Ada Apa yah, KPK Kunjungi Kabupaten Barito Timur

1tulah.com, TAMIANG LAYANG – Tim Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kunjungi Kabupaten Barito Timur (Bartim) provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Rabu (07/04/2021).

Kegiatan ini terkait tindaklanjut Rapat koordinasi (Rakor) yang sebelumnya dilaksanakn di Palangkaraya. Selain itu, menyatukan persepsi dengan program-program yang sejalan guna meningkatkan pembangunan daerah, sehingga tercipta visi misi yang dapat menyentuh langsung serta bermanfaat baik untuk daerah maupun masyarakatnya.

Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas mengatakan,  pihaknya telah menindak lanjuti rapat yang sebelumnya digelar di kota Palangka Raya, Senin (5/4/2021) kemarin.

“Pemkab Bartim akan menindak lanjuti program-program yang telah di canangkan dari KPK,” ujar Ampera.

Dikatakan Ampera, pihaknya telah mengikuti rapat koordinasi pendampingan dari KPK, melanjuti dari rapat kemarin di Palangka Raya untuk 14 kabupaten 1 kota yang digelar se- Kalteng.

Dalam pertemuan disampaikan program pencegahan korupsi dari KPK, sekaligus lebih dalam koordinasi untuk lebih teknis ke masing-masing kabupaten.

“Banyak tadi kita dapat masukan dan akan menindak lanjuti nanti dengan membuat matrik, bagaimana yang lebih cepat dilakukan,” ungkapnya.

Bupati juga menyebutkan dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan terkait aset dan pendapatan daerah.

“Kita berharap agar kedepannya pengelolaan dalam pemerintahan dapat berjalan lebih baik, dan dengan adanya itu output nya juga sesuai dengan visi misi kita untuk kesejahteraan masyarakat,” terang Bupati seraya menutup pembicaraan.

Sementara, Direktorat KPK Kalteng, Bidang Pencegahan Korupsi Wilayah VI provinsi, Septa, mengatakan,  kunjungan dari pihaknya lebih teknis diskusi terkait beberapa program secara pencapaian yang mungkin harus lebih ditingkatkan.

“Secara pencapaian nasional 64 persen sama dengan pencapaian pemerintah daerah se Kalimantan Tengah 64 persen, dan untuk Barito Timur pencapaian ada dibawah sekitar 57 persen,” jelasnya.

Septa berharap, dengan adanya 8 poin program dapat benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

“Apabila delapan poin dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah tentunya dapat dirasakan, pertama kesejahteraan masyarakat, yang kedua kesejahteraan ASN dan yang ketiga dengan adanya pemerintahan yang bersih otomatis investor-investor akan masuk,” pungkasnya. (zek).