteng: DPRD Desak Faskes Siaga Full dan Maksimalkan Pelayanan ISPA

Rabu, 23 September 2026 - 10:25 WIB

Menteri P2MI Mukhtarudin Dorong Pemda dan Perguruan Tinggi Kalteng Siapkan SDM Unggul Siap Kerja di Luar Negeri

Rabu, 23 September 2026 - 06:05 WIB

BMKG Prediksi Hujan Mulai Turun September–Oktober 2026, Karhutla Sumatera-Kalimantan Berpotensi Mereda

Rabu, 23 September 2026 - 05:53 WIB

Buntut Karhutla dan Kabut Asap, Tim Hukum Nafas Kalbar Layangkan Gugatan Class Action ke Presiden Prabowo

Selasa, 22 September 2026 - 18:27 WIB

Terjerat Kasus Korupsi Pemkab Bekasi, Ini Profil dan Aset Ipda Yayat Sudrajat yang Disita KPK

Selasa, 22 September 2026 - 18:01 WIB

Penyandang Disabilitas Masuk Desil Mampu? KPDJ dan Bansos Penyandang Disabilitas Berpotensi Hangus

Selasa, 22 September 2026 - 06:10 WIB

Tiga Pejuang Karhutla Kalteng Meninggal Dunia, DPRD Minta Jaminan Keselamatan Kerja Diperketat

Berita Terbaru