Kinerja Satpol PP Kotim Perlu Ditingkatkan, Diharapkan Lebih Agresif dalam Menjalankan Tupoksi

1tulah.com, SAMPIT-Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi), jajaran Satpol PP di Pemkab Kotim sebenarnya sudah ditunjang  dengan Perda Tibum dan dilengkapi PPNS. Hal ini seharusnya justru dapat memaksimalkan kinerja lembaga yang menjadi andalan pemeritah kabupaten dalam penegakan Perda ini.

Anggota Bapemperda DPRD Kotawaringin Timur  Dadang H Syamsu menilai, sejauh ini pemaksimalan kinerja Satpol PP dalam rangka meningkatkan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) masih belum terlihat secara nyata.

Padahal menurutnya dalam basis kinerjanya sendiri, polisi daerah itu sudah ditunjang oleh beberapa hal, yang sebelumnya menjadi kendala dalam segi penindakan maupun administrasi yang selalu saja menjadi keluhan instansi terkait.

Dalam hal ini dia meminta agar Satpol PP segera berbenah dan mulai lebih agresif dalam menjalankan tugasnya, sebagai bentuk wujud nyata keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti beragam masalah yang terjadi di daerah ini sampai detik ini.

“Dulukan kendalanya karena belum adanya Penyidik (PPNS), nah sekarang sudah ada, lalu kemudian saat ini ditunjang lagi dengan Perda Ketertiban Umum (Tibum), kita berharap kerja nyata dari instansi terkait dalam halnya menjalankan Tupoksi sebagai mana mestinya, dengan dasar dan acuan yang sudah ada saati ini,” ungkap Dadang kepada 1tulah.com di Sampit, Kamis (13/01/2022).

Legislator PAN ini bahkan menegaskan, dalam Perda Tibum itu sendiri, sudah termuat tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawab Satpol PP, sebagai bentuk kepanjangan tangan Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanannya terhadap kepentingan umum.

“Menurut hemat kami, dalam konteks ini tinggal bagaimana peran Satpol PP sebagai tangan pemerintah daerah dalam penegakan, maupun pembinaan dan juga pencegahan dengan bekerjasama antar instansi terkait sesuai amanah Perda dimaksud, maka apapun bentuk masalah di daerah akan bisa di selesaikan, artinya tinggal mau atau tidaknya saja,”ujarnya.

Di sisi lain Anggota Dewan yang duduk di Komisi III saat ini itu juga dari beberapa masalah yang muncul saat ini, pemerintah terkesan tidak memiliki solusi, dalam rangka pencegahan maupun penindakan di lapangan, hanya lantaran tidak maksimalnya kinerja instansi yang ada.

“Kita contohkan saja seperti misalnya seperti dugaan bukanya kembali eks Lokalisasi di Km 12 tersebut, saya dengan sudah beberapa kali Sidak, tetapi kebocoran, dan tidak menemukan apa-apa, berarti strategi yang dilakukan benar-benar belum matang dalam penindakannya,” tandasnya. (Fit)