Gubernur Papua Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK, Kuasa Hukum : Kami Sudah Berkirim Surat

- Jurnalis

Senin, 26 September 2022 - 13:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Papua Lukas Enembe (suara.com)

Gubernur Papua Lukas Enembe (suara.com)

1TULAH.COM – KPK telah melayangkan surat panggilan kedua kepada Gubernur Papua Lukas Enembe untuk hadir pada Senin, 26 September 2022, di gedung KPK. Lukas bakal diperiksa sebagai tersangka.

Meski begitu, Lukas Enembe masih mangkir dari panggilan KPK. Lukas Enembe ternyata beralasan sakit walau tidak dijelaskan apa penyakitnya.

“Kita sudah laporkan hari Jumat kemarin ke KPK, tidak mungkin hadir dalam keadaan sakit,” kata kuasa hukum Lukas Enembe, Aloysius Renwarin, melansir suara.com Senin, 26 September 2022.

Baca Juga :  Siap Diterapkan 2027, Kebijakan Tidak Naik Kelas Kembali Diberlakukan

Ia mengatakan, pihaknya telah bersurat ke KPK untuk meminta penundaan pemeriksaan. “Ya masih sakit, kami sudah bikin surat resmi ke KPK untuk minta ditunda,” kata dia.

Sementara itu terkait kabar Lukas Enembe yang bermain kasino di luar negeri, Aloysius enggan berkomentar lebih jauh.

“Nanti akan kami terangkan saat jumpa pers di Kantor Perwakilan Papua di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,” ungkapnya.

Baca Juga :  Sejarah Baru! Veda Ega Pratama Rebut Pole Position Moto3 Australia 2026 di Phillip Island

Pemeriksaan terhadap Lukas Enembe diagendakan Senin, 26 September 2022, di gedung Merah Putih KPK.

Adapun panggilan tersebut merupakan panggilan kedua Lukas Enembe. Dan sebelumnya, Lukas telah mengkonfirmasi ketidakhadirannya pada panggilan pertama 12 September lalu.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, ini merupakan surat panggilan kedua. Sebelumnya, Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi untuk hadir tanggal 12 September 2022 lalu, namun mengkonfirmasi tidak dapat hadir. (suara.com).

Berita Terkait

Survei Voxpol Center: 90,1 Persen Masyarakat Indonesia Setuju Koruptor Dihukum Mati
Usulan Harta Pejabat Tak Terlapor LHKPN Dirampas Negara: Langkah Tegas atau Melanggar Hukum?
Mencetak generasi kritis di Era AI, PT AlamTri Gandeng Komunitas Pendidikan
Tekan Kekerasan dan Perundungan di Sekolah, Kemendikdasmen Rilis Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026
Di Balik Transaksi Rp26,1 Triliun PT Bayan Resources Tbk (BYAN): Kedaulatan Ekonomi atau Pindah Tangan Oligarki Tambang?
Karhutla Meluas, Baznas Kerahkan Personel ke Sejumlah Wilayah Indonesia
KPK Minta Aset Pejabat yang Tak Dilaporkan dalam LHKPN Dapat Dirampas Negara
Bupati Heriyus Ajak Masyarakat Perkuat Sinergi dengan TNI

Berita Terkait

Rabu, 28 Oktober 2026 - 13:39 WIB

Survei Voxpol Center: 90,1 Persen Masyarakat Indonesia Setuju Koruptor Dihukum Mati

Rabu, 28 Oktober 2026 - 08:26 WIB

Usulan Harta Pejabat Tak Terlapor LHKPN Dirampas Negara: Langkah Tegas atau Melanggar Hukum?

Selasa, 27 Oktober 2026 - 17:36 WIB

Mencetak generasi kritis di Era AI, PT AlamTri Gandeng Komunitas Pendidikan

Selasa, 27 Oktober 2026 - 06:21 WIB

Di Balik Transaksi Rp26,1 Triliun PT Bayan Resources Tbk (BYAN): Kedaulatan Ekonomi atau Pindah Tangan Oligarki Tambang?

Senin, 26 Oktober 2026 - 23:35 WIB

Karhutla Meluas, Baznas Kerahkan Personel ke Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 - 23:33 WIB

KPK Minta Aset Pejabat yang Tak Dilaporkan dalam LHKPN Dapat Dirampas Negara

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:15 WIB

Bupati Heriyus Ajak Masyarakat Perkuat Sinergi dengan TNI

Senin, 26 Oktober 2026 - 15:07 WIB

Pangdam XXII/Tambun Bungai Lantik Dandim 1020/Murung Raya dan Komandan Denzipur 16

Berita Terbaru