Komisi III DPRD Minta Pemerintah Barito Selatan Menjaga Lahan dan Aset Daerah

- Jurnalis

Selasa, 23 November 2021 - 08:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Zainal Khairudin

Zainal Khairudin

1tulah.com, BUNTOK – Ketua Komisi III DPRD Barito Selatan, Zainal Khairudin meminta pemerintah kabupaten setempat untuk senantisa menjaga, mengamankan, dan memelihara lahan serta bangunan milik daerah, karena diduga ada bagunan yang berdiri di lahan pemerintah.

Hal tersebut disampaikannya kepada wartawan sewaktu dikonfirmasi melalui via telepon, Senin (22/11/2021) sore di Buntok.

Ia mengatakan, pemerintah harus menjaga, mengamankan, dan memelihara aset daerah tersebut dengan menginventarisasi terutama lahan dan bangunan yang masih dikuasai atau dipakai tidak sesuai peruntukannya.

Baca Juga :  Damang dan Mantir Jadi Mitra Strategis Pemerintah dalam Pembangunan

Ia mencontohkan rumah dinas yang masih dipakai pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah pensiun maupun lahan-lahan yang digunakan masyarakat.

“Kalau lahan dan bangunan tersebut sudah diinventarisasi agar segera dibuatkan surat menyuratnya seperti sertifikat, sehingga ada legalitasnya,” katanya.

Dia mendengar desas-desus ada salah satu bangunan guest house milik masyarakat di Jalan Pahlawan Atas yang diindikasi sebagian bangunannya berdiri di atas tanah milik pemerintah daerah.

“Jadi kami harapkan kepada dinas berkait untuk sesegera mungkin mencek kebenaran mengenai informasi tersebut dan mengukurnya di lapangan,” katanya.

Baca Juga :  Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Skandal Korupsi PT TPL Tbk, Negara Rugi Rp2 Triliun

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Barito Selatan ini menambahkan, dengan dijaganya aset-aset tersebut akan menambah pendapatan asli daerah terhadap tanah dan toko/kios yang disewakan kepada pihak ketiga.

Demikian juga dengan kendaraan dinas harus diinventarisasi agar penggunaanya sesuai aturan yang berlaku.

“Apabila ada kendaraan atau barang-barang yang tidak layak pakai segera koordinasi ke bagian pelelangan kekayaan negara untuk dilelang untuk menambah pendapatan daerah,” kata Zainal Khairuddin. *

Berita Terkait

Kebakaran Gedung Biro Kesra, Ketua DPRD Kalteng Minta Instalasi Listrik Bangunan Tua Segera Dievaluasi
Waspada Partikel PM2.5! Udara Tampak Jernih Tak Jamin Bebas Bahaya Karhutla
Fokus RAPBN 2027: Anggaran Pendidikan Dialokasikan untuk PIP hingga Sekolah Unggul
Puluhan PNS Mura Raih Penghargaan atas Pengabdian 10, 20 hingga 30 Tahun
Menolak Fast Fashion: Mengapa Gen Z Lebih Memilih Thrifting dan Pakaian Bekas?
Kondisi Terbaru Andrie Yunus: Alami Kecemasan Berat dan Jalani Rawat Jalan Pasca-Penyiraman Air Keras
KPK Sita 3 Koper dari Rumah ASN Dinas PUPR Kota Bengkulu
KPK Ungkap 27 Pihak dan 313 PIHK Terima Aliran Dana Kasus Kuota Haji

Berita Terkait

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 04:14 WIB

Kebakaran Gedung Biro Kesra, Ketua DPRD Kalteng Minta Instalasi Listrik Bangunan Tua Segera Dievaluasi

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 04:09 WIB

Waspada Partikel PM2.5! Udara Tampak Jernih Tak Jamin Bebas Bahaya Karhutla

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 04:01 WIB

Fokus RAPBN 2027: Anggaran Pendidikan Dialokasikan untuk PIP hingga Sekolah Unggul

Jumat, 14 Agustus 2026 - 12:40 WIB

Puluhan PNS Mura Raih Penghargaan atas Pengabdian 10, 20 hingga 30 Tahun

Jumat, 14 Agustus 2026 - 08:27 WIB

Menolak Fast Fashion: Mengapa Gen Z Lebih Memilih Thrifting dan Pakaian Bekas?

Jumat, 14 Agustus 2026 - 06:44 WIB

KPK Sita 3 Koper dari Rumah ASN Dinas PUPR Kota Bengkulu

Jumat, 14 Agustus 2026 - 06:40 WIB

KPK Ungkap 27 Pihak dan 313 PIHK Terima Aliran Dana Kasus Kuota Haji

Jumat, 14 Agustus 2026 - 06:38 WIB

KPK Periksa Rudy Tanoe Guna Hitung Kerugian Negara Kasus Bansos Beras

Berita Terbaru