DPC PDIP Bartim Gelar Rakercab Bersama PAC 10 Kecamatan

zakirin - Jurnalis

Rabu, 26 Mei 2021 - 19:56 WIB

URL berhasil dicopy

Sekretaris DPC PDIP Bartim Mardianto.

1tulah.com, TAMIANG LAYANG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Barito Timur (Bartim) Provinsi Kalimantan Tengah, Gelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) guna untuk menguatkan konsolidasi dengan 10 Pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Bartim di Hotel Indra Jaya Tamiang Layang. Senin (24/05/2021).

Rakercab dibuka langsung oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) secara Virtual dan diikuti Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se- Kalteng.

Pelaksanakan Rakercab sesuai jadwal masing-masing, untuk Bartim dilaksanakan pada hari ini.

Ketua DPC PDIP Bartim, Dendy Mahaputra SH, melalui Sekretaris, Mardianto menyampaikan, Rakercab tersebut dalam rangka konsolidasi partai, karena sudah ditetapkan dari Pengurus DPP di Jakarta, kemudian di lanjutkan oleh Pengurus DPD PDIP Kalimantan Tengah.

“Kami Pengurus DPC melakukan Rakercab guna untuk konsolidasi dengan kepangurusan Pimpinan Anak Cabang (PAC) di 10 kecamatan yang tersebar se Kabupaten Bartim,” jelasnya

Tambahnya konsolidasi ini merupakan sebuah usaha untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih untuk membentuk suatu entitas yang lebih kuat.

“Sehingga target kami pada Pemilu Legislatif nanti, akan meraih 7 kursi, kalau untuk eksekutif atau Pilkada kita tatap berupaya menjadi yang terbaik,” terangnya.

Dengan adanya itu kami mempersiapkan kader-kader sejak dini untuk menghadapi Pemilu 2024 mendatang.

“Karena merupakan hajatan besar di Republik ini, sehingga pada saatnya nanti, tidak ada kata-kata yang tidak siap, kita harus siap,” tegas Mardianto.

Saya berharap dengan struktur kepengurusan partai, baik pengurus DPC, PAC dan Ranting serta Anak Ranting yang tersebar se kabupaten Bartim harus benar-benar bergerak sehingga dapat mencapai target seperti yang kita harapkan bersama.

“Adapun agenda dan kegiatan pada hari ini, kita mengikuti Protokol Kesehatan (Prokes), sehingga pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah,” pungkasnya. (zek)