Tegas! Istana Bantah Isu Reshuffle Kabinet Prabowo dan Rumor Mundurnya Menkeu Purbaya

1TULAH.COM-Istana Kepresidenan bergerak cepat meredam spekulasi yang berkembang di publik terkait perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Pemerintah menegaskan bahwa kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pergantian menteri dalam waktu dekat adalah informasi yang tidak benar.

Isu yang beredar pada Kamis (4/6/2026) tersebut bahkan sempat menyeret nama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang diisukan bakal dicopot atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai bendahara negara.

Mensesneg: Belum Ada Agenda Reshuffle Kabinet

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memberikan klarifikasi langsung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta untuk meluruskan rumor tersebut. Ia memastikan bahwa jalannya roda pemerintahan saat ini tetap solid dan tidak ada rencana perombakan pejabat strategis.

“Belum ada, belum ada reshuffle,” kata Prasetyo secara singkat kepada awak media.

Prasetyo juga secara khusus membantah spekulasi mengenai posisi Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan. Istana menyatakan tidak memiliki rencana sama sekali untuk mengganti posisi kunci di sektor finansial negara tersebut.

“Enggak ada, enggak ada. Saya kira tadi sore juga sudah disampaikan oleh beliau (Purbaya) juga kan tidak ada, tidak ada rencana pergantian,” tambah Prasetyo.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya memang telah lebih dulu melempar bantahan ke publik dan menyatakan bahwa narasi liar yang menyebut dirinya mundur dari kabinet adalah hoaks.

Fokus Pemerintah: Perkuat Sinergi Hadapi Tantangan Ekonomi

Alih-alih menyibukkan diri dengan urusan pergantian pejabat, Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama Presiden Prabowo Subianto saat ini adalah memperkuat fondasi ekonomi makro nasional.

Pemerintah menilai tantangan ekonomi global dan domestik saat ini memerlukan stabilitas serta kerja sama tim yang solid ketimbang perubahan struktur organisasi. Sinergi antar-otoritas menjadi kunci utama yang terus didorong oleh pihak Istana.

Beberapa poin koordinasi intensif yang kini menjadi prioritas pemerintah antara lain melibatkan:

• Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Fokus pada pengelolaan fiskal dan APBN yang sehat.

• Bank Indonesia (BI): Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi.

• Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Memastikan ketahanan sektor keuangan dan perbankan.

• Kemenko Perekonomian: Bertindak sebagai komando utama koordinasi lintas sektoral.

“Justru yang sekarang kita perlukan adalah saling koordinasi yang erat, yang intens antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi,” pungkas Prasetyo.

Dengan adanya klarifikasi resmi dari Mensesneg ini, Istana berharap roda perekonomian dan pasar keuangan dapat tetap bergerak kondusif tanpa terganggu oleh isu-isu politik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. (Sumber:Suara.com)