Home / Bisnis / Berita

Kamis, 9 September 2021 - 16:14 WIB

Pemerintah Segera Gelontorkan Bantuan Rp1,2 Triliun Kepada 1 Juta PKL

Foto: Suara.com

Foto: Suara.com

1tulah.com, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran  Rp1,2 triliun untuk membantu satu juta pedagang kali lima (PKL)atau PKL, pemberian bantuan sebesar Rp1,2 juta yang terdampak kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Bantuan itu, kata Sri Mulyani, Kamis (9/9/2021) di Jakarta, akan disampaikan melalui TNI sebesar Rp600 miliar dan kepolisian Rp600 miliar.

Pada kesempatan sama, ia menyampaikan bahwa alasan Presiden Joko Widodo mengamanatkan TNI/Polri sebagai penyalur adalah karena untuk menghindari ketegangan antara pedagang dan aparat.

Baca Juga :  Pemkab Barsel Segera Berlakukan Perda Sampah, DLH: Pelanggar Diberikan Sanksi Bertingkat

Menurutnya, pemerintah acap kali melihat ketegangan ketika aparat penegak hukum sedang berpatroli PPKM.

Harapannya, penutupan usaha kecil di daerah level 4 yang disertai penyaluran bantuan bisa menghindarkan konflik dan kekerasan.

“Bapak Presiden memutuskan TNI/Polri diberi kewenangan menyalurkan langsung ke PKL, dengan demikian tugas yang dilakukan oleh TNI/Polri di lapangan bisa dipahami oleh masyarakat,” katanya.

Meski begitu, Sri Mulyani memastikan, penerima bantuan ini bukan merupakan penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Baca Juga :  Jika Mantanmu 4 Zodiak Ini, Bersiaplah Sulit Move On, Mengapa?

Dengan sistem penyaluran bantuan yang tepat, ia berharap tidak ada tumpang tindih bantuan kepada masyarakat.

“Kalau sistemnya bagus dan di sistem yang disiapkan sudah cukup baik, Pak Presiden akan me-launching. Kita semua tahu, ini bukan masa yang mudah dan pemerintah akan terus hadir. Uangnya harus diterima utuh tanpa dikurangi satu rupiah pun,” katanya. *

Sumber: Suara.com

 

 

Share :

Baca Juga

Ilustrasi mandi (pexels)

Berita

Bacaan Niat Mandi Puasa Ramadhan

Berita

Duhh! Mantan Kades Diduga Menjual Tanah Desa untuk Pembangunan Jalan

Berita

Pemkab Barut Dukung Pemberantasan Korupsi di Daerah, Ini 8 Area yang Perlu Pengawasan Ketat Menurut KPK
Ilustrasi sholat (Unsplash/Rumman Amin)

Berita

Niat Sholat Tarawih Lengkap

Berita

Barut Siapkan Raperda Pajak Retribusi, Ditargetkan Rampung Sebelum Berakhir Masa Jabatan Bupati

Berita

65 Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Asahan Terima Dana Bergulir, Ingat Bukan Dana Hibah!

Berita

Pemkab Asahan Selenggarakan FGD Pencegahan Korupsi
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. [Suara.com/M Yasir]

Berita

9 Hakim MK Diduga Palsukan Surat Putusan